PATOLOGI ADMINISTRASI
PENDAHULUAN
Pemahaman tentang administrasi sebenarnya mengandung berbagai konsep yang terdiri dari berbagai variasi dengan mengandung makna masing-masing namun memiliki keterkaitan dan kebersamaan dalam keberadaannya. Pengalaman inderawi dari seseorang yang didukung oleh data empirik dapat membekali pengetahuan yang melahirkan konsep administrasi dengan bahan-bahan deskriptif dan aktual yang sangat penting, dalam rangka pengembangan pola pikiran rasionalitas yang berwawasan konseptual dan kemahiran dalam profesionalitas administrasi.
Keberadaan konsep administrasi tentunya melalui proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam, dimulai dari dorongan kemauan untuk mengetahui kemudian diperkuat oleh kemampuan menalar dalam suatu proses pemikiran. Keterpaduan antara kemauan atau keinginan dengan kemampuan menalar atau berfikir akan menciptakan dasar pengetahuan yang diistilahkan dengan knowledge. Pengetahuan yang direduksi oleh pemahamn secara mendalam atau sering juga disebut dengan istilah idea, pengertian atau biasa juga disebut dengan pemahaman secara mendalam dari berbagai pengetahuan maka melahirkan yang disebut dengan konsep. Oleh sebab itu pengertian atau pemahaman tentang konsep adalah akumulasi dari idea yang mengandung berbagai variasi dan setiap variasi mengandung berbagai nilai-nilai.
Dewasa ini menunjukkan bahwa perkembangan administrasi baik pada bidang negara(pemerintah) maupun bidang bisnis pertumbuhannya terjadi dengan pesat, sebenarnya itu adalah akibat dari berbagai faktor yang semuanya berkisar pada dinamika perkembangan pemikiran dan tindakan manusia dalam ikatan kerjasama. Adanya dinamika tadi akan memunculkan berbagai fenomena administrasi dan para administrator harus cermat menganalisanya dengan pemanfaatan nilai konseptual dan keprofesionalan administrasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan manusia yang terikat didalam kerjasama maupun masyarakat pada umumnya. Titik tolak utama melihat konseptual administrasi adalah adanya kebebasan intelektual manusia untuk melakukan suatu pemikiran sehingga dapat menemukan hakekat kandungan kebenaran konsep administrasi. Kebebasan tersebut antara lain ; kebebasan berfikir, bertindak, bersaing, moral, dan kebebasan berserikat.
Pengertian Administrasi
Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi, argumentasi tersebut berbeda-beda, walaupun pemaknaanya memiliki persamaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman dan pendalaman dari masing-masing ilmuwan administrasi itu sendiri. Menurut Sondang P.Siagian yang dikutip dari buku Prof. Dr. H. Makmur, M.Si, administrasi adalah “ Keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdayaguna dan berhasilguna “. Pemahamannya bahwa pemikiran dan tindakan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu diputuskan berdasarkan komitmen atau kesepakatan semua manusia yang terikat dalam kerjasama tersebut.
Ada lagi pengertian administrasi dari Hadari Nawawi, dia mengatakan bahwa administrasi berarti “rangkaian kegiatan atau proses pengendalian acara atau sistem kerjasama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisian dalam mewujudkan tujuan bersama.” Pemikiran Nawawi tersebut adalah melihat bahwa ajaran moralitas dan ajaran etika adminisrasi tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari kedua argumentasi tadi dapat dilihat walaupun pemaparannya berbeda namun tetap saja memiliki pemaknaan yang sama yaitu, adanya manusia yang lebih dari dua orang, ada tujuan yang jelas, pembagian tugas yang jelas, lalu tindakan efektik dan efisien, serta tindakan yang rasionalitas.
Fenomenologis Administrasi
Juhaya S.Praja mengatakan bahwa fenomenologis adalah realitas dalam arti yang ada diluar dirinya dan ini hanya dapat dicapai dengan “mengalami” secara intuisi, maka apa yang kita anggap sebagai realitas dalam pandangan biasa itu untuk sementara harus ditinggalkan. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani Phenomenon artinya sesuatu yang tampak. Dengan demikian, fenomenologi adalah aliran yang membicarakan sesuatu yang tampak.
Pemikiran terhadap pendekatan fenomenologi administrasi sangat besar pengaruhnya di dalam keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, karena semua proses perencanaan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan administrasi tidak ada satupun yang tidak melalui perhitungan berdasarkan fenomena yang berkembang menurut metode, cara dan teknik membacanya.
Fenomenologi administrasi dilihat dari sudut pandangnya ada beberapa macam, antara lain:
Fenomena politik. Kondisi politik seharusnya dapat dibaca dan dianalisis oleh para pelaku administrasi sehingga tidak mengalami ancaman dalam melakukan aktifitas yang telah direncanakan sebelumnya.
Fenomena sosial. Gambaran kondisi sosial yang berkembang harus dianalisis dengan matang karena terkadang fenomena yang muncul kepermukaan tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya.
Fenomena alam. Ketidak tepatan membaca fenomena alam akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan aktifitas administrasi karena alam dan manusia tidak dapat dipisahkan.
Fenomena organisasi. Organisasi yang dinamis membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam membaca fenomena yang ada sehingga kegiatan administrasi tidak terganggu.
Fenomena lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik dan perubahan yang terjadi turut mempengaruhi kegiatan administrasi.
Fenomena ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi tujuan administrasi.
Fenomena keamanan. Faktor kemanan merupakan hal yang penting karena stabil atau tidaknya kondisi yang ada akan sangat mempengaruhi kegiatan administrasi.
Empirikal Administrasi
Empirikal merupakan sinonim realitas administrasi yang bisa berkembang dalam alam pikiran manusia dan alam nyata di sekitar kehidupan manusia yang sering diistilahkan dengan bendawi. Atau bisa juga diartikan dengan keadaan tentang ada dan yang dapat ditangkap oleh indera. Empirikal administrasi ada beberapa macam, yaitu :
Empirikal keilmuan administrasi, meliputi kebenaran konseptual administrasi, kebenaran teoritis administrasi, dan kebenaran berfikir administrasi.
Empirikal profesional administrasi, meliputi kebenaran menata administrasi, kebenaran mencipta administrasi, dan kebenaran mendesain administrasi.
Kebenaran Ilmiah Administrasi
Kebenaran ilmu pengetahuan administrasi sesungguhnya lahir dari akumulasi rumpunan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi itu sendiri yang diberi suatu penjelasan. Sedangkan wujud kebenaran ilmu administrasi sangat banyak jenisnya, antara lain adalah; Kebenaran sumber, kebenaran data, kebenaran informasi, kebenaran analisis, kebenaran berfikir, dan kebenaran bertindak.
Fenomena menunjukkan bahwa kebenaran administrasi tampaknya sudah berada di cakrawala yang luas dan hampir tidak jelas lagi dinding pemisah yang tidak dapat ditembus oleh pemikiran dalam pembenaran ilmuan administrasi. Kini manusia sebagai pencari pencari pembenaran administrasi senantiasa mengalami kelelahan dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan yang begitu cepat di bidang ilmu admnistrasi yang tidak memiliki lagi batas akhir dalam pencapaian tujuan.
Fokus Kajian Administrasi
Fokus kajian administrasi merupakan suatu sasaran memandang dalam pemusatan pemikiran dan perhatian kita kepada obyek maupun subjeknya di bidang ilmu administrasi. Kajian obyektif administrasi adalah kajian yang sesuai dengan pokok permasalahannya, sedangkan kajian subjektif administrasi adalah suatu pandangan atau pemikiran seseorang yang tidak langsung
Objektivitas kajian ilmu administrasi sepatutnya mengikuti alur pemikiran yang pendekatannya secara radikal, menyeluruh, rasional dan objektif yang memfokuskan kepada hakekat realitas awal dan akhir terhadap perkembangan ilmu administrasi yang hanya berada dalam alam pemikiran manusia. Sedangkan subjektivitasya terhadap kajian administrasi dapat dilihat atas tindakan yang spekulatif dan tidak mengarah kepada pandangan yang sbenarnya. Fokus kajian administrasi sesungguhnya sangat banyak, namun secara universal dapat dilihat seperti:
Administrasi kepegawaian;
Administrasi keuangan;
Administrasi perkawinan;
Administrasi rumahtangga;
Administrasi pernahanan;
Administrasi perkantoran;
Administrasi kearsipan.
Penetapan fokus yang tepat dalam rangka pelaksanaan aktivitas administrasi yang telah ditentukan sebelumnya itu merupakan suatu gambaran bahwa kan memberikan suatu keberhasilan secara berdayaguna dan berhasilguna. Demikian pula sebaliknya, ketidakjelasan fokus administrasi yang akan dilaksanakan itu dapat dipastikan akan mengalami hambatan-hambatan. Jika hambatan ini tidak dapat diatasi maka tentu akan terjadi kegagalan dan akhirnya aktivitas administrasi yang bersangkutan akan mati.
BAG. 2. DEFINISI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
Administrasi Publik atau dulu dikenal Administrasi Negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerjasama administrativ yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi publik itu sendiri adalah Public Service atau Pelayanan Publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial serta Manajemen.
Salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik ( masyarakat ).
Definisi administrasi publik terbagi atas dua, yaitu :
Administrasi Negara sebagai suatu Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif) dalam arti Sempit.
Administrasi Negara yang dilakukan oleh ketiga cabang Pemerintahan, yakni Legislatif, eksekutif dan Yudikatif dalam arti luas.
Definisi administrasi negara/publik menurut ahli, antara lain :
Edward H. Litchfield. Administrasi Negara adalah suatu Studi Mengenai bermacam-macam badan pemerintahan doirganisir, dilengkapi tenaga-tenaganya, di biayai dan di Pimpin.
Dwight Waldo. Administrasi Negara adalah Manajemen dan Organisasi dan Peralatannya guna Mencapai tujuan-tujuan Pemerintah.
Felix A.Nigro. Public Administration is Cooperative Group effort in Public Setting
Prajudi Atmosudirdjo. Administrasi Negara adalah administrasi dari negara,sebagai organisasi dan administrasi yg mengejar tujuan-tujuan yg bersifat kenegaraan
Arifin Abdulrachman. Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.
Marshall E.Dimock dan Gladys O. Dimock. Administrasi Negara adalah kegiatan Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan Politiknya.
John M. Pfiffner. Administrasi publik meliputi pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik
Leonard D. White. Administrasi Publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara.
E.H. Litcfiled. Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya dibiayai, digerakkan dan dipimpin
Felix A. Nigro : Public Administration : a. Usaha kelompok yang bersifat cooperative di lingkungan pemerintah b. Meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya c. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politikd. Amat berbeda dengan administrati privat e. Berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. Kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan publik
Chandler dan Plano (1988 : 29 ) : administrasi publik adalah suatu proses dimana sumberdaya dan personel public di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan , mengimplementasikan , dan mengelola keputusan dan kebijakan public. Disini mereka juga menjelaskan bahwa administrasi public merupakan seni dan ilmu ( art and science ) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan public untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainya.
Mc Curdy ( 1986 ) : administrasi publik yaitu sebagai salah satu metode pemerintah suatu negara dan dapat dilihat sebagai suatu proses politik serta dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Berarti administrasi negara tidak hanya mengurusi soal administrative negara melainkan juga persoalan politik. Orang biasa menyebutnya dengan “ Birokrasi “.
Fesler ( 1980 ) : administrasi publik yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam sekala besar untuk kepentingan publik. Dalam teori ini pemegang kekuasaan mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik.
Barton & Chappel : melihat administrasi publik sebagai “ the work of government “ atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Dalam definisi ini lebih menekankan keterlibatan personel dalam pelayanan public.
Nigro & Nigro : administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan public, yang mencakup ketiga cabang yaitu judikatif, legislative, dan axekutif . pendapat ini lebih mengedepankan lembaga dalam mengambil kebijakan.
Starling : administrasi publik yaitu semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagai mana yang telah di janjikan dalam kampanye pemilihan.
Rosenbloom : administrasi publik yaitu pemanfaatan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dalam rangka fungsi pengaturan pelayanan masyarakat.
Nicholas Henry : administrasi publik adalah suatu kombinasi yang komplek antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubunganya dengan masyarakat yang di perintah, dan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan publik .
Dimock & Fox : Administrasi publik merupakan produksi barang barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. definisi ini ditinjau dari segi atau aspek kegiatan ekonomi.
Pembagian ADN
Administrasi Pemerintahan
1. administrasi Sipil
2.administrasi Militer
(Tujuannya Pelayanan Masyarakat)
Administrasi Perusahaan Negara
1. transportasi
2. industri strategis
3. Asuransi
4. Perbankan dan perusahaan lainnya.
(Tujuannya Pelayanan dan Keuntungan)
Teori administrasi
Alur pemikiran manajemen
Ciri Pokok aliran ini.
1. Dipengaruhi oleh Pemikiran-pemikiran Managemen Ilmiah
2. Administrasi Negara sebagai ProsesManajemen Pemerintahan
3. Pada awalnya aliran ini dianggap terlalu mekanistis
Prinsip-prinsip Manajemen
POAC (Planning,organizing,actuating and Controlling)
POSDCORB(planning,Organizing,Staffing,Direting,coordinating,reporting
POCO (Planning ,organizing, controling)
POASCO(planning,organiszing,assembling resources, supervising, controling
Alur pendekatan
Alur ini dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu antara lain, Psikologi, sosiologi dan antropologi. Adapun Prinsip dari alur ini:
Aspek Nilai dan Prilaku berpengaruh terhadap perkembangan administrasi Negara
Perilaku tersebut tercermin dalam organisasi, yakni prilaku dan pengembangan organisasi
4.Alur Pendekatan KontinumPolitik – administasi
a. Alur ini menantang adanya dikotomi antara politik dan administrasi.
b. Alur ini justru berpendapat bahwa tugas Perumusan Kebijakan politik, melaksanakan dan pengawasan itu di jalankan oleh adm Negara,
alur pemikiran ekologi
Alur ini berpendapat bahwa terjadi keterkaitan antara administrasi Negara dgn Lingkungannya.
Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh antara lain adalah: aspek sosial Budaya,ekonomi, keamanan, kependudukan dan seluruh aspek kehidupan secara timbal balik terhadap administasi negara.
Alur pemikiran administrasi pembangunan
Adm Pembangunan sebagai (agen Of Change)melalui berbagai aspek:
Perencanaan Berorientasi pada Pelaksanaan
Transfer Teknologi
Transformasi sosial
Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
Pemrataan hasil Pembangunan
Ada 4 Konsep Adm.Pembangunan yang bersifat Implementatif.
Konsep Pembaharuan Administrasi Negara (Reformasi administrasi Negara)
a. Perubahan Sistem
b. Metode dan
c. Kinerja administrasi Negara
2. Konsep Pembinaan Kelembagaan disesuaikan dengan tuntutan perubahan
3.Konsep Studi Kebijakan (Policy study)
4. Study implementasi
Ciri2 kekuhususan adn
Pelayanan administrasi bersifat Urgen.
Pelayanan administrasi Bersifat menopoli dan semi menopoli
Dalam memberikan pelayanan adm negara dan administratornya berdasar pada regulasi.
Adm Negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar.
Pelayanan yg diberikan sangat tergantung pada penilaian rakyat, ia tidak boleh memihak,harus adil, proporssional ,bersih dan kepentingan orang banyak.
Ciri lain
Administrasi Negara tidak bisa dihndari
Administrasi Negara memerlukan Kepatuhan
3. Adminsitrasi Negara Memiliki prioritas
Administrasi Negara cakupannya sangat luas
Pimpinan atasnya bersifat politis
Pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur
Banyak yang diharapka dari administrasi negara.
Paradigma adn
Thomas Khun (1993) Paradima adalah:
Cara pandang
Nilai-nilai
Metode
Prinsip dasar atau
Cara memecahkan suatu masalah yg dianut suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu.
Paradigma Administrasi Publik ada lima
(Nicolas Henry; 1988:33-54)
Paradigma:
Dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926)
Prinsip-prinsip administrasi Negara (1927-1937)
Adm.Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1954-1970)
Administrasi negara sebagai ilmu administrasi Negara
Paradigma G.Fredericson (1983:27-30) ada enam paradigma adm Publik:
Birokrasi Klasik
Fokus : Disain, Strukltur organisasi, fungs Mgmnt
Locus: Berbagai org.Pemerintahan & Bisnis.
Nilai : Efesiensi dan efektifitas, ekonomi &
rasionalitas
II.Birokrasi New Klasik
Fokus : Proses Pengambilan Keputusan
Locus : Keputusan
Nilai : Penerapan perilaku,ilmu manajemen,
dan penelitian operasi.
III. Kelembagaan
Fokus : Pemahaman Perilaku Birokrasi
Lokus : Prilaku Pengambilan yg bersifat
gradual dan Incremental
Nilai : Efesiensi dan Efektifitas,produktifitas,
kurang diperhatikan
IV. Hubungan Kemanusiaan
Fokus : Dimensi-dimensi kemanusiaan
Lokus : aspek sosial,Kemanusiaan dalam
organisasi atau birokrasi
Nilai : Keikutsertaandlm peng.Keputusan,
minimasi perbedaan,keterbukaan,
aktualisasi diri dan optimasi tingkat
kepuasan.
V. Pilihan Publik
Fokus : Pelayanan kepada pelayanan Kep. Publik
Lokus : Tidak Terlepas dari Politik
Nilai : Barang dan jasa
VI. Administrasi Negara Baru
Fokus : Mengorganisasikan, menggambarkan,mendesain organisasi
agar lebih maju
Lokus : Sistem Desntralisasi dan organisasi yang demokratis,
mengundang partisipasi dan pemberianjasa-jasa yg
diperlukan masyarakat
Nilai : Kemanusian secara Maksimal.
Paradigma/Aliran adm.Publik menurut:
(Gerald E. Caiden: 1982: 212-222)
Aliran :
Peroses administrasi (POSDCORB)
Empiris Administrasi (Bukan hanya Teori)
Perilaku Manusia (KOKPSIS)
Analisis Birokrasi (Weberian /Birokrasi Weber)
Sistem Sosial ( Org.Sbg Siso yg terbuka/tertutup
Pengambilan Keputusan (Pilihan Tepat)
Matematik dan statistika (Perhitungan cermat)
Integratif (Konsolidasi)
Pergeseran Paradigma dari Birokrasi ke POST BEUROCRATIC paradigm oleh Barzley & Armajani
No Paradigma Birokratik Post bureaucratic paradigm
1 Menekankan kepentingan Publik,efesiensi adm & kontrol Menekankan pd hasil yg bergna bagi masy. Kualitas nilai, dan keterikatan terhadap norma
2 Mengutamakan fungsi otoritas dan struktur Mengutamakan misi , pelayanan dan hasil ahir (outcome)
3 Menilai biaya,menekankan tanggung jawab(Responsibility) menekankan pemberian nilai bagi masyarakat, membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja.
4 Menekankan pada aturan dan norma Menekankan pemahaman dan penerapan norma2, identifikasi & Pemecahan Masalah dan perbaikan yg berkelanjutan
5 Mengutamakan beroperasinya sistem2 administrasi M enekankan pemisahan antra pelyanan dengan kontrol,membangun dukungan trhdp norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif ,mengukur hasil dan umpan balik.
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA
BAB III
PENYAKIT ADMINISTRASI, KEJAHATAN ADMINISTRASI, DAN KEMARJINALAN ADMINISTRASI
PENYAKIT MANUSIA DAN TERAPINYA
Kelebihan manusia dengan kepemilikan ilmu pengetahuannya, membuat manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kewajaran gelar manusia sebagai makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya menyebabkan manusia senantiasa berusaha menciptakan inovasi-inovasi tujuan hidup yang lebih baik, sehingga dapat menghindarkan diri dari virus-virus penyakit yang dapat berakibat fatal dalam kehidupan setiap manusia sebagai bagian integral terhadap proses administrasi. Yang dimaksud inovasi untuk mewujudkan harapan kehidupan manusia yang layak, menurut Purwanto, kata inovasi secara harfiah memiliki dua pengertian; pertama, inovasi sebagai kata sifat artinya sebagai pengenalan sesuatu yang baru; kedua, inovasi sebagai kata benda mengacu kepada pengertian suatu ide baru, cara baru atau penemuan. Manusia dalam melakukan suatu aktivitas sehari-harinya akan mengalami perubahan dalam peningkatan apabila memiliki inovasi yang tepat. Banyak manusia yang merasa sudah mencapai apa yang telah dicita-citakannya atau dengan kata lain telah mencapai puncak kesuksesan pada jabatan atau karier dalam administrasi terutama pada administrasi Negara.
Manusia yang sukses dalam mengembang karier, dapat dipastikan memberikan manfaat secara social, ekonomi maupun politik bagi kehidupan administrasi. Namun demikian kadang manusia yang bersangkutan sesungguhnya mengalami kegagalan dalam menemukan hakikat jati dirinya sendiri. Kondisi yang dia alami manusia seperti ini merupakan suatu penyakit yang banyak diderita manusia khususnya pada zaman modern sekarang ini gambaran semacam ini adalah orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya secara jelas. Terdapat pertalian yang sangat erat dalam kehidupan manusia antara kebutuhan yang memuaskan fisik dengan kebutuhan yang memuaskan non fisik, antara manusia pembangun teori dengan manusia pengguna teori, antara manusia berpikir dengan manusia yang bekerja dan lain sebagainya. Pertalian ini dapat menentukan keanekaragaman peradaban manusia. Corak dan warna peradaban manusia dari suatu zaman atau suatu daerah ditentukan oleh jenis kebutuhan, bangunan teori yang diembannya, cara berpikir terhadap alam sekitarnya dan lain sebagainya. Hal ini tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika perubahan manusianya itu sendiri. Dalam perkembangan sosial manusia, banyak dikeluhkan sifat materialistik, kebiasaan konsumtif, hidup dalam kemiskinan, yang mendorong manusia melakukan korupsi yang merupakan bentuk virus penyakit manusia yang telah mengakar pada dunia empirik. Kondisi ini yang banyak merasakan adalah angkatan kaum muda yang dibesarkan atas kevakuman nilai-nilai moralitas.
Proses modernisasi perkembangan manusia ternyata tidak selamanya memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, melainkan menciptakan persoalan baru dalam kehidupan manusia. Akibat yang paling nyata terhadap kehidupan manusia adalah proses pergeseran budaya yang tidak signifikan dengan nilai-nilai dasar (cultural loss). Masyarakat tertentu hingga sebagian besar manusia kehilangan makna dan pandangan hidupnya. Irasionalisme dan mistisisme dalam budaya dikritik tajam oleh angkatan muda karena dipandang sebagai penyakit yang dapat merusak harkat dan hakekat manusia. Kelemahan manusia tampak sebagai fakta yang menekankan kehidupan dan mewakili dalam kegagalan jika dihadapkan pada persaingan untuk mencapai suatu harapan. Manusia yang memiliki kelemahan merupakan penghambat dalam menciptakan inovasi, tetapi bila memiliki kekuatan akan mempercepat dalam menciptakan inovasi, yang meliputi :
Hargai semua ide yang baru dari berbagai sumber yang dapat dijadikan bahan dalam menciptakan pembaharuan terhadap diri kita, dan terhadap orang lain.
Pengaruhi orang lain yang dianggap harus memerlukan persetujuan atau kesepakatan dalam menciptakan suatu perubahan sesuai dengan yang kita kehendaki bersama.
Terima dengan lapang dada kritikan dan masukan terutama yang menunjukkan kelemahan dalam menangkal kegagalan.
Lakukan identifikasi semua ide atau kritikan, baik yang menunjukkan kegagalan maupun yang menunjukkan keberhasilan.
Ciptakan mawas diri dari semua aspek tindakan yang memungkinkan dapat menciptakan pertentangan yang berpotensi melahirkan kegagalan.
Meyakinkan bahwa penerimaan dan pemberian informasi senantiasa mengandung kebenaran dan dapat dimanfaatkan.
Pada awal terjadinya suatu proses perubahan membutuhkan pemikiran kritis dalam rangka mengenali dan mengantisipasi apakah memiliki kekuatan dalam menghadapi perubahan tersebut, ataukah sebaliknya akan kita dihadapkan kegagalan dalam menghadapi perubahan tersebut. Inisiatif untuk mengantisipasi perubahan dalam suatu bentuk pelaksanaan aktivitas administrasi senantiasa diperlukan suatu bentuk kesepakatan atau komitmen, sehingga perubahan yang akan terjadi itu dapat memberikan manfaat secara maksimal untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Merenungkan tentang umat manusia, berarti merenungkan tentang sejarah penderitaan baik yang ditimbulkan secara alamiah maupun penderitaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.
Penderitaan yang dialami oleh manusia karena disebabkan oleh manusia itu sendiri merupakan suatu catatan para ahali untuk melakukan suatu renungan dalam rangka menganalisis agar dapat meminimalisir penderitaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Pemikiran tentang penderitaan manusia yang disebabkan oleh virus patologi sosial, memang sulit menentukan kepastian jenis virus sebagai penyebabnya, tetapi yang pasti adalah ketidakpastian. Penentuan jenis dan bentuk virus sudah sulit dipastikan karena penyakit sosial ini virusnya sangat beraneka ragam dalam komunitas manusia tertentu. Misalnya penyakit kemiskinan. Oleh sebab itu untuk menerapinya memerlukan juga variasi yang disesuaikan dengan tuntutan manusia yang bersangkutan.
Penyakit Iri Hati dan Terapinya
Keberhasilan seseorang merupakan refleksi dari kesadaran dari suatu sasaran kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara terencana dengan tahapan yang sistematis, demikian pula sebaliknya kegagalan seseorang terhadap suatu bidang usaha karena tidak dilakukan secara sadar, dalam artian dilakukan secara sembrono atau dilakukan asal-asalan.
Bekerja bergerak maju atau berusaha menciptakan perubahan menuju yang lebih baik, jelas lebih mudah dilakukan bila memiliki kemampuan masa depan. Kunci keberhasilan untuk meraihnya adalah adanya keterlibatan lebih awal dengan melakukan konsultasi sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat dan sifatnya positif. Idealnya perhatian terbesar yang seharusnya kita lakukan adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk organisasi dan bukan apa yang dikerjakan organisasi untuk kita.
Bagi manusia yang tidak berdaya akan mengalami ketakutan, tetapi kondisi semacam itu sangat memungkinkan akan melahirkan kekuatan. Perubahan seperti ini dari diri manusia menjadi suatu alasan yang kuat karena keirihatian terhadap orang lain itu memperoleh kakuatan untuk melakukan penindasan terhadap orang lain, dan merasa bangga jika orang lain itu mengalami kegagalan dan penderitaan. Rekasi yang paling alami pada diri manusia terhadap masalah yang baru dan tidak diharapkan sebelumnya adalah melakukan penolakan, dan bila tidak terpenuhi maka akan melakukan perlawanan. Dalam melakukan rekasi yang cepat biasanya dimilki oleh orang yang bertipe toleran, konvensional, dan pemberontak dalam rangka menyingkirkan para pembuat masalah. Iri hati adalah suatu penyakit sosial yang berkembang dalam kehidupan manusia baik yang terselubung maupun terang-terangan yang dinampakkan pada perilakunya. Penyakit iri hati dalam sebuah organisasi sangat berbahaya dalam perkembangan organisasi yang bersangkutan, karena bisa saja mematikan kreativitas manusia yang terdapat dalam organisasi bahkan organisasi tersebut terancam bubar.
Oleh sebab itu penyakit iri hati bagi manusia dalam organisasi harus diterapi untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Keperkasaan manusia dalam organisasi tergantung pada elemen-elemen kesempatan yang dapat diraihnya terutama cara memperolehnya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan virus patologi iri hati terutama bagi manusia yang tidak memiliki kesempatan meraih kesempatan yang sama. Dewasa ini manusia sedang dihadapkan dengan masalah, bagaimana mendukung kemajuan teknologi dan polarisasi modernisasi manusia yang lebih cenderung berifat konsumtif. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta polarisasi modernisasi, kenyataannya semakin memperkuat timbulnya perasaan keirihatian terhadap manusia lainnya. Penyebab munculnya keirihatian dari setiap komunitas manusia adalah sebagai berikut :
Komunitas manusia anak-anak. Derajatnya sangat rendah tetapi frekuensinya tinggi. Konflik yang diciptakan karena keirihatian dalam lingkungan anak-anak menunjukkan intensitasnya sangat rendah dan tidak berlangsung lama. Untuk menerapi konflik akibat dari keirihatian pada golongan anak-anak ini, cukup membiarkan dan tidak memihak di antara mereka.
Komunitas manusia dewasa. Intensitas keirihatian bagi manusia dewasa frekuensi keirihatian rendah, tetapi derajatnya dapat dikatakan sangat tinggi. Akibat dari pada keirihatian manusia dewasa dapat menciptakan konflik dan menciptakan keresahan manusia lainnya atau masyarakat disekitarnya. Untuk menanggulangi keirihatian bagi manusia dewasa ini, perlu diperlakukan secara dewasa pula dengan materi yang lebih banyak mengarah kepada moralitas dan rasionalitas ketimbang bujukan atau rayuan yang tidak meiliki makna berarti dalam dunia manusia dewasa.
Komunitas manusia orang tua. Intensitas keirihatian yang sifatnya terselubung lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan intensitas keirihatian yang sifatnya terang-terangan. Secara umum orang tua dalam melakukan interaksi dengan sesame manusia biasanya serba hati-hati, tetapi keirihatian terhadap seseorang tidak dapat terhindarkan dan bahkan derajatnya sangat tinggi walaupun secara realitas frekuensinya lebih tinggi. Terapinya harus dilakukan secara hati-hati karena mungkin saja bisa terjadi tujuan untuk menerapi tapi hasil yang dicapai adalah virus patologi yang memungkinkan lebih ganas dari virus sebelumnya.
Komunitas manusia pegawai. Manusia sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta intensitas keirihatian terhadap sesama pegawai dimana setiap hari saling berinteraksi dan memahami kondisi dan kualitas masing-masing mendorong terciptanya keirihatian dengan frekuensi dan derajatnya meningkat atau dengan kata lain sangat kuat. Terapinya adalah penegakan disiplin harus dilakukan kemudian diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas dan adil.
Komunitas manusia pejabat. Keirihatian sebagai pejabat dapat memberikan dua sasaran tembak; pertama, iri terhadap bawahannya karena meiliki kelebihan, pejabat yang bersangkutan kemungkinan tidak akan memberikan peluang pada bawahannya itu untuk lebih berkembang: kedua, adalah keirihatian terhadap sesame pejabat. Terapinya adalah menciptakan kekuatan moralitas dan menyandarkan dalam wawasan keimanan dengan meningkatkan rasa kasih sayang kepada sesame manusia.
Komunitas manusia pengusaha. Realitas di dunia internasional, nasional, maupun regional terhadap keirihatian antara komunitas manusia pengusaha senantiasa mengalami peningkatan frekuensinya. Virus penyakit iri hati dan usaha untuk penanggulangannya tentunya dibutuhkan komitmen secara sehat serta saling menghormati dalam suasana tertentu.
Virus penyakit iri hati sulit menemukan pengobatan yang dapat menyembuhkannya karena memang merupakan suatu dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Penyakit iri hati sesungguhnya tidak selamanya kita pandang selalu negatif dan menakutkan, tetapi juga kita bisa mendatangkan suatu hal yang positif, tetapi yang penting bagaimana kita menyikapi penyaki iri hati itu sendiri. Kemauan untuk menghindari suatu virus patologi iri hati sesungguhnya terbentuk karena melalui proses yang panjang dari pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup masing-masing manusia.
Penyakit Adu Domba dan Terapinya
Kesejahteraan merupakan keberhasilan manusia terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan atau dengan kata lain sebagai bidang pekerjaan yang diminatinya karena memiliki kemampuandan keunggulan terhadap manusia lainnya. Demikian pula halnya masalah penyakit adu domba bisa saja terdapat pada praktisi atau ilmuwan, khususnya ilmuwan dan praktisi administrasi sebagai manusia pelaksana dan pemikir dalam menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam proses kerjasama.
Kemampuan manusia bukanlah semata-mata keahlian untuk mengekspresikan pengetahuan dalam memperoleh keinginan, tetapi pada dasarnya sebagai sarana untuk mengenali siapa dirinya sendiri, karena kemampuan merupakan alat terpenting bagi manusia untuk menguasai dunia dan melakukan interaksi dengan sesamanya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu dalam menciptakan kelayakan atau kesejahteraan bagi setiap manusia adalah dengan adanya korelasi atas formulasi secara signifikan antara kemampuan, pemahaman dan keberhasilan, yang meliputi :
Cepat tanggap.
Kejelasan peran;
Keseimbangan strategi dengan taktik.
Ketepatan komunikasi.
Tindakan adu domba yang senantiasa dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, baik masyarakat yang hidup di pedesaan maupun yang hidup di perkotaan selalu mengandung dua sudut pandang; pertama, memberikan manfaat yang positif manusia yang diadudombakan itu; dan kedua, menciptakan kesengsaraan dan bahkan malapetaka bagi manusia yang diadudombakan itu. Penyakit adu domba adalah suatu tindakan manusia yang menciptakan peta konflik antara komunitas manusia yang satu dengan komunitas manusia lainnya, sehingga terjadi adu argumentasi bahkan sampai terjadi adu fisik yang pada akhirnya kedua-duanya mengalami kekalahan dan yang menang adalah yang melakukan adu domba tersebut.
Penyakit Etika, Estetika dan Terapinya
Tingkat kekacauan dan ketidakpahaman hakikat etika akan menimbulkan penentangan dan permusuhan antara manusia itu sendiri, baik sebagai pemikir dan pelaksana maupun sebagai anggota organisasi sampai kepada anggota masyarakat pada umumnya.
Mempertahankan pemikiran dan tindakan otoritas kesucian banyak terjadi dalam masyarakat awam terutama memiliki anggapan yang picik. Oleh karena itu menciptakan reaksi terhadap mereka yang memiliki pemikiran yang berlawanan. Jika pola pemikiran ini terjadi di kalangan kaum cendekiawan, tokoh pendidikan, kalangan perguruan tinggi, maka kondisi semacam ini merupakan pertanda krisi intelektual yang mendekati taraf memprihatinkan, yang pada akhirnya akan memunculkan virus penyakit etika dalam pemikiran manusia.
Etika adalah sekumpulan aturan hidup dalam komunitas manusia tertentu untuk menciptakan keteraturan, kedamaian dan dapat menciptakan kejelasan suatu tindakan atau perbuatan manusia yang bisa dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Penyakit etika adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pertentangan ketentuan yang telah menjadi kesepakatan secara berkesinambungan dalam komunitas manusia tertentu. Penerapan suatu etika dalam proses kegiatan administrasi adalah untuk memberikan keberhasilan yang berdayaguna dan berhasil guna dan harus ditopang dengan estetika.
Estetika adalah suatu metode dan teknik untuk mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam etika, sehingga dapat menciptakan suatu kesenangan, kecintaan, keindahan dan sejenisnya. Nilai-nilai etika dan estetika tersebar pada diri manusia, keluarga, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada Negara internasional. Pertalian dari nilai-nilai etika dan estetika ini dengan sebarannya, memang tidak dapat disangkal bahwa etika di satu pihak komunitas manusia tertentu berbanding terbalik dengan etika yang dipanuti komunitas lainnya. Etika dan estetika sangat dibutuhkan untuk sarana pencegahan berkembangnya suatu bentuk virus patologi yang akan menghambat perkembangan aktivitas administrasi. Kreativitas dalam administrasi merupakan perpaduan antara pengetahuan dan imajinasi dengan ketrampilan atau kemahiran palaksanaan suatu aktivitas administrasi.
Penyakit Fanatisme dan Terapinya
Keteguhan dalam pendirian dan ketangguhan dalam pemikiran adalah sesuatu hal yang sangat positif dalam suatu aktivitas, tetapi keteguhan pemikiran dan keteguhan dalam pendirian serta kematangan dalam tindakan yang berlawanan dengan perubahan secara alamiah sebenarnya dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, kelompok dan mungkin saja kehidupan organisasi secara luas. Hal inilah yang dimaksud dengan penyakit fanatisme.
Mengatasi penyakit fanatisme pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mengcakrawalakan wawasan keilmuan, wawasan ketaqwaan, pengkayaan pengalaman, kelestarian budaya dan ketaatan terhadap etika dalam menghadapi berbagai kondisi yang senantiasa dapat mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh lingkungan sosial maupun karena kondisi manusia itu sendiri. Penyakit fanatisme merupakan penyakit multidimensi dan multiancaman, karena memang berada dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang penanganannya tidak cukup hanya peningkatan wawasan keilmuan, keimanan, pemberdayaan, dan lain sebagainya, tetapi harus dilakukan secara simultan dan bukan secara parsial dari seluruh aspek pemikiran dan aktivitas dalam rangka mewujudkan proses kerjasama sebuah organisasi.
Penyakit Cinta dan Terapinya
Penyakit cinta adalah suatu proses tindakan atau ucapan bahasa yang dapat menciptakan akibat penderitaan diri sendiri, orang lain, maupun perusakan makhluk dan lingkungan sekitarnya. Salah satu langkah yang dipergunakan dalam rangka menetralisir penyakit cinta adalah dengan melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh perunding yang memiliki kemahiran untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh virus penyakit cinta. Pelaku perundingan diharapkan mampu menciptakan situasi dimana perbedaan-perbedaan pendapat tidak lagi menentukan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dapat menaati apa yang dianjurkan oleh juru runding, sehingga kedamaian dan cinta kasih dapat terwujud dengan baik. Jenis virus penyakit cinta :
Cinta jabatan.
Cinta pekerjaan.
Cinta teman.
Cinta keluarga.
Cinta harta.
PENYAKIT ADMINISTRASI DAN TERAPINYA
Penyakit atau patologi administrasi adalah suatu fenomena sosial yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, moralitas,dan rasionalitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri. Menurut Kartini Kartono, patologi administrasi adalah ”semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan , stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga,disiplin kebaikan dan hukum formal. Penyakit atau patologi administrasi, secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana manusia sebagai unsur utama dalam administrasi, niat utamanya seharusnya adalah bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama, tetapi niat utamanya disini berubah menjadi bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Macam-macam Penyakit Administrasi dan Terapinya:
Penyakit Nepotisme dalam Administrasi dan Terapinya
Penyakit nepotisme dalam administrasi, artinya, ada secara individu atau sekelompok manusia yang menikmati suatu hasil dari kerjasama sebagian besar manusia yang merasa dirugikan dan dizalimi oleh seseorang atau sekelompok kecil orang tetapi memiliki otoritas yang sangat besar. Jadi dengan leluasa melakukan penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Penyakit nepotisme administrasi juga menciptakan suatu perubahan dalam sebuah bentuk kerjasama, tetapi perubahan yang diciptakan tersebut berorientasi kepada perubahan negatif, atau dengan kata lain perubahan dalam arti penurunan dari seluruh aspek yang dimiliki oleh bentuk kerjasama. Sebagai contoh, jangkauan kegiatan operasional dengan unit organisasi sebanyak sepuluh, tetapi setelah diserang penyakit nepotisme administrasi maka semakin lama semakin berkurang unitnya.
Penanganan virus penyakit nepotisme dalam administrasi seharusnya dilakukan secara terus menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu permulaan karena diawali oleh pemikiran yang dilandasi wawasan keilmuan, ketangguhan moralitas, dan ketangguhan iman. Oleh sebab itu kita semua harus senantiasa menjujung tinggi nilai-nilai kebenaran, sehingga virus-virus penyakit nepotisme itu akan mengancam kehidupan kita setiap saat .Sebaiknya semua manusia yang terlibat dalam kerjasama untuk melakukan aktivitas administrasi saling mengontrol dan me- ngingatkan antara satu dengan yang lainnya akan bahaya laten virus penyakit nepotisme itu.
Penyakit Kolusi dalam Administrasi dan Terapinya
Administrasi berfungsi sebagai alat pikir ilmiah untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam kehidupan berserikat antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Jika administrasi tidak dapat lagi menciptakan pengaturan dan keteraturan ini, maka fenomena ini memberikan informasi bahwa administrasi itu mengalami gejala penyakit kolusi dan perlu segera ditangani oleh konsultan yang handal. Menurut Dubrin dalam Wibowo, terapi dari penyakit kolusi:
Sumber daya pengetahuan (knowledge resources)
Sumber daya ilmu (science resources)
Sumber daya fisik ( physical resources)
Sumber daya informasi (informational resources)
Sumber daya analisis (analysis resources)
Sumber daya finansial (financial resources)
Sumber daya komitmen (commitment resources)
Sumber daya manusia (human resources)
Sumber daya kekuasaan (power resources)
Sumber daya organisasi (organization resources)
Penyakit Korupsi dan Terapinya
Korupsi suatu perbuatanm atau tindakan seseorang atau beberapa orang, baik statusnya sebagai bawahan maupun sebagai pejabatdalam suatu organisasi, baik organisasi negara, pejabat pemerintah,pejabat politik, dsb, yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keimanan, dan peraturan perUUan yang berlaku dengan caramendapatkan sesuatu keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang dapat berakibat merugikan orang lain, negara, pemerintah maupun organisasi swasta lainnya.
Menurut Wahyudi Kumurotomo, korupsi adalah:
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.
Terapi penyakit korupsi dalam administrasi adalah dengan cara:
Penyadaran etika
Penyadaran moralitas
Peningkatan keimanan
Kelayakan hidup
Penegakan peraturan
Pemberian pemahaman
Pemberian sanksi
Penyakit Keserakahan dalam Administrasi dan Terapinya
Penyakit keserakahan dalam administrasi adalah suatu metode, teknik dan taktik yang dilakukan seseorang anggota yang terikat dalam ikatan bentuk kerjasama berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau keseluruhan faktor-faktor kenikmatan (material/benda) dengan mengorbankan orang lain. Menurut Jalaluddin, terapi patologi keserakahan adalah sbb:
Kegiatan berkarya, bekerja, dan mencipta, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas dan kewajiban masing-masing.
Keyakinan atas penghayatan nilai-nilai tertentu (kebenaran, keindahan, keimanan dan lainnya).
Sikap tepat yang diambil dalam keadaan dan penderitaan yang tidak terelakkan terhadap setiap manusia.
Penyakit Egoisme dalam Administrasi dan Terapinya
Penyakit Egoisme dalam Administrasi adalah sifat-sifat manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan suatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan atau suatu kegiatan. Secara fenomenologis, manusia yang memiliki sifat-sifat egoisme adalah manusia yang mempunyai kecendrungan sebagai manusia tertutup (introver) Biasanya orang seperti ini berpikiran rasional dan cerdas namun juga mempunyai kecendrungan sebagai manusia yang kikir dan kepeduliannya terhadap manusia lainnya sangat kecil, bahkan hampir tidak ada.
Terapi penyakit egoisme dalam administrasi adalah sbb:
Melalui interaksi social;
Melalui keterbukaan;
Melalui pendidikan dan pelatihan
Melalui kelompok informal dan formal
PENYAKIT BIROKRASI DAN TERAPINYA
Kekuasaan dan kewenangan manusia yang terikat dalam sebuah birokrasi memiliki tingkatan yang berbeda-beda, semakin tinggi posisi seseorang maka kekuasaan dan kewenangan semakin besar tetapi tanggung jawab dalam penyelesaian berbagai aktivitas semakin kecil dan sebaliknya. Fenomena ini dalam birokrasi mendorong manusia untuk dapat merebut kekuasaan dan kewenangan yang lebih tinggi. Perebutan kekuasaan dan kewenangan yang tidak didasarkan kepada profesionalisme, rasionalisme dan moralitas merupakan suatu penyakit atau patologi dalam birokrasi. Hal ini akan berakibat:
Perubahan yang terjadi dalam birokrasi bukan didasari kepada tindakan profesionalitas, rasionalitas danmoralitas sehingga kehidupan birokrasi semakin lemah dan lesu.
Tidak efektif dan efisiensinya dalam mengembangkan tuntutan para anggota birokrasi terhadap performa profuknya dengan kebutuhan pengembangan birokrasi itu sendiri.
Tidak termotivasinya anggota birokrasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya.
Setiap anggota birokrasi dalam melakukan suatu tindakan bukan lagi berdasarkan kepada pemikiran rasional, tetapi kecenderungan tindakannya irasional.
Interaksi dan reaksi baik anggota birokrasi, antara anggota birokrasi dengan anggota masyarakat lainnya senantiasa mengabaikan norma-norma moralitas.
Untuk menyembuhkan patologi birokrasi tersebut maka birokrasi memerlukan manusia yang memiliki keunggulan:
Unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi
Unggul dalam penguasaan stategik
Unggul dalam berkolaborasi
Unggul dalam bernegosiasi
Unggul dalam penguasaan informasi.
Patologi birokrasi antara lain :
Persekongkolan Jabatan dan terapinya
Persekongkolan jabatan adalah suatu usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menciptakan kesepakatan guna mempertahankan atau memperoleh suatu jabatan tertentu dalam organisasi dengan mengorbankan orang lain. Persekongkolan jabatan dapat menciptakan ketidakstabilan dan bahkan memungkinkan kematian sebuah organisasi.
Langkah-langkah mencegah terjadinya patologi persekongkolan jabatan:
Pengisian atau rekrutmen jabatan, merupakan suatu usaha sadar dengan mempertimbangkan dari berbagai hal dalam jabatan baik yang memberikan keuntungan maupun hal yang merugikan.
Kejelasan batasan kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan.
Kejelasan persyaratan jabatan.
Keterbukaan besaran penghasilan dalam suatu jabatan.
Persekongkolan Pekerjaan dan terapinya
Patologi yang berupa persekongkolan pekerjaan dapat terjadi dalam rangka pendistribusian pekerjaan terutama pekerjaan yang melekat pada jabatan dan lebih banyak kontribusi besaran penghasilan bagi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan tersebut terutama pada jenjang yang lebih tinggi.
Terapi untuk menurangi dan menghilangkan persekongkolan pekerjaan:
Menciptakan kondisi social yang baik;
Menciptakan emosional yang cerdas;
Menciptakan intelektualitas yang baik;
Menciptakan karakter yang baik;
Menciptakan spiritualitas yang baik;
Persekongkolan Status dan Terapinya
Mempertahankan berbagai status yang dimiliki individu, kelompok yang bukan dilandasi dari profesionalisme dan kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan merupakan salah bentuk persekongkolan status. Persekongkolan status dapat diartikan atau dipandang secara negatif karena berpatokan kepada pengalaman yang dirasakan manusia yang bersangkutan, di mana terkena imbas dari tindakan atau perbuatan persekongkolan tersebut selalu dalam posisi yang dirugikan. Apabila imbasan dari tindakan persekongkolan dalam rangka mempertahankan status yang dimilikinya menyebabkan melemahnya atau merugikan organisasi maka hal ini merupakan patologi.
Langkah-langkah dalam rangka penyembuhan:
Menanamkan pengertian tentang penyakit persekongkolan status dalam aktivitas administrasi dapat merugikan kelompok manusia yang bersekongkolan, dan lebih-lebih kepada pengembangan dan penguatan proses administrasi dalam pencapaian tujuan.
Memberikan kesadaran bahwa hasil yang dicapai akibat penyakit persekongkolan status dalam aktivitas administrasi akan banyak menimbulkan kerugian disbanding manfaat.
Memberikan teknik-teknik menghindarinya.
Persekongkolan Kolega dan Terapinya
Interaksi dan reaksi jaringan dalam keprofesian atau kolega sangat akrab terutama dalam interaksi dan bereaksi terhadap persekongkolan. Interaksi dan reaksi dari sekelompok manusia yang tujuannya memperoleh suatu manfaat tetapi berdampak negative dalam arti merugikan kelompok manusia lain ataupun organisasinya dikategorikan sebagai patologi persekongkolan kolega. Persekongkolan kolega senantiasa menggunakan “life skill” namun pemanfaatannya seringkali merugikan orang lain.
Pemanfaatan life skill dalam kehidupan antara lain:
Kecakapan individu (individual skill)
Kecakapan kelompok (group skill)
Kecakapan social (social skill)
Kecakapan akademik (academic skill)
Kecakapan aktualisasi (actualitation skill)
Kecakapan emosional (emotional skill)
Kecakapan intelegensi (intelligence skill)
Persekongkolan Keluarga dan Terapinya
Menanggulangi patologi persekongkolan keluarga dalam kehidupan administrasi, hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan administrasi terdiri atas beberapa pandangan terhadap anggota keluarga:
Anggota keluarga dengan hubungan darah.
Administrasi sebagai proses kerjasama memungkinkan terjadi adanya anggota memiliki hubungan darah seperti anak, saudara dll. Hal ini akan menciptakan hubungan emosional, saling melindungi, saling mendukung dalam tindakan sehingga akan menimbulkan patologi persekongkolan keluarga. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan kesadaran dan penentuan ketentuan yang tegas.
Anggota keluarga bukan hubungan darah
Untuk mencegah hal ini adalah penegakan hukum, konsistensi dalam penerapan kebijakan dan perlakuan adil pada semua anggota dalam birokrasi.
Anggota keluarga dalam arti luas
Adalah semua anggota ikatan kerjasama dari seluruh tingkatan kedudukan yang tergolong dalam anggota keluarga birokrasi. Untuk mencegah terjadinya patologi perlu menciptakan kondisi bangunan yang berwawasan kekeluargaan dan kebersamaan serta menegakkan kebenaran.
Anggota keluarga dalam arti sempit
Adalah sebagian kecil anggota birokrasi yang mengadakan kesepakatan dalam persekongkolan karena memiliki tujuan yang sama dan menindas pada orang yang sama pula. Untuk menerapinya, dengan memberikan pemahaman dalam kebersamaan dari seluruh anggota birokrasi yang diikat dalam bentuk kerjasama.
Persekongkolan Pertemanan dan Terapinya
Persekongkolan pertemanan merupakan suatu taktik yang dilakukan oleh beberapa orang yang diikat rasa pertemanan untuk mencapai maksud dan tujuan yang mereka telah disepakati dan bertentangan maksud dengan tujuan birokrasi itu sendiri.
Persekongkolan pertemanan merupakan fenomena social yang sulit dicegah karena persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik individu, kelompok, birokrasi, organisasi,bahkan kebutuhan social. Oleh karena itu jangan berpikir untuk menghilangkan persekongkolan pertemanan tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaiman persekongkolan tersebut senantiasa dilakukan secara positif dalam kehidupan birokrasi.
KEJAHATAN ADMINISTRASI
Interaksi manusia dalam administrasi banyak terjadi hubungan yang bersumber dari tuntutan motif-motif dengan melibatkan suatu kombinasi persaan dan tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya. Interaksi manusia dalam administrasi secara realitas memiliki tujuan yang sama tetapi secara terselubung memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Ketidaktercapaian tujuan yang terselubung setiap manusia yang terikat dalm bentuk kerja sama kemungkinan akan terdorong dalam tindakan yang tidak sesuai lagi ketentuan yang ada, sehingga tujuan yang terselubung itu dapat dicapai sesuai harapan yang mereka inginkan.
Dalam menentukan kejahatan dari suatu tindakan atau perbuatan manusia, memang mengalami kesulitan ketika kita berada pada posisi netral. Manusia memungkinkan tidak tergoda pada penerapan khusus tentang ajaran-ajaran administrasi terutama contennya yang menentang mewabahnya virus patologi kejahatan dalam administrasi, khususnya bagi administrasi Negara yang orientasinya peningkatan kesejahteraan, keteraturan dalam melakukan aktifitas, dan pengaturan yang terarah dan sistematis. Untuk sementara kita bias melihatnya bahwa konsesus yang tumpang tindih terhadap pandangan-pandangan yang berkembang dan bertahan pada suatu rezim konstitusional yang bersifat tidak adil dapat kita katakana melibatkan dalam perkembangan kejahatan administrasi.
Perampokan dalam Administrasi
Virus penyakit perampokan administrasi merupakan suatu pelanggaran kontrak social yang kita telah terima sewaktu menciptakan kesepakatan untuk melaksanankan aktifitas administrasi. Salah satu persoalan yang paling rumit adalah menafsirkan struktur social yang telah dirumuskan dalam administrasi, apakah struktur yang sifatnya hirarki merupakan bagian hakiki dalam nilai normative adminisrasi dan juga berlaku dalam kehidupan social? Penjabaran pemikiran tentang nilai yang terkandung dalam kontrak social bukanlah merupakan suatu teka teki yang harus dipecahkan, melainkan merupakan suatu bentuk gambaran yang dituangkan kedalam narasi dengan menggunakan teknik dan metode tertentu sehingga virus patologi administrasi tidak perlu ditakuti karena memang tidak pernah ada.
Kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang senantiasa mengumpulkan persyaratan administrasi secara sembunyi-sembunyi serta tidak legal, tentunya perbuatan yang bertentangan dengan norma- norma akan merugikan semua pihak. Perbuatan semacam ini sesungguhnya merupakan atau tergolong pada penyakit atau patologi perampokan asset yang dipunyai oleh administrasi. Untuk mencegahnya dapat dilakukan:
Perampokan hak cipta.
Perampokan material;
Perampokan informasi;
Perampokan hak milik;
Perampokan terselubung;
Perampokan terang- terangan;
Perampokan system;
Perampokan komunikasi.
Dengan mempertimbangkan kemudahan atau kesulitan-kesulitan dalam proses pelaksaan aktifitas administrasi yang dapat menciptakan virus penyakit perampokan pada manusia dalam administrasi, pada dasarnya para pemikir administrasi dalam decade ini telah banyak mengajukan gagasan-gagasan mereka dalam rangka menerapi virus penyakit perampokan dalam pelaksanaan aktifitas administrasi yang kecenderungannya senantiasa mengalami frekwensi dan derajatnya semakin meningkat dan tambah kuat. Ketiadaan virus penyakit perampokan yang dilakukan oleh unsure manusia dalam administrasi akan menciptakan kondisi normalisasi untuk proses kerjasama dalam pencapaian tujuan yang mereka sepakati sebelumnya.
Pembunuhan Karakter dalam Administrasi
Pembunuhan karakter manusia dalam proses kerja sama yang di persyaratkan oleh administrasi selalu menciptakan kebencian terhadap pelaku pembunuh karakter, walaupun mereka juga tahu dalam memerangi hal itu akan mengalami risiko dalam menegakan keadilan manusia yang terikat dalam bentuk kerja sama. Apabila kondisi ini dibiarkan selalu berkembang dengan aktifitas yang mengarah kepada kejahatan terutama pada mematikan karakter manusia, pastilah akan berakibat negative terhadap kemajuan atau perkembangan administrasi dalam sebuah organisasi baik di pemerintahan maupun organisasi swasta. Memang ini sangat mengkhawatirkan jika yang terjadi bukan saja fenomena tapi sudah merupakan realitas dimana kemalasan dan kelesuan kerja Nampak di depan mata karna akibat virus pembunukan karakter.
Seandainya terjadi virus patologi yang dapat mematikan karakter manusia dalam administrasi, tentunya kita harus berpikir untuk menerapinya sehingga tidak lebih membesar yang akan berakibat merugikan administrasi. Setiap ikatan kerjasama manusia itu senantiasa tidak lepas dari pada prinsip-prinsip yang antara satu dengan lainya memiliki keterkaitan, yaitu:
Manusia dalam melakukan aktifitas yang dipersyaratkan administrasi bertindak sesuai dengan kodratinya dan harus dihormati kodrati yang dimiliki manusia yang bersangkutan itu.
Menentukan apa yang baik tindakan manusia dalam aktifitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri, harus dilaksanakan dengan baik pula dan berusaha menghindari tindakan yang berakibat merugikan semua pihak.
Tidak memaksakan jangkauan tindakan dan tanggung jawab karena memang manusia memiliki keterbatasan. Hal itu harus disadari sehingga keharmonisan dalam ikatan kerja sama itu senantiasa terlaksana dengan baik.
Penjajahan dalam Administrasi
Manusia dalam administrasi senantiasa kehilangan hak-hak dasar karena disebabkan oleh penindasan-penindasan penjajahan yang juga sering di istilahkan dengan kolonialisme. Oleh sebab itu harus kita perjuangkan dan harus pula di hormati hak dasar manusia. Setiap manusia dimana keberadaannya dalam administrasi senantiasa kita dapat memperlihatkan rasa hormat yang tulus ikhlas serta mau mengakui status mereka dalam situasi bagaimanapun kondisinya. Perlakuan penjajahan terhadap manusia lainya tidak ada lagi keramahan dan kebaikan yang harus kita peroleh melainkan sebuah cacian atau ejekan seakan-akan tidak pernah kita melakukan suatu kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi maupun kehidupan social kemasyarakatan lainnya. Sebenarnya virus penyakit penjajahan yang menyakiti manusia yang terikat dalam administrasi, dapat kita telusuri dari sisi pandang :
Sisi pandang penjajah.
Keunggulan seorang manusia dalam administrasi sangat berpotensi menjadi penjajah, misalnya keunggulan dalam jabatan, pengetahuan, pengalaman, dan semacamnya yang dapat difungsikan untuk digunakan memaksakan kepada orang lain dalam administrasi yang memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan.
Sisi pandang yang dijajah
Kelemahan seorang manusia dalam administrasi juga sangat berpotensi dijajah atau dipaksa untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan si penjajah itu, karena mereka memiliki kekuatan dalam keunggulan untuk dapat melakukan pemaksaan orang lain yang terikat dalam administrasi.
Pemalsuan dalam Administrasi
Aspirasi manusia untuk memahami dunia administrasi , social , dan alam sekitarnya melalui akal pikiran yang rasional dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi demi kemajuan manusia baik sebagai bagian dari administrasi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga Negara, sama sekali bukan hal yang baru tetapi keberadaanya sejak manusia melakukan ikatan kerja sama dalam administrasi itu sendiri, ikatan social kemasyarakatan maupun sebagai warga Negara. Demikian pula halnya dengan kepalsuan bukan suatu hal yang baru tetapi berkembang seiring dengan dinamika perkembangan manusia yang bersangkutan. Kepalsuan adalah suatu jenis virus patologi yang menyerang dalam proses aktifitas administrasi. Jenis-jenis virus pemalsuan administrasi :
Pemalsuan dokumen;
Pemalsuan pemikiran;
Pemalsuan tindakan;
Pemalsuan informasi;
Pemalsuan bentuk;
Pemalsuan kualitas;
Pemalsuan kuantitas;
Pemalsuan merek
Rekayasa dalam Administrasi
Pengertian rekayasa dapat dilihat dari dua sisis pandang, pertama dari pemahaman bahwa rekayasa itu adalah suatu proses pemikiran untuk merubah sesuatu untuk lebih mudah dilakukan atau lebih memberikan manfaat kepada kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya pengertian rekayasa sebagai virus patologi administrasi adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang dapat merugikan orang lain yang terikat dalam bentuk kerja sama. Pandangan yang menganggap bahwa rekayasa disini berarti campur tangan dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang didasari dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan manfaat meningkatkan kesejahteraan manusia dalam administrasi.tetapi sebaliknya bila rekayasa bertujuan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya tanpa memerlukan kemampuan kompetensi dan kesadaran yang tinggi, hal inilah yang sesungguhnya menjadi topic pembahasan selanjutnya.
Tetapi kita juga dapat melihat bahwa rekayasa aktifitas dan output administrasi adalah suatu realitas yang dapat menyengsarakan manusia. Sekarang bagaimanakah wujud virus patologi atau penyakit rekayasa dalam administrasi baik aktifitas pada bidang Negara atau pemerintah maupun aktifitas pada perusahaan bidang swasta?jawabanya yaitu :
Rekaya input;
Rekayasa output;
Rekayasa pemikiran;
Rekayasa penggunaan;
Rekayasa informasi;
Rekayasa perilaku;
Rekayasa bentuk;
Rekayasa dokumen;
Rekayasa aturan;
Rekayasa bukti.
Argumentasi yang dikemukakan d atas sebagai bagian dari virus patologi atau penyakit rekayasa dalam administrasi adalah suatu yang dapat berakibat mengurangi atau meniadakan dayaguna dan hasilguna serta rasionalitas pada aktifitas administrasi itu sendiri. Tindakan rekayasa manusia dalam administrasi sebenarnya dapat merugikan semua manusia secara sistemik karena baik bagi anggota organisasi maupun sebagai warga masyarakat dalam arti yang makro.
KEMARJINALAN ADMINISTRASI
Keterpinggiran atau kemarjinalan merupakan masalah besar yang dihadapi manusia utamanya pada tingkat pimpinan dalam administrasi karena dapat berakibat negative dalam melakukan interaksi dan beraksi dengan manusia lainnya. Kemarjinalan adalah sesuatu keterpaksaan seseorang dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari yang mungkin sesekali terkait secara mendalam dengan pergaulan dalam menjalankan proses aktivitas administrasi secara menyeluruh. Salah satu kajian atau materi dari pada administrasi Negara atau administrasi pemerintahan berkewajiban mengurangi dan kalau perlu menghilangkan kemarjinalan (kepinggiran) komunitas masyarakat tertentu dalam kekuasaan Negara atau memerintah itu menjadi masyarakat sejahtera, adil dan damai.
Salah satu virus penyakit yang diderita masyarakat dari berbagai Negara di dunia ini adalah virus penyakit atau patologi kemarjinalan, baik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, pendidikan, kemoralan, keagamaan, penguasaan komunikasi, keterbelakangan peradaban dan lain sebagainya. Salah satu hal yang terpenting dalam penanggulangan kemarjinalan adalah melakukan pembangunan sebagai sebuah sistem yang cukup representative untuk merefleksikan peranan atau posisi Negara atau pemerintahan yang terimplementasikan dalam marteri kajian administrasi pembangunan. Menurut Philip Quarles, pembangunan merupakan suatu proses yang multisegi dan multisuara serta tempat perdebatan yang kompleks.
Penyebab berkembangbiaknya virus patologi kemarjinalan adalah kurangnya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan dan bahkan adanya pengimplementasian kecendrungan longgara dan tidak disertai pemberian sanksi yang berat mengakibatkan fleksibilitas dan ketiadaan formalisasi, sehingga menciptakan gejala-gejala rangsangan timbulnya suatu konflik yang berpotensi menyebar luasnya virus patologi kemarjinalan dalam tubuh administrasi itu sendiri.
Marjinal Ekonomi
Pendekatan-pendekatan yang konvensional dalam penanganan kemarjinaan ekonomi ditinjau dari sudut pandang kajian administrasi adalah menelaah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya kebutuhan makanan, perumahan, sandang dan sebagainya. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan umum dalam rangka menanggulangan virus penyakit kemarjinalan ekonomi melaksanakan pembangunan dengan menggunakan rumusan universal.
Virus penyakit kemarjinalan ekonomi yang sebagian diderita masyarakat di belahan bumi:
Kelaparan
Pelaksanaan pembangunan utamanya peningkatan faktor pemenuhan kebutuhan di bidang pangan haruslah ditangani mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pendistribusian hasil-hasilnya kepada kantong-kantong masyarakat marjinal ekonomi.
Kesehatan
Kreativitas dan semangat kerja masyarakat sangatlah ditentukan oleh kadar kesehatan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan serta menentukan jumlah dan kualitasnya hasil pekerjaan tersebut.
Perumahan
Salah satu tolok ukur untuk membandingkan bagi masyarakat yang sedang dilanda virus patologi atau penyakit kemarjinalan ekonomi dengan masyarakat yang memiliki8 kebutuhan kehidupan yang memadai adalah kondisi tempat tinggal mereka.
Daya beli masyarakat
Rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan indikatro untuk memperjelas komunitas masyarakat mana yang sedang menderita penyakit kemarjinalan ekonomi.
Penghasilan yang rendah
Kemalasan atau ketidakseriusan komunitas masyarakat tertentu dalam melaksanakan aktivitas sebagai mata pencaharian utamanya pasti menciptakana penghasilan yang rendah serta mudah pula terkena virus patologi tau penyakit kemarjinalan bidang ekonomi.
Marjinal Pendidikan
Untuk mewujudkan suatu perubahan dalam semua aspek kehidupan, maka peranan pendidikan sangat menentukan di mana kita sadari bahwa dengan pendidikan yang memadai pada diri manusia akan menciptakan kecerdasan baik kecepatan dan ketepatan berpikir maupun kualitas dan kuantitas penggunaan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan. H.A.R.Tilaar berpendapat bahwa proses pendidikan adalah proses penyelamatan kehidupan social dan penyelamatan lingkungan yang meberikan jaminan hidup yang berkesinambungan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan jaminan baha hasil yang dicapai akan lebih berkualitas dan berkuantitas sebagai aspek utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Virus patologi kemarjinalan pendidikan:
Kebodohan
Kebodohan merupakan suatu virus penyakit kemarjinalan pendidikan karena tidak memiliki pemikiran yang berwawasan keilmuan dan pekerjaan yang dilakukan tidak dilandasi kemahiran atau keterampilan hasil pekerjaan yang dapat diperoleh sangat rendah.
Ketergantungan
Ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan kehidupan dasarnya sehingga mengharapkan uluran tangan orang lain merupakan sebahagian pemikiran ketergantungan, bagi manusia yang sebahagian besar tuntutan kehidupannya selalu digantungkan kepada orang lain, pasti selalu mengalami keterbelakangan dan sulit memperoleh kehidupan dalam kesejahteraan.
Kekalahan
Dalam kehidupan manusia yang penuh dengan persaingan dan perebutan pekerjaan atau jabatan, bagi manusia yang memiliki kualitas pemikiran yang tinggi dengan perolehannya melalui proses pendidikan yang benar, kemungkinannya akan memenangkan persaingan dan perebutan jabatan.
Kegagalan
Salah satu terapi untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan adalah harus ditunjang oleh tingkat pendidikan yang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan bagi manusia yang bersangukutan.
Kemiskinan
Salah satu aspek kemiskinan adalah karena ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai.
Marjinal Etika Moral
Shapiro mengatakan “kesulitan-kesulitan utama akan muncul dalam penentuan siapa yang terkena dampak dan seberapa besar dampak yang diakibatkan atas memperlakukan suatu ajaran moralitas dalam komunitas tertentu.” Dampak moralitas ini sebenarnya kita melihat dari dua sisi padangan: pertama,damapak positif, artinya bahwa moralitas itu senantiasa memberikan ketentraman dan ketenangan hidup komunitas manusia tertentu;kedua,dampak negative, artinya bahwa interaksi dan reaksi dalam melakukan aktivitas komunitas manusia terdapat perilaku atau aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ajaran moralitas mereka itu sendiri.
Virus patologi kemarjinalan moralitas dalam kaitannya dengan ajaran adiministrasi:
Ketidakpekaan terhadap perilaku
Suatu aktivitas untuk menyadarkan orang yang bersangkutan untuk tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan bahkan merugikan dirinya sendiri.
Ketidakpekaan terhadap lingkungan
Bersahabat dengan lingkungasn berarti kita menyayangi proses kehidupan kita sendiri serta kelestarian lingkungan sekitar kita.
Ketidakpekaan terhadap aturan hidup
Etika dan peraturan terhadap perundang-undangan merupakan bagian integral yang menciptakan dalam kehidupan komunitas masyarakat tertentu bisa hidup dengan baik dan tenang.
Ketidakpekaan terhadap social
Manusia yang senantiasa mempraktikkan sifat yang itdak ada kepedulian social ini perlu diganjar oleh sanksi yang sesuai dengan pembuatannya, agar menjadi sadar dalam kehidupan social yang senantiasa memberikan rahmat dan kebahagian hidup umat manusia.
Ketidakpekaan terhadap organisasi
Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya berarti pula keberhasilan manusia yang terlibat di dalamnya sebagai anggota organisasi.
Ketidakpekaan terhadap tugas
Pelaksanaan suatu tugas yang tepar dengan didukung oleh kemampuan dalam keilmuan dan kemampuan keterampilan atau kemahiran terhadap suatu bidang kegiatan akan memberikan hasil yang berdayaguna dan berhasilguna dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Marjinal Keagamaan
Kepercayaan atau keagamaan yang diyakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kepedulian, keharmonisan dan lain sebagainya, Dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangukutan. Sebaliknya bahwa kemajinalan terhadap agama atau keyakinan vyang mereka percayai, dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan bagi manusia yang demikian itu senantiasa tidak ada keseimbangan serta untuk membangun kepercayaan pada diri sendiri sulit terwujud, termasuk membanguna kepercayaan terhadap pandangan orang lain kepada dirinya sehingga sulit melakukan kerjasama yang baik.
Sekelumit penyebab virus patologi kemajinalan keagamaan:
Tindakan kebencian
Tindakan kebencian pada diri seorang manusia dapat terjadi yang ditujukan pada dirinya sendiri, antara lain disebabkan karena ketidakmampuan mengatasi kelemahan-kelemahannya.
Tindakan kebohongan
Virus kebohongan ini sangat merusak sendi-sendi kehidupan mulai dari tingkat individual, keluarga, kelompok sampai kepada kehidupan kemasyarakatan dan bernegara.
Tindakan penghianatan
Virus patoogi penghianatan adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji karena mengingkari apa yang telah mereka sepakati sebelumnya.
Tindakan kesombongan
Karakteristik manusia senantiasa merasa bahwa dialah yang paling terbaik, terhebat, terpintar dan semacamnya, sedangkan orang lain dipandangnya jelek, terbodoh dan semacamnya. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari kesombongan yang telah diaplikasikan dalam tindakan.
Tindakan kedurhakaan
Tindakan ini adalah suatu bentuk dosa kepada sesame manusia karena disebabkan adanya sifat kesombongan, penganiayaan, perlawanan kepada orang tua dan tindakan semacamnya.
Tindakan penghinaan
Semakin mendalam pengetahuan manusia tentang ajaran keagamaan yang dipercayainya, semakin kuat pula terhadap pendirian sehingga tidak mudah terhina.
Marjinal komunikasi
Salah satu alat komunikasi yang paling efektif yang dapat dipergunakan adalah bahasa. Bahasa merupakan alat terpenting untuk menguasai dunia, diri kita dan diri orang lain, karena dia merupakan satu-satunya alat media dalam melakukan komunikasi yang sangat efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi manusia dalam melakukan komunikasi, sehingga dapat menciptakan kesalahan dalam melakukan komunikasi mis-komunikasi.
Virus patologi kemarjinalan yang berkaitan dengan komunikasi:
Kemampuan komunikator
Orang yang memberikan suatu pesan dituntut memiliki kemampuan yang baik yang berkaitan dengan wawasan keilmuannya maupun yang berkaitan dengan keterampilan memberikan pesan sehingga maksud dan tujuan yang diharapkan dapat memberikan respon.
Kemampuan komunikan
Kemampuan dan kecerdasan komunikan untuk menerima pemaknaan maupun maksdu tujuan dari pesan itu sangat memegang peranan penting dalam rangka memberikan manfaat atau bergunanya suatu pesan tersebut.
Ketepatan sarana komunikasi
Ketidaktepatan dsan ketidakjelasan saran komunikasi ini yang dipergunakan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun komunitas manusia tertentu sehingga hakikat dan tujuan berkomunikasi tidak terwujud atau dengan kata lain mengalami kegagalan.
Ketepatan prasarana komunikasi
Ketidaktersediaan prasarana akan mengakibatkan sulit tercipta komunikasi yang baik.
Teknik penyampaian pesan dalam komunikasi
Kesalahan penyampaian pesan tentunya juga penerimanya akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu teknik penyampaian suatu pesan di dalam suatu bentuk komunikasi dapat dikatakan sangat menentukan suksesnya suatu komunikasi.
Marjinal pekerjaan
Manusia dalam suatu Negara pemerintah sangat memegang peranan penting baik fungsinya sebagai stabilisator dalam interaksi social maupun memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi warganya, dalam artian bahwa semua manusia diberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja yang wajar. Oleh karena itu perluasan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga warga semuanya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
PEMIKIRAN ILMIAH ADMINISTRASI
Pemikiran ilmiah di bidang administrasi adalah sesuatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memahami dan mendalami makna dan hakekat yang dikandung dalam ajaran ilmu administrasi itu sendiri. Akumulasi dari konsep melahirkan proposisi, yaitu suatu pemahaman terhadap objek dan subjek tertentu secara mendalam. Pengkajian proposisi secara mendalam ini akan melalui berbagai alat ukur, teknik analisis, dan semacamnya akan melahirkan atau menciptakan teori. Oleh sebab itu keberadaan ilmu administrasi tentunya melalui proses pengkajian dari berbagai proposisi yang berkaitan dengan pemikiran administrasi, sehingga melahirkan teori dan bila dikaji secara terus-menerus dan konsisten kebenarannya maka terciptalah apa yang kita sebut dengn ilmu.
Dalam proses pengembangan ilmu administrasi antara lain yang sering dilakukan adalah melalui penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengakibatkan pergeseran suatu teori sehingga lahir istilah teori klasik dan teori baru.
Pemikiran Ontologi dalam Administrasi
Pemikiran ontologi merupakan salah satu cabang kajian dari filsafat ilmu yang mengorientasikan pada pemikiran secara mendalam terhadaap hakekat dan makna hakiki yang dikandung dari salah satu cabang ilmu yang bersangkutan termasuk ilmu administrasi. Pendekatan pemikiran ontologi administrasi terhadap berbagai persoalan atau masalah membuka kemungkinan (opportunity) bagi terjadinya suatu perdebatan yang seru dan berlangsung terus-menerus antara berbagai para ilmuwan administrasi yang satu dengan golongan ilmuwan administrasi lainnya , sekalipun hampir hampir tidak ada ilmuwan administrasi yang muncul secara dominan, tetapi senantiasa terjadi tandingan-tandingan yang bermunculan dari pemikir-pemikir ilmu administrasi lainnya.
Persoalan yang menyangkut ontologi di bidang ilmu administrasi relatif semakin misterius ketika elemen sikap dan pandangan ilmuwan administrasi menjadi kritis, salin mempertahankan pola pemikiran yang masing-masing meyakini kebenarannya. Sikap dan pandangan seperti ini senantiasa berkembang bukan saja di kalangan ilmuwan administrasi, tapi sampai kepada kaum profesional administrasi. Akal dan pola pikir sebenarnya berfungsi untuk mengoperasionalkan otak dalam rangka mencari rangka mencari kebenaran ontologis di bidang administrasi, baik sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai profesionalisme. Kajian utama ontologi administrasi sebenarnya tidak saja terpusat pada perwujudan, melainkan berada pada lingkungan universal namun senantiasa berada mendalami untuk menenemukan inti atau hakikat kebenaran yang terkandung dalam setiap kenyataan yang ditampakkan.
Eksistensi ontologis administrasi berorientasi pada keberadaan terhadap suatu kebenaran yang sesungguhnya, sedangkan esensinya berorientasi pada pemahaman atau pengertian terhadap manusia yang mempelajari ilmu administrasi itu sendiri. Pemisahan antara esensi dan eksisitensi ontologi di bidang ilmu administrasi sesungguhnya terletak pada cara proses berfikir untuk melakukan suatu kegiatan pertimbangan manusia itu sendiri yang berkaitan antara pemberian saatu pengertian dengan keadaan yang sesungguhnya apa yang dialami secara nyata oleh manusia yang bersangkutan itu. Maka dengan demikian pada dasarnya dilakukan oleh pertimbangan dengan menangkap suatu objek atau kenyataan dengan menggunakan ide yang cemerlang atau kedalaman pemikiran manusia di bidang ilmu administrasi. Sebagai gambaran, manusia melakukan proses pertimbangan ontologi pada bidang ilmu administrasi sehingga esensi dan eksistensinya dalam kehidupan manusia dapat memberikan manfaat , namun demikian tidak selamanya berjalan mulus dalam kesadaran pemikiarn tetapi senantiasa mengalami kebuntuan. Bagi manusia dalam kesadaran berfikir tentang ontologi di bidang administrasi tidak selamanya dapat sadar berfikir secara lancar, tetapi senantiasa mengalami kebuntuan karena faktor lupa yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya kelancaran biasanya didukung oleh faktor ingatan yang kuat sebagai potensi peningkatan kecerdasan penalaran dalam pengungkapan kesadaran berfikir terutama yang berkaitan dengan ontologi di bidang ilmu administrasi.
Pemikiran Epistemologi dalam Administrasi
Epistemologi merupakan bagian integral dari ilmu administrasi yang mengajari dan menentukan kodrat atau lingkup kajian maupun jenis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi serta pembentukannya. Pengembangan IPTEK di bidang administrasi dalam kehidupan manusia merupakan kajian utama epistimologi. Usaha pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi senantiasa berdasarkan etika, estetika, metode, dan prosedur yang dilakukan untuk pengembangannya. Oleh karena itu dapat melahirkan pertanyaan yang sangat mendasar ; untuk apakah pengembangan ilmu administrasi itu. Ilmu administrasi dengan keuniversalannya berarti akan kita temukan jawaban yang berbeda dari ilmuwan yang satu dengan ilmuwan administrasi lainnya. Pengembangan ilmu administrasi bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan berfikir dan kemahiran bertindak bagi manusia yang mendalaminya.
Pemikiran Aksiologi dalam Administrasi
Pemikiran aksiologi di bidang administrasi adalah penggunaan kemampuan yang dilahirkan oleh pemikiran dan kemahiran yang dilahirkan oleh kebiasaan dalam kebenaran terhadap sesuatu wujud, sehingga dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam kehidupan manusia yang melakukan proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Esensi dan eksistensi alam sadar manusia sangat ditentukan oleh besarnya stmulus atau rangsangan, ingatan merupakan bagian dari alam sadar. Oleh sebab itu esensi dan eksistensi ilmu administrasi adalah kesadaran, semakin besar stimulus atau rangsangan akan semakin lama pula kesadaran terhadap wujud stimulus yang bersangkutan. secara alamiah manusia dalamproses kehidupannya dengan berbagai macam stimulus yang harus dihadapi oleh manusia yang bersangkutan. jadi asal mula stimulus yang dihadapi manusia itu akan berproses secara alamiah dengan menuju ke alam ambang sadar, yaitu suatu kondisi manusia dalam alam pikirannya antara dapat disadari dengan tidak atau dengan kata lain antara ingat dengan tidak ingat, selanjutnya akan tergeser kepada alam bawah sadar yang sering diistilahkan dengan alam lupa.
Pemikiran Subjektivitas dan Objektivitas dalam Administrasi
Konteks kajian administrasi mempunyai kecenderungan kepada masalah pengaturan dan keteraturan proses kerjasama manusia dalam organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta maupun organisasi kemasyarakatan dalam bangunan ilmu administrasi.
Pemikiran subyektivitas dalam administrasi
Administrasi dapat dilihat dari subjektivitas di posisi administrasi sebagai IPTEK maupun sebagai aktivitas atau pekerjaan.apabila administrasi dilihar sebagai IPTEK perkembangannya senantiasa tercipta pertentangan untuk saling mempertahankan konsep-konsep antara ilmuwan. Dan administrasi kedudukannya sebagai aktivitas atau pekerjaan untuk mencari nafkah bagi umat manusia juga senantiasa terjadi pertarungan yang tajam dengan masing-masing memperahankan kemahiran dalam melakukan suatu pekerjaan di bidang administrasi. Pertarungan baik dipandang sebagai tataran konseptual di bidang ilmu administrasi maupun kemahiran melakukan suatu jenis pekerjaan yang bertentangan dengan normatif adlah merupakan pemikiran dan tindakan subjektivitas administrasi.
Pemikiran objektivitas dalam administrasi
Penelusuran objektifitas pemikiran dalam administrasi dapat dilihat dari dua sudut. Pertama dari sudut objek materialnya, adalah sesuatu yang menjadi sasaran perhatian secara detail tentang makna kandungan di dalam penalaran manusia yang mempelajari ilmu administrasi. Kedua, dari sudut pandang objek formalnya bahwa ilmu administrasi memiliki ruang lingkup kajian dengan metode yang jelas. Dikatakan administrasi berada dimana-mana karena memang ilmu administrasi bersifat objektif, netral, dan bebas dari nilai, sehingga tidak terbatas keberadaannya di dalam pikir rasional manusia dan siapapun dan dimanapun, hal inilah yang menandakan bahwa ilmu administrasi berlaku secara universal.
Pemikiran Kognitif, Afektif dan Konatif dalam Administrasi
Kegunaan atau pemanfaatan pemikiran rasional dan kemahiran melakukan aktivitas yang berkaitan dengan administrasi merupakan suatu peranan penting dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan setiap manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama.etika dan moralitas administrasi untuk mencapai kegunaan dan pemanfaatan ilmu administrasi untuk mencapai kegunaan da pemanfaatan IPTEK lainnya, melainkan saling melengkapi dan memperkuat.
Pemikiran kognitif dalam administrasi
Kognitif dalam administrasi adalah suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh manusia terhadap kedalaman kepemilikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi yang dapat menciptakan pengertian, pemahaman, dan penghayatan serta dapat diingat kembali disaat dibutuhkan. Landasan kemampuan kognitif sebenarnya adalah rasio dan pemikiran bagi manusia yang bertujuan mendalami kemampuan atau pengetahuan di bidang administrasi. Kematangan kognitif pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia berarti pula kematangan rasional dalam pemikirannya yang digunakan untuk pengembangan IPTEK administrasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama. Salahsatu sifat manusia dalam meningkatkan kematangan kognitif adalah kesadaran, baik yang berkaitan dengan tindakan atau pekerjaan sehingga dapat menciptakan kemahiran maupun kesadaran berfikir untuk menciptakan kecerdasan dalam mengemukakan suatu argumentasi dan narasi yang tertuang ke dalam tulisan maupun lisan. Maka dengan kesadaran yang dimiliki manusia tadi akan mudah tercapainya efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan yang sesuai denga harapan yang telah ditentukan sebelumnya.
Pemikiran afektif dalam administrasi
Afektif dalam bidang administrasi adalah kemapuan yang dimiliki oleh manusia yang mendalami IPTEK di bidang administrasi sehingga dapat mengetahui tentang rasa cinta, indah, dan semacamnya, dalam melakukan interaksi dan bereaksi terutama antara sesama manusia sebagai ikatan kerjasama, lingkungan sekitar dan sebagainya menuju terciptanya kebahagiaan yang mendalam. Penilaian rasa terhadap hubungan antara pemikiran dengan tindakan sebenarnya dapat terjelma dr dua sudut pandang yang selalu bertentangan, misalnya gambaran tentang kebaikan dengan keburukan, gambaran kecintaan dengan kebencian. Afektif dalam administrasi merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia yang melahirkan intelektualitas yang objektif dan rasional.
Pemikiran Konatif dalam Administrasi
Administrasi sebagai ilmu outputnya adalah pemikiran yang sistematis dan berkembang pada dunia maya atau dunia abstrak. Sedangkan administrasi sebagai profesi outputnya adalah dunia nyata atau konkret. Unsur utama administrasi adalah manusia yang memiliki kemampuan konatif atau sering juga diistilahkan pisikomotorik, yaitu suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan melalui suatu aktivitas. Kemampuan seorang administrator dalam menemukan tujuan lazimnya mempertahankan bahwa berapa bentuk berdasarkan pembagian kerja dalam suatu organisasi, walaupun kadang-kadang tidak dapat dihindarkan pembagian kerja yang dipaksakan karena dipengaruhi berbagai variabel yang sangat subyektif terhadap administrator yang bersangkutan. Pembagian kerja yang rasional dan sehat itu selalu memiliki sollidaritas yang tinggi dan melahirkan tim kerja yang harmonis dalam arti terjadi saling kepercayaan dari seluruh anggota organisasi yang bersangkutan.
Manusia bekerja sebagai profesional di bidang administrasi didorong dua jenis motif;
Motif yang mengutamakan hasil yang dicapai dengan mengabaikan nilai- nilai moralitas, walaupun dalam mencapai hasil itu senantiasa mengatasnamakan ajaran moral, agama, dan etika, tetapi setelah mencapai hasil yang diinginkan ajaran tadi ditinggalkan. Fenomena ini tergambar dalam penyelenggaraan administrasi negara, ketika belum memperoleh hasil senantiasa menganjurkan tentang kejujuran berdasarkan ketiga ajaran tersebut, tetapi setelah memperoleh peluang nampaklah sogok dan maling yang menjadi topik utamanya.
Mengutamakan ajaran moralitas, agama, dan ajaran etika secara konsisten serta senantiasa berusaha menghindari biusan jabatan, harta dan semacamnya. Kenyataannya dalam administrasi negara indonesia hal ini menjadi nilai yang terlupakan bahkan dianggap menghambat dalam mencapai hasil yang diinginkan.
REFORMASI BIROKRASI
Reformasi birokrasi mengandung maksud yaitu adanya proses atau rangkaian kegiatan dan tindakan yang sungguh-sungguh rasional dan realistis sehingga ada konsep dan sistim yang jelas, berlangsung terus menerus secara berkelanjutan dalam enam pekerjaan, meliputi evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, pembaharuan. Obyeknya adalah semua sektor penyelenggara negara bidang pemerintahan (Kelembagaan, SDM aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik). Proses reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan azas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan sasaran, yaitu menyangkut sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan dan akhlak moral.
Menurut Tjokrowinoto, ada 4 fungsi Birokrasi, yaitu :
Fungsi Instrumental. Menjabarkan perundang-undagan dan kebijakan publik dalam kegiatan rutin untuk memperoduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau situasi tertentu
Fungsi Politik. Memberi input berupa saran, informasi, visi dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.
Fungsi Katalis Public Interest. Mengartikulasi aspirasi dan kepentingan publik dalam kebijakan pemerintah
Fungsi Enterpreneurial. Memberi inspirasi bagi kegiatan inovatif untuk mencapai tujuan.
Beberapa fakta dalam penyelengaraan fungsi-fungsi publik yang menyangkut Birokrasi :
Birokrasi distorsi
Birokrasi yang tidak bertanggung jawab
Birokrasi cacat dan lemah
Birokrasi disfungsional
Birokrasi patrimonial dan korporatis
Birokrasi yang kinerjanya tidak efektif
Birokrasi terbelakang dan ketinggalan zaman
Birokrasi arogan dan birokrasi salah urus
Birokrasi krisis, kritis dan kurang responsif
Birokrasi yang tidak etis
Birokrasi kehadirannya tidak menyenangkan
Birokrasi setengah hati
Birokrasi yang tidak mampu beradaptasi
Birokrasi pongah
Birokrasi yang tidak logis, irasional dan amburadul
Birokrasi yang celaka
Birokrasi kerajaan dan abdi dalem bermental priyayi
Birokrasi terkutuk
Birokrasi hampa budaya
Dilaksanakannya reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi pemerintah selalu berlangsung baik, sesuai dengan kebaikan prinsip-prinsip manajemen modern yang semakin baik dalam melayani masyarakat yang merupakan subyek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan.
Reformasi birokrasi nasional adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara yang kualitasnya semakin meningkat, yang meliputi kelembagaan/ institusi yang efisien, tata laksana yang jelas dan transparan, SDM yang profesional, mempunyai akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat serta menghasilkan pelayanan publik yang prima.
Reformasi birokrasi merupakan upaya yang sangat strategis, karena birokrasi pemerintah adalah tulang punggung eksistensi dan kejayaan bangsa. Reformasi birokrasi harus berhasil, bersifat segera dan berlangsung tajam, namun tentu ada tenggangnya, ada antaranya, agar segala rencana yang telah matang dapat berproses mulus tahap demi tahap.
Reformasi birokrasi akan terlasana dengan baik bila didukung kuat oleh sistem sosial politik nasional yang sehat disertai jati diri dan kesadaran berbangsa yang tinggi.Hal ini dapat dilihat dalam enam item idealisme pendukungnya yaitu :
Partai politik yang dimotori oleh Politisi Pusat dan Daerah, berwawasan kenegarawanan serta berkarya tanpa sedikitpun mengintervensi birokrasi.
Sistem rekrutmen kekuasaan yang berlangsung harus berorientasi profesionalitas yang mengedepankan elemen-elemen komitmen, kemampuan, pengalaman dan pendidikan yang sesuai.
Lembaga tinggi negara yang secara tulus berpegang pada komitmen terhadap tujuan hidup berbangsa dan bernegara, bukan mementingkan diri pribadi dan golongan.
Lembaga yudikatif dan pengawasan yang bekerja dalam sistem kontrol bertingkat secara konsekuen, sesuai dengan batas-batas kewenangannya dan terutama keberaniannya untuk secara konsisten menegakkan hukum disertai kaidah-kaidah moral yang memihak keadilan rakyat dan hak-hak asasi manusia.
Kondisi masyarakat sebagai pilar utama interaksi sosial yang dapat berlangsung secara lebih bermoral, sehingga tidak menjerumuskan penyelenggara negara untuk kepentingan diri sendiri.
Atensi dari perjuangan dan peran Pers sebagai kekuatan bangsa yang mampu secara proporsional meletakkan reformasi birokrasi sebagai topik utama sehari-hari, atas dasar perannya sebagai penyelamat eksistensi bangsa, melalui kemampuan kontrol dan pengaruh edukasinya.
Aparatur negara merupakan tulang punggung birokrasi yang reformatif menuju ke tingkat soliditas yang kuat dan handal. Subyek di dalamnya adalah SDM aparatur yang berkualitas tinggi di pelosok manapun dia bertugas. Berkaitan dengan itu, ada dua pertanyaan kritis yang perlu di kedepankan, yaitu :
Bagaimana kualitas SDM birokrasi di pusat dan daerah dalam menghadapi globalisasi dan mengapa kesan negatif masih menempel pada tubuh birokrasi kita?
Apakah kita memiliki formulasi yang tepat untuk mencetak aparat birokrasi di seluruh indonesia yang handal dan berskala internasional?
Pertanyaan pertama perlu dijawab dengan kebijakan manajemen kepegawaian yang diterapkan dengan baik dan benar, didukung penyediaan SDM birokrasi yang berdaya saing tinggi. Reformasi SDM aparatur dilakukan untuk menjawab kesan negatif PNS yang sepenuhnya belum profesional, disiplin rendah, pelayanan publik belum maksimal serta adanya KKN. Menghadapi kompetisi global, SDM harus berdaya saing tinggi, profesional, berproduktifitas tinggi hasil kerja bermutu, efisien dan efektif serta bebas KKN, mampu memberikan pelayanan prima dan menjungjung tinggi nertralitas.
Kondisi kualitas profesionalisme rata-rata PNS yang masih belum memuaskan, penyebabnya adalah karena praktik manajemen kepegawaian yang tidak benar atau menyimpang dari prinsip-prinsip quality control manajemen SDM. Padahal dari semua pakar manajemen yang berpengeruh selalu mengingatkan hal amat mendasar, SDM merupakan subjek sekaligus objek dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan dan pembangunan pada abad modern dengan pendekatan efektivitas yang lebih efisien, lebih demokratis, lebih terbuka, lebih rasional, lebih kenyal. Demikian juga desentralisasi hanya dapat dilaksanakan manakala manajemen SDM nya mendukung. Paling sedikit ada 11 kelemahan manajemen kepegawaian dewasa ini, sehingga tidak benar dalam pelaksanaannya, yaitu :
Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
Struktur organisasi gemuk, sehingga identifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan sulit.
Kualifikasi perekrutan belum sesuai dengan formasi serta kualitasnya dibawah standart yang disebabkan karena rekrutmen model KKN.
Ketidaktepatan penempatan pegawai dalam jabatan karena mengutamakan persyaratan administrasi pada pangkat dan DUK, padahal pangkat tidak selalu sejalan dengan kompetensi.
Lemahnya penyusunan pola karir yang berakibat sangat menyulitkan identifikasi kebutuhan diklat.
Objektifitas sistem penilaian kinerja dipertanyakan, termasuk belum diterapkannya job decription secara rinci.
Kenaikan pangkat belum didasarkan prestasi kerja.
Program diklat masih berorientasi pada peningkatan kompetensi yang bersifat umum.
Sistem imbalan bukan berfungsi sebagai bagian “reward system”, karena besaran gaji ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya pangkat secara merata.
Peraturan disiplin belum dilaksanakan secara konsekuen.
Data basepegawai belum sesuai harapan untuk manajemen, terutama pembuatan perencanaan pegawai.
Pertanyaan kedua, tentang formulasi yang tepat untuk mencetak aparat birokrasi indonesia yang handal dan berskala internasional, dapat diambil dari beberapa hal sebagai berikut :
Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. Diadakan langkah penyesuaian ukuran secara tepat antara kebutuhan organisasi dengan jumalah dan kualitas SDM yang semakin berdaya saing tinggi, sekaligus didesain segi ketatalaksanaannya agar semakin efisien dan efektif.
Peningkatan kapasitas SDM aparatur. Kecendrungan pengadaan PNS yang tidak tidak didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran belanja pegawai di APBN mulai berkurang. Tetapi idenntifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan belum sepenunya di gunakan.
Pencegahan dan pemberantasan KKN. Sebagai komitmen nasional, KKN merusak citra bangsa khususnya pada birokrasi pemerintah. Pencegahan KKN diutamakan melalui akuntabilitas dan ke. patuhan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pengembangan pelayanan prima. Pelayanan publik harus diupayakan untuk lebih cepat, tepat, murah, memuaskan, tidak deskriminatif, bebas pungli dengan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku melalui paradigmaegra.n mengedepankann hak dasar warga negara.
PENATAAN KELEMBAGAAN
Penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan, sehingga benar-benar mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria Good Governance. dari kebijakan reformasi dalam penataan organisasi, diharapkan mampu mewujudkan organisasi yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
Mempunyai strategi yang jelas, dengan demikian dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dan terutama mampu menyeimbangkan antara kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Organisasi flat atau ditoleransikan bersifat datar. Struktur organisasinya berkhirarki pendek. Dengan demikaian, proses pengambilan keputusan dan pelayanan akan lebih cepat.
Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan secara horisontal. Dengan demikian, jumlah pembidangan sesuai dengan beban dan sifat tugasnya. Juga memungkinkan penanganan masalah menjadi lebih terintegrasi.
Organisasi bersifat jejaring. Mampu medorong terjadinya saling berbagi pengalaman, keuntungan dari kerjasama, berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional.
Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, agar mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi, utamanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan volume kerja yang sesungguhnya.
Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan fungsional. Untuk megedepankan kompetensi dan profesionalitas serta etos kerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
Organisasi menerapkan strategi “Learning Organitation”. Untuk mampu metransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat perubahan serta kemajuan yang sangat cepat. Learning organitation yaitu proses transformasi atau belajar dari setiap unsur dalam organisasi tersebut. Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi pada perubahan yang terjadi dan organisasi yang mampu beradaptasi itulah yang akan tetap eksis dan diperhitungkan.
PEMBAHASAN
IRONI REFORMASI ADMINISTRASI
Profesor Gerald Caiden adalah salah seorang pelopor studi Reformasi Administrasi dalam buku “Administrative Reform Comes of Age” terbitan tahun 1991, mengungkapkan ironi yang terjadi di banyak negara, Negara maju maupun negara berkembang, bahwa “…reformasi sistem administrasi tidak pernah mencapai inti permasalahan tetapi hanya formalitas semata. Reformasi tersebut tidak cukup luas dan mendalam. Bahkan cukup banyak negara yang tidak memberikan perhatian yang cukup memadai pada reformasi administrasi…” Barulah setelah terlambat dan kondisi negara sudah amat buruk pemerintah menyadari perlunya reformasi administrasi. “By the time it was realized that defective administrative system were a serious obstacle to progress, that what was wrong with them was fundamental, and hihger priority should be to putting them right, the prevailing gales were fast blowing into hurricanes”.
Caiden memandang dari perspektif bahwa reformasi administrasi berasal dari kesadaran pemerintah, pertanyaannya kemudian kapankah kesadaran untuk mereformasi sistem tersebut ketika orang-orang di dalamnya telah lama berproses dalam sistem tersebut, budaya sistem tersebut telah mengakar kuat. Kesadaran untuk mereformasi akan sulit jika sensitifitas akan masalah masih sangat rendah, akan menjadi biasa saja bahkan tak ada masalah karena telah tebiasa tergilas dalam sistem tersebut. berbeda halnya jika orang baru yang membutuhkan ‘adaptasi’ untuk berproses dalam sistem itu, Caiden (1991) yang mengungkapkan alasan beberapa alasan reformasi karena kelembagaan aparat masih jauh dari kapasitas potensialnya, organisasi cenderung konservatif, dan inovasi lambat. Alasan Caiden ini mengindikasikan bahwa persoalan reformasi administrasi adalah persoalan teknis, tidak memposisikan suatu negara yang memiliki suhu politik yang bergejolak. Padahal reformasi administrasi yang menggunakan beberapa instrumen yang memiliki nilai kontradiktif satu sama lain dalam dirinya sendiri—karena nilai dari organisasi publik dan private yang digeneralisasi– ternyata telah membuka peluang permainan politik. Adanya kenyataan bahwa demokrasi yang diinternalisasi masih dalam tahapan demokrasi formal prosedural yang kemudian banyak memberi ruang para elit politik untuk mengebiri instrumen pada organisasi publik, sehingga muncullah paradoks dalam demokrasi.
Reformasi aparatur negara yang diperlukan masyarakat adalah mampu untuk menciptakan sistem administrasi yang berkemampuan untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik. Pejabat tinggi / pemimpin pemerintah daerah mampu merumuskan Peraturan Dasar tentang sistem pemerintahan daerah yang sesuai dengan daerah itu sendiri dan sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia, dengan sistem perencanaan yang matang dalam upaya membangun kemudian meningkatkan dan memperkokoh sistem birokrasi pemerintah.
REFORMASI SYSTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Kinerja Pemerintahan yang semakin buruk terasa pada pemerintahan konsiliasi nasional dibawah pimpinan presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur . Penyebab utamanya adalah gaya kepemimpinan Gus Dur yang kurang sabaran dan erratic karena biasa mengadakan perubahan – perubahan secara tidak terencana .Pada masa itu disekretariat Negara diadakan lima jabatan serkertaris yang sama statusnya sehinggah sering menimbulkan simpang siur birokrasi yang membingungkan public.dan para pembantu presiden.Reshuffle cabinet dilakukan beberapa kali , dan intervensi presiden yang sangat besar dalam penunjukan jabatan terasa pada birokrasi pusat dan daerah .
Pada pemerintahan hasil pemilu 2004 terjadi lagi penurunan kinerja pemerintah karena didorong oleh dua faktor penyebab yaitu:
UUD hasil amandemen telah menghasilkan system demokrasi mayoritas yang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang majemuk.
karena UUD hasil amandemen nampaknya kurang memberikan landasan konstitusional untuk sistem pemerintahan yang memiliki kapasitas tinggi, yaitu suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi serta keadilan sosial.
REFORMASI APARATUR NEGARA
Reformasi politik yang berlangsung dengan cepat sejak tahun 1998 ternyata meninbulkan dampak yang besar pada system pendukung penyelenggaraan Negara yang kalau tidak diperbaiki akan berkembang menjadi putting beliung yang dapat menghancurkan system administrasi seperti yang dibayangkan oleh Caiden .Puting beliung yang akan merontokkan sendi – sendi aparatur Negara yang professional menerapkan sisten manajemen aparatur Negara yang meritokratik sudah muncul di horizon dengan tanda – tanda sebagai berikut :
Akibatnya system pemerintahan termasuk pranata – pranata yang diperlukan untuk mendukung system politik demokratis system ekonomi pasar yang lebih terbuka .
Pasal 13 Ayat (3) UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Negara menetapkan adanya komisi independen tersebut yaitu Komisi Kepegawaian Negara yang terdiri atas 5 anggota yang mewakili stakeholder penting yang belum dibentuk oleh pemerintah. Bentuk lembaga independen seperti ini makin banyak digunakan di berbagai negara karena dipandang sebagai bentuk kelembagaan yang lebih cocok untuk mewadahi proses perumusan kebijakan yang lebih demokratis. Dibanyak negara maju, independent civil service commission, yang terdiri 3 sampai 21 anggota telah digunakan karena dipandang lebih mampu menjamin proses perumusan kebijakan kepegawaian meritokratik.
Sebagai salah seorang penyusun yang terlibat langsung dalam penyusunan UU No. 43 Tahun 1999, saya dapat bercerita sedikit tentang kerangka pemikiran yang mendasari pengusulan Komisi Kepegawaian tersebut. Sekitar tahun 1998-1999 para perumus memperkirakan setelah Pemilu 1999 akan terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam system pemerintahan dan kepegawaian Indonesia. Jumlah partai yang ikut dalam Pemilu meningkat secara drastis dan mencapai lebih dari 100 partai, sistem pemerintahan akan mengalami perubahan yang sangat fundamental, dari sistem dominasi satu partai yang relatif stabil menjadisistem multi-partai yang relatif kurang stabil. Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada hubungan pusat dan daerah.
Kedua perubahan mendasar ini memerlukan sistem kepegawaian yang lebih terstandardisasi, lebih berorientasi strategis serta lebih desentralistis dalam implementasinya. Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas yang baru ini sebagian besar beban operasional kepegawaian harus didelegasikan kepada instansi operasional, baik departemen, lembaga nondepartemen maupun pemerintah daerah. Otoritas kepegawaian nasional seharusnya lebih memusatkan pada perumusan standar dan norma kepegawaian nasional, mengawasi pelaksanaan dari norma dan standar nasional kepegawaian, termasuk menyusun kebijakan penggajian, kesejahteraan dan evaluasi kinerja PNS. Singkatnya, otoritas kepegawaian akan lebih bersifat regulating daripada implementing.
Menurut penulis, Komisi Kepegawaian atau Civil Service Commission yang terdiri dari 5-7 anggota harus diberikan kemandirian yang memadaidalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu komisi tidak perlu dipimpin langsung oleh presiden, apalagi kalau presiden masih merangkap jabatan ketua partai. Selama otoritas pengangkatan pejabat teras pemerintahan tetap dipegang oleh presiden, tak perlu khawatir dengan bentuk komisi independen. Dengan adanya Komisi Kepegawaian, peranan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara harus diredefinisi dan lebih diarahkan pada koordinasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan good governance. Saat ini kebijakan good governance yang dijalankan oleh pemerintah mencakup beberapa bidang pokok antara penataan system pemerintahan, desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah,penataan sistem keuangan negara, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
DESENTRALISASI PEMERINTAHAN
Kebijakan Desentralisasi pemerintahan yang dilaksanajkabn oleh pemerintah Indonesia sejak awal reformasi telah menunjukkan hasil – hasil yang cukup mengembirkan yang dilihat dari cakupan layanan public , penyediaan infrastruktur dan partisipasi politik daerah .Kebijakan tersebut juga telah melahirkan”Pusat Inovasi” dibeberapa daerah otonom dikabupaten dan kota seperti di kebumen , Seragen Jumberana , kota Yogyakarta dan propinsi seperti DKI. DIY,jawa Timur , Gorontalo.
Utuk lebih meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah , pemerintah saat ini mengadakan revisi terhadap UU No.32 /2004 untuk lebih mementapkan penetapan coccurent fuctions antara pemerintah , propinsi dan kabupaten kota .fungsi provinsi sebagai kordinator dan supervisor pelaksanaan desentralisasi pemerintah pada kabupaten kota akan lebih ditingkatkan dengan lebih mengaktifkan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah.
PEMBERANTASAN KKN
Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bagian terpenting reformasi tata pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah.Mulai terbukanya berbagai skandal korupsi yang menyangkut bank-bank pemerintah, komisi-komisi independen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, komisi independen, dan lembaga yudikatif mungkin dapat menjadi penunjuk betapa serius pemerintah berusaha memberantas korupsi yang telah sangat mencemarkan nama bangsa ini di lingkungan masyarakat internasional. Namun, walaupun kerangka dan strategi pemberantasan korupsi yang cukup komprehensif telah tersusun, mulai dari reformasi hukum, pembentukan jaringan pengawasan masyarakat (community corruption watch), dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan berbagai lembaga penyelidikan tindak korupsi, harus dipahami bahwa kemajuan yang cukup berarti dalam upaya pemberantasan tindak korupsi perlu waktu. Karena itu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia haruslah lebih diarahkan pada penataan sistem hukum, sistem ekonomi, system pemerintahan, dan sistem administrasi yang tidak memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Gerakan pemberantasan KKN yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun pertama ini memang mampu untuk menimbulkan kembali harapan masyarakat yang sebelumnya hampir padam. Namun sayangnya gebrakan-gebrakan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah baru mampu mengungkapkan kasus-kasus yang relatif kecil dan bahkan dapat dipandang sebagai kasus “membakar rumah untuk menangkap tikus”, seperti yang terjadi pada kasus KPU, penangkapan para anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Gubernur suatu propinsi di Sumatera,beberapa unsur pimpinan bank BUMN, dan kasus DAU. Memang semua pelaku penyimpangan tersebut perlu ditindak, tetapi seharusnya pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penindakan terhadap para koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara puluhan dan ratusan trilyun, yang hingga saat ini masih bebas berkeliaran. Yang lebih penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penataan
LANGKAH MAJU REFORMASI BIROKRASI
Reformasi aparatur negara adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Sayangnya model yang berhasil diterapkan suatu Negara tidak dapat diterapkan begitu saja di Indonesia, karena belum tentu model yang cocok untuk suatu bangsa juga akan cocok untuk Indonesia. Karena itu Indonesia harus berani mencari sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang sosio-demokratis yang dianggap paling sesuai dengan budaya bangsanya. Para pendiri negara menganggap corak bangsa Indonesia –gotong royong atau kekeluargaan– seharusnya merupakan landasan dasar dalam pemikiran tentang kedua sistem tersebut. Sayangnya, strategi, dan kebijakan penataan kelembagaan yang ditempuh oleh pemerintah selama ini, terutama selama 1 tahun Pemerintahan KIB belum menjadikan budaya bangsa tersebut sebagai landasan dalam reformasi kelembagaan. Akibatnya, reformasi kelembagaan yang telah dilakukan bukannya menciptakan landasan kelembagaan yang semakin mantap dan semakin adekuat untuk melaksanakan pemerintahan buat mencapai cita-cita bangsa. Bahkan sebaliknya, komplikasi baru timbul yaitu ancaman entrofi pemerintahan nampak semakin nyata dan semakin mengancam kelangsungan pemerintahan KIB.Sebagai bagian integral dari reformasi aparatur negara, perlu dilakukan overhaul besar-besar pada birokrasi pemerintah, yang mencakup penerapan model manajemen baru, sistem kepegawaian baru termasuk penerapan sistem penggajian dan jaminan sosial yang lebih rasional, serta penerapan aplikasi teknologi informasi modern dalam manajemen pemerintahan. Tanpa reformasi yang komprehensif tersebut, sukar mengharapkan akan terjadi peningkatan kinerja birokrasi secara mendasar.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.
SARAN
Menurut saya sangat diperlukan apa yang namanya sebuah pembaharuan atau reformasi didalam tubuh Lembaga-lembaga Negara disegala sektor, misalnya berkaitan dengan hal-hal dengan meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas, kemudian Pada sisi pembenahan sumber daya manusia aparatur, birokrasi reformasi diarahkan pada perubahan mindset yang mencakup pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, serta pengembangan budaya kerja.
BAB II
PENYAKIT ADMININSTRASI DAN TERAPINYA
1.Penyakit nepotisme dalam administrasi dan terapinya
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan aktivitas administrasi adalah terbatasnya hasil
Yang dapat diraih,sedangkan manusia yang terlibat dalam kerjasam cukup besar jumlahnya yang-
Semuanya ingin memperoleh manfaat dari hasil yang dicapai tersebut.
Tindakan administrasi dapat memberikan kepuasan seluruh manusia yang terikat dalam kerjasama
Secara realitas terhadap fenomena yang ada memang berfariasi dalam tindakan administrasi yang
Satu dengan tindakan administrasi yang lainnya.
Ketegangan manusia dalam administrasi ini banyak disebabkan oleh perbedaan antara apa yang ia
Inginkan dan apa yang ia harapkan.
2.Penyakit kolusi dalam administrasi dan terapinya
Dalam upaya pengobatan atau terapi dari penyakit atau patologi administrasi dapat diuraikan seb
agai berikut :
1.Sumber daya pengetahuan
2.Sumber daya ilmu
3.Sumber daya fisik
4.Sumber daya informasi
5.Sumber daya analisis
6.Sumber daya finansial
7.Sumber daya komitmen
8.Sumber daya manusia
9.Sumber daya kekuasaan
10.Sumber daya organisasi
3.Penyakit korupsi dalam administrasi dan terapinya
Penyakit atau patologi korupsi administrasi merupakan administrasi merupakan suatu penyakit yg
Sangat ditakuti oleh semua ikatan bentuk kerjasama manusia melalui organisasi internasional,neg
Ara,pemerintah,sampai kepada organisasi swasta pun semuanya sangat ketakutan bila terjangkit
Virus penyakit atau patologi korupsi yang dapat mematikan aktivitas administrasi.
4.Penyakit keserakahan dalam administrasi dan terapinya
Keserakahan adalah sesuatu tindakan yang manusiawi sepanjang tidak merampas hak-hak orang
Lain keserakahan yang merampas hak milik orang lain dalam suatu bentuk proses kerjasama hal
Inilah yang dapat dikategorikan sebagai virus patologi keserakahan dalam administrasi.
5.Penyakit egoisme dalam administrasi dan terapinya
Langkah-langkah untuk menerapi virus tersebut antara lain yang dapat dilakukan adalah sebagai
Berikut :
1.Melalui interaksi sosial
2.Melalui keterbukaan
3.Melalui pendidikan dan pelatihan
4.Melaui kelompok informal dan kelompok formal
BAB III
PENYAKIT BIROKRASI DAN TERAPINYA
Pemerintah sebagai roh atau jiwa birokrasi harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta moralitas dalam rangka menggerakkan dan mendinamisasi pertumbuhan birokrasi
itu sendiri.
1.Persekongkolan Jabatan dan terapinya
Persekongkolan jabatan senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia dalam suatu organisasi
Sebenarnya merupakan bagian penyakit atau patologi yang dapat menciptakan ketidakstabilan
dan bahkan memungkinkan kematian.
2.Persekongkolan pekerjaan dan terapinya
Persekongkolan dalam pekerjaan kenyataanya semakin menambah panjangnya jerit tangis angg-
ota ikatan kerjasama maupun anggota masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki kemam-
puan dalam rangka melakukan suatu tindaka persekongkolan.
3.Persekongkolan status dan terapinya
Penyakit persekongkolan untuk mempertahankan suatu status yang dimiliki oleh manusia dalam
Sebuah organisasi baik itu swasta,organisasi negara atau pemerintah maupun pada komunitas
Masyarakat tertentu.
4.Persekongkolan kolega dan terapinya
Persekongkolan dengan berbagai kolega baik antara anggota organisasi ,anggota organisasi de-
ngan masyarakat ,maupun antara anggota masyarakat itu sendiri senantiasa memerlukan kete-
rampilan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sejahtera.
5.Persekongkolan keluarga dan terapinya
Kekeliruan dan kesalahan terhadap penanganan virus patologi persekongkolan anggota keluar-
ga birokrasi dalam melakukan proses aktivitas administrasi akan dapat menciptakan kekacauan
dan ketidakstabilan kondisi pelaksanaan aktivitas setiap anggota birokrasi tersebut.
6.Persekongkolan pertemanan dan terapinya
Persekongkolan dengan teman merupakan fenomena sosial yang sulit dihindari dan dicegah da-
lam perkembanganya karena memang persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik da
lam kebutuhan individual.
BAB IV
KEJAHATAN ADMINISTRASI
Untuk sementara kita bisa melihatnya bahwa konsensus yang tumpang tindih terhadap panda-
ngan-pandangan yang berkembang dan bertahan pada suatu rezim konstotusional yang bersifat
tidak adil dapat kita katakan melibatkan dalam perkembangan kejahatan administrasi.
1.Perampokan dalam administrasi
Kemudahan atau kesulitan dalam proses pelaksanaan aktivitas administrasi yang dapat mencip-
takan virus penyakit perampokan pada manusia dalam administrasi pada dasarnya para pemikir
administrasi dalam dekade ini telah mengajukan gagasan-gagasan.
2.Pembunuhan karakter dalam administrasi
Dalam merefleksikan apa arti kenyataan pembunuhan karakter manusia dalam aktivitas admi-
Strasi sangat tergantung pengaruh negatif atau pengaruh positif keadaan moral,atau dengan
Lebih spesifik kita dapat menyatakan bahwa ada perkembangan tertentu terutama dalam keku-
Asaan para pimpinan manusia dalam aministrasi.
3.Penjajahan dalam administrasi
Kemampuan manusia dalam menetapkan suatu tindakan kebenaran dan tindakan ketidakbe-
naran sangat tergantung kepada manusia yang bersangkutan akan kesadaran terhadap dirinnya
sendiri.
4.Pemalsuan dalam administrasi
Dari berbagai virus patologi kepalsuan yang telah dikemukakan diatas sesungguhnya dapat me-
lahirkan pertanyaan bagaimanakah menerapi virus dibidang bisnis atau perusahaan yang sangat
meresahkan masyarakat dewasa.
5.Rekayasa dalam administrasi
Pengertian rekayasa memang dapat dilihat dari dua sisi pandang pertama dari pemahaman ba-
hwa rekayasa itu adalah suatu proses pemikiran untuk merubah sesuatu untuk lebih mudah di-
lakukan atau lebih memberikan manfaat kepada kehidupan yang lebih layak.
BAB V
KEMARJINALAN ADMINISTRASI
Penyebab berkembangnya virus kemarjinalan adalah kurangnya peraturan –peraturan atau ket-
entuan dan bahkan adanya pengimplementasian kecenderungan longgar dan tidak disertai pemberi-
an sanksi yang berat mengakibatkan fleksibilitas dan ketiadaan formalisasi sehingga menciptakan ran
sangan timbulnya suatu konflik yang berpotensi menyebar luaskan suatu virus patologi kemarjinalan
dalam tubuh administrasi itu sendiri.
1.Marjinal ekonomi
Kemarjinalan ekonomi bukan saja masalah yang dihadapi oleh negara yang terbelakang tetapi
Juga bagi negara yang modern sekalipun karena memang defenisi kemarjinalan ekonomi tidak
Ada ukuran yang tepat bagi orang yang memiliki harta benda satu jenis merasa cukup.
2.Marjinal pendidikan
Pendidikan adalah suatau proses pembentukan kecerdasan dan kemahiran bekerja melalui se-
Suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu komunitas masyarakat.
3.Marjinal etika moral
Virus kemarjinalan moralitas adalah bagian integral dengan virus kemarjinalan etika dan per-
aturan perundang-undangan maksudnya bahwa informasi empirik merupakan bukti yang da-
pat digunakan untuk membuat suatu penilaian yang baik.
4.Marjinal keagamaan
Gagasan yang terkandung dalam ajaran keagamaan merupakan titik tolak untuk melakukan
suatu tindakan terhadap orang lain terhadap ciptaan tuhan lainnya dan terhadap lingkungan –
sekitarnya.
5.Marjinal komunikasi
Salah satu alat komunikasi yang paling efektif yang dapat dipergunakan adalah bahasa.walau
pun demikian bahwa bahasa bukanlah semata-mata alat untuk mengepresikan pengetahuan
dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu komunikasi tetapi pada dasarnya bahasa mer-
upakan salah satu alat untuk dapat mengenali dunia,diri kita dan diri orang lain.
6.Marjinal pekerjaan
Manusia dalam suatu negara pemerintah sangat memegang peranan penting baik fungsinya
Sebagai stabilisator dalam interaksi sosial maupun memperluas lapangan dan kesempatan –
kerja bagi warganya.
Jenis virus patologi kemarjinalan pekerjaan:
a. Keterbatasan kemampuan
Adanya keterbatasan kemampuan, baik bagi penyedia lapangan kerja maupun penyedia tenaga kerja yang meliputi keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemahiran atau profesionalisme dalam bidang pekerjaan tertentu, sehingga alat pemuas dalam kebutuhan tidak dapat terwujud dengan baik sesuai harapan yang diinginkan semula.
b. Keterbatasan modal dasar
Penyedia lapanngan kerja maupun pencari kerja harus memiliki modal dasar yang dapat dipergunakan setepat munkin, sehingga senantiasa dapat memberikan keuntungan yang lebih memadai dan penguatan atau dengan kata lain penambahan modal dasar itu semakin besar.
c. Keterbatasan pengalaman usaha
Pengalaman yang banyak dan disertai proses belajar yang baik sebenarnya memberikan kekuatan keberhasilan dalam melakukan suatu usaha.
d. Keterbatasan jaringan
Perluasan lapangan kerja sangat ditentukan oleh kemampuan menjalin jaringan kerja dari berbagai kalangan baik itu bersumber dari pemerintah atau penguasa, maupun dari kalangan pengusaha itu sendiri.
e. Penjajahan dan pembodohan
Suatu fenomena bahkan sebagian penampakan nomena, baik dari kalangan penguasa atau pemerintah maupun dari kalangan penyedia lapangan kerja itu sendiri senantiasa melakukan penjajahan atau dengan kata lain tindakan pemaksaan sesuai dengan keinginannya, maupun juga tindakan pembodohan bagi manusia yang tidak memiliki keberdayaan, tetapi hanya memiliki ketergantungan saja.
Defisis setiap Pakar Berbeda-beda:
S.P. Siagian.
Adm.adalah Keslruhan Prses K sama antara dua orang atau Lebih yg didasarkan atas rasionalitas yg tinggi dlm rangka pencapaian tujuan tertentu yg telh ditetapkan sblumnya.
2. Hadari Nawawi
Adm.adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian acara atau sistem kerja sama sejumlah org, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama.
Meskipun Pendapat Kedua ahli berbeda, akan tetapi substansi atau pemaknaannya sama karena mengandung unsur-unsur yg sama:
Adanya Manusia lebih dari satu Orang
Adanya tujuan yg jelas
Adanya pembagian tugas yg jelas
Adanya tidakan yang efisien
Adanya tindakan yang efektif
Adanya tindakan rasionalitas
Fenomenologi ADN
Fenomena Politik
Fenomena sosial
Fenomena Alam
Fenomena Organisasi
Fenomena Lingkungan
Fenomena ekonomi
Fenomena Keamanan
Empirikal ADN
Empirikal Keilmuan Administrasi
Kebenaran Konseptual administrasi
Kebenaran Teoritis administrasi
Kebenaran Berpikir administrasi
Empirikal Profesional Administrasi
Profesional Mencipta administrasi
Profesional Menata administrasi
Profesional Mendisai administrasi
Fokus kajian ADN
Administrasi Perkantoran
Administrasi Pertanahan
Administrasi Kepegawaian
Adminstrasi Keuangan
Administrasi Kearsipan
Administrasi Pernikahan
Administrasi Kerumahtanggaan
Dll.
PARADIGMA
Reinventing Government oleh:
David Osborne & T Gaeblder (1992)
Dalam Paradigma ini, Pemerintah Harus:
Pemrinth sbgi Pembuat Kebijakan harus menjadi pengarah bukan pelaksana.
Pemerintah sbgi milik rakyat harus memberdayakan ketimabang melayani
Pemrintah sbgai intitusi yg hidp dlm masyarakat harus menumbukan smngat persaingan, memberikan peluang kpd swasta utk bersaing dala hal investasi.
Pemerintah hrs memberi kbbsan kpd masrkat utk berkreasi
Pemerintah hrs berorientasi pada hasil
Sbgai pelayan harus memberikan kpuasan kpd rakyat
Sbagi badan usaha ia harus mencari uang bukan hanya mengbiskan
Pemerintah harus memiliki daya antisipatif
Pemerintah harus merubah model kerja partisipatid dan kerjasama
Pemerintah harus menguasai mekanisme pasar.
PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN ADMINSITRASI.
Administrasi Negara /Publik Klasik
(Old Publik Administration)
Managemen Publik Baru
(New Publik Managemen)
Pelayanan Publik Baru
( New Publik Service)
OLD PUBLIC ADMINISTRATION
(woodrow Wilson, 1887/1987
Pemberian Pelayanan oleh Instansi Pemerintah
Public Policy & administration Berkaitan dengan Perencanaan dan pelaksanaan.
Adm.Public hanya memegang peranan kecil dalam pembuatan kebijakan
Aparat admstratr hanya betnggng jwb kepada pejbt politik yg dipilih secara demkrtsi dan sedikit kewenangan
Kegiatan dikontrol secara hierarkis dari atas
Nilai utama adalah Efesiensi dan Rasionalitas
Adm Publik dijalankan scra tertutup dan keterlibatan masy. Dibatasi
Peran dari Adm Public dirumuskan dalam Bentuk POSDCORB
New Public Management (NPM)
(Reiventing Goernment)
( Vigoda dalam Keban;2005:34)
Prinsip-Prinsip NPM, Yaitu :
Pemanfaatan Managemen scr profesional pd sektor public
Penggunaan indikator kerja
Penekanan yg lebih besar pada kontrol output
Pergesran perhatian pada unit-unit yg lebih kecil
Pergeseran ke kompetisi yg lebih tinggi
Penekanan gy swasta pada sektor public
Disiplin dan Penghematan Sumber daya
BERBAGAI PATOLOGI DALAM ADMINISTRASI NEGARA
PATOLOGI dalam Ilmu Kedokteran adalah Ilmu
Tentang Penyakit.
Patologi Administrasi Negara adalah dapat diidentikkan dengan Penyakit yg menimpa atau yg diderita Administrasi Negara.
Risman K.Umar 2002) patologi Birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yg menyimpang dari nilai-nilai etis,norma,etika dan perundang-undangan yg berlaku dalam birokrasi.
Patologi birokrasi juga berarti
Birokrasi sebagai organisasi yg berpenyakit
Organisasi dan perilaku birokrat yang inefekitif dan inefisiensi
Struktur organisasi yg besar yg selalu melakukan kesalahan dan tak mampu berubah
Gejala terjadinya patologi
Parkinsonian (Big Birokrasi) Birokrasi yg besar tapi miskin fungsi
Beureu patologi (Birokrasi yg buruk atau negatif)
Orwellian atau peraturan yg menggurita untuk mengontrol masyarakat (uu anti makar)
Jacksonian (Politisasi Birokrasi) berbelit2 kkn
Gejala patologi menurut siagian
1.Gaya Mgmnt Pejabat Publik yg menyimpang dari nilai-nilai demokrasi
2. Rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaksana berbagai kegiatan operasional
3. Pejabat melakukan penggemukan anggaran atau Markup biaya, menerima sogok dsb.
4. Perilaku birokrasi yg bersifat disfungsional yg sewenang-wenang,pura-pura sibuk dan diskriminatif.
5. Situasi internal birokrasi, seperti; imbalan dan kondisi kerja yg kurang memadai, serta tidak jelasnya diskripsi tugas dan sistem pilih kasih.
Jenis Patologi (S.P.Siagian 1988)
Penyalahgunaan wewenang dan t jawab.
Pengaburan Masalah
Indikasi kkn
Mempertahankan status Quo
Membina Kerajaan (Empire bulding)
Ketakutan pada perubahan,inovasi dan resiko
Tidak peduli pada kritik dan saran
Takut mengambil keputusan
Kurang kreatifitas dan eksperimentasi
Kredibilitas rendah,kurang visi yg imajinatif
Minimnya pengetahuan dan keterampilan
Solusi Patologi birokrasi:
Perlu adanya Reformasi administrasi secara global
Perlu adanya kekuatan hukum dan perundang-undangan yg jelas yg dibarengi oleh:
a. Kepemimpinan yg adil dan kuat
b. Alat penegak hukum yg kuat yg bersih dari
interet politik
c. Pengawasan yg independen dari kekuasaan
birokrasi
Perlunya Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi
Pengobatan melalui good governance
Pariticipan (partisipasi Masyarakat)
Rule of law (Penegakan Hukum)
Transparansy (transparansi / Keterbukaan)
Responsiness (Melayani Masyarakat)
Effectifness & effeciency (efesiensi dan efektiftas)
Accountability (pertanggung Jawaban )
Strategic Vision (Strategi Visi)
BAB II
PEMBAHASAN
PENYAKIT ADMINISTRASI DAN TERAPINYA
Fondasi keberhasilan aktifitas administrasi sangat ditentukan oleh sehat atau tidaknya administrasi itu sendiri,aktifitas administrasi yang sehat adalah apabila proses kerjasama sekelompok manusia yang harmonis dengan pembagian tugas yang jelas,batasan tugas yang tegas dan berjalan berdasarkan norma-norma pengaturan da keteraturan.sedangkan aktifitas administrasi yang sakit adalah proses kerjasama sekelompok manusia tidka harmonis(terjadi serobot menerobos tugas,mau menang sendiri,saling menyalahkan dan sebagainy).dengan pembagian tugas yang tidak jelas,batasan tugas yang tidak tegas dan norma-norma pengaturan dan keteraturan amburadul.patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan,stabilitas lokal,pola kesedrhanaan,moral,hak milik,solidaritas kekelurgaan,hidup rukun bertetangga,disiplin kebaikan dan hukum formal.fenomena serangan penyakit atau patologi administrasi khususnya diindonesia,ketika para ilmuwan itu masih bertugas pada wilayah pengembangan ilmu administrasi melalui proses belajar mengajar,kurang atau hampir tidak ada yang serang penyakit atau patologi administrasi.proses penafsiran dalam pemikiran tentang administrasi,baik sebagai ilmu pengetahuan yang menciptakan kecerdasan terhadap pola pemikiran maupun sebagai profesionalisme yang menciptakan kemahiran dalam melakukan suatu kegiatan administrasi,terdiri atas dua langkah yang berbeda penafsirannya.pertama,sebagai aktor yang menunjukkan bahwa dalam administrasi itu sendiri terdapat aktivitas yang dapat dilakukan oleh semua orang dalam ikatan bentuk kerjasama,bentuk kerjasama adalah suatu bentuk interaksi dari berbagai elemen –elemen yang saling mempengaruhi.kedua,berdasarkan proses komunikasi dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dalam pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang tergolong anggota administrasi itu sendiri.
Penyakit Nepotisme Dalam Administrasi Dan Terapinya
Idealiasme dalam pelaksanaan aktivitas administrasi memang sudah lama diimplementasikan dalam bentuk semua hasil pada akhirnya akan disebarkan ke bahkan sampai kepada individu-individu.idealisme ini dapat berpengaruh kepada pola pikir dari atas menetes kebawah dalam rangka menciptakan kesejahteraan dari seluruh lapisan masyarakat yang melaksanakan aktivitas administrasi.tetapi permasalahan yang dihadapi adalah hasil yang dapat diraih dalam rangka mengimplementasikan adminstrasi adalah terbatasanya hasil yang dapat diraih,sedangkan manusia yang terlibat dalam kerjasama cukup besar jumlahnya yang semuanya ingin memperoleh manfaat dari hasil yang dicapai tersebut. Tindakan administrasi yang dimaksud disini adalah pelaku atau manusia yang mengerjakan aktivitas administasi dapat memberikan kepuasan seluruh manusia yang terikat dalam kerjasama.secara lealitas,terhadap fenomena yang ada memang bervariasi dalam tindakan administrasi yang satu dengan administrasi yang lainnya.penyakit nepotisme dalam administrasi memang secara individual atau sekelompok manusia yang kecil dapat menikmati hasil dari kerjasama dan sebagian besar manusia yang merasa dirugikan dan dizalimi dari seseorang atau sekelompok kecil orang tetapi memiliki otoritas yang sangat besar.jadi dengan leluasa melakukan penindasan dan pemerasan terhadap oranglain.penyakit nepotisme adminstrasi juga dapat menciptakan suatu perubahan dalam sebuah bentuk kerjasama,tetapi perubahan yang diciptakan tersebut beriorientasi perubahan negatif atau dengan kata lain perubahan dalam arti penurunan dari seluruh aspek yang dimiliki oleh bentuk kerja sama,sebagai contoh jangkauan kegiatan operasional dengan unit organisasi sebanyak sepuluh,tetapi setelah diserang penyakit nepotisme administrasi maka semakin lama semakkin kurang u nitnya.
Penyakit Kolusi Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau patologi kolusi dalam administrasi yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu rupanya sejalan dengan pemikiran Peter L.Berger”para pembuat kebijaksanaan politik dan para teoritisi saling berhubungan dengan berbagai macam cara adakalanya mereka tidak saling berhubunga sama sekali diantara mereka ada yang berada dalam kursi kekusaan dan Cuma tahu bertindak(men of action)selalu sudah terdapat orang yang hanya memandang rendah para teoritisi dan hasil karya mereka.dalam bertindak,mereka sudah biasa menggunakan akal sehat saja,yang sebenarnya adalah campuran dari berbagai teori lama yang dimantapkan sebagai kearifan rakyat dengan teori-teori sementara yang diciptakan menurut pola “kerjakanlah itu sendiri”.
Penyakit Korupsi Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau Patologi Korupsi administrasi merupakan suatu penyakit yang sangat di takuti oleh semua ikatan bentuk kerja sama manusia melalui organsasi internasional, negara, pemerintah, sampai pada organisasi swasta pun, semuanya sangat ketakutan bila terjangkit virus-virus penyakit atau patologi korupsi yang dapat mematikan aktifitas administrasi. Penyakit korupsi yang begitu di takuti oleh semua pihak mulai dari anggota ikatan kerjasama yang terendah sampai kepada anggota yang tertinggi, atau mulai dari anggota amsyarakat yang terendah sampai kepada anggota masyarakat yan tertinggi.
Penyakit Keserakahan Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau patologi keserakahan di dalam pelaksanaan aktifitas administrasi adalah suatu metode, teknik dan taktik yang di lakukan seseorang anggota yang serikat dalam ikatan bentuk kerjasama berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau bahkan kalau bisa keseluruhan faktor-faktor kenikmatan (khususnya yang berupa material atau benda) dengan mengorbankan orang lain. Penyakit atau patologi keserakahan manusia sebenarnya adalah suatu penyakit yang sangat kejam, karena dapat menghancurkan ikatan kerjasama atau bahkan dapat mematikannya.
Penyakit Egoisme Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau patologi egoisme terhadap pelaksanaan kegiatan atau aktivitas administrasi adalah sfat-sifat manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan sesuatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap sesuatu penyelesaian permasalahn atau suatu kegiatan. Egoisme sebenarnya adalah suatu virus penyakit atau patologi dalam pelaksanaan setiap aktifitas administrasi. Jika terlalu kuat pengaruh manusia yang memiliki sifat egoisme sangat memungkinkan aktivitas yang di lakukan dalam bentuk kerjasama itu akan bersifat negatif dan tidak mustahil dapat mematikan atau membubarkan suatu bentuk kerjasama yang di tuntut oleh administrasi.
PENYAKIT BIROKRASI DAN TERAPINYA
Birokrasi dalam perkembangannya dewasa ini dipersepsikan sebagai penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintah,sehingga muncul tiga istilah yaitu -birokrat ,politisi,dan akademisi,saluran-saluran yang harus dilalui ketiga istilah ini adalah:birokrat saluran kegiatannya adalah penyelenggara pemenrintahan sehingga aparatur pemerintah dikategorikan birokrat.politisi salurannya adalah pada jabatan-jabatan politik dalam negara yang perolehannya melalui aktivitas partai politik sedangkan akademisi salurannya kepada dunia pendidikan terutama kepada pendidikan tinggi.kekuasaan dan kekuasaan manusia yang terikat dalam sebuah birokrasi memiliki tingkatan yang berbeda-beda,semakin tinggi posisi seseorang maka kekuasaan dan kewenangan semakin besar tetapi tanggung jawab dalam penyelesaian berbagai aktivitas semakin kecil.
Persekongkolan Jabatan Dan Terapinya
Persekongkolan jabatan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia dalam suatu organisasi sebenarnya merupakan bagian penyakit atau patologi yang dapat menciptakan ketidakstabilan dan bahkan memungkinkan kematian sebuah organisasi yang bersangkutan baik itu sebagai organisasi negara maupun sebagai organisasi swasta.untuk mempertahankan kehidupan sebuah organisasi harus senantiasa mencegah terjadinya penularan penyakit atau patologi persekongkolan jabatan.kalau virus persekongkolan jabatan telah tertular dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan,maka perlu dilakukan tindakan terapi,agar umur suatu organisasi dapat dipertahankan dengan baik dan senantiasa dapat mencegah berkembang biaknya virus patologi persekongkolan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.
Pengisian atau rekruitmen jabatan
Batasan kewenangan dan tanggung jawab dalam jabatan
Persyaratan jabatan
Penghasilan jabatan
Persekongkolan Pekerjaan Dan Terapinya
Fenomena pekerjaan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya persekongkolan dalam pekerjaan yang merupakan salah satu jenis penyakit atau patologi administrasi dimana virusnya masih mewabah di berbagai negara dibelahan dunia ini,terutama pada negara yang sedang berkembang.pada negara-negara yang sedang berkembang senantiasa dihadang oleh virus penyakit atau patologi yang berupa persekongkolan dalam rangka pendistribusian pekerjaan,terutama pekerjaan itu melekat pada jabatan dan lebih banyak kontribusi besaran penghasilan bagi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan terutama pada jenjang yang tertinggi.oleh sebab itu disetiap dekade pemilihan pemimpin tertinggi antara lain pemilihan kepala daerah senantiasa terjadi persekongkolan dari berbagai pihak sehingga pengorbanan pun tidak dapat dihindari yang pada akhirnya terpulang pada pemerintah daerah yang terpilih dan pembebanannya kepada warga yang berada pada daerah tersebut.
Persekongkolan Status Dan Terapinya
Dalam usaha untuk mempertahankan dan memperkuat suatu status yang dipunyai oleh manusia tertentu adalah suatu proses untuk melahirkan suatu ide atau dengan kata lain suatu pemikiran baru yang sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran status yang dipertahankan,kebutuhan(needs) dapat mendorong manusia yang bersangkutan untuk dipertahankan.hal semacam ini biasanya muncul untuk mengiringi keinginan manusia dalam rangka mengatasi permasalahan dalam mengarungi kebutuhan kehidupannya.penyakit persekongkolan untuk mempertahankan suatu status yang dimiliki oleh manusia dalam sebuah organisasi baik itu swasta,organisasi negara atau pemerintah maupun pada komunitas masyarakat tertentu,jika dibiarkan tumbuh dan berkembang akan merusak norma-norma sosial,moralitas masyarakat,rasionalitas keilmuan maupun nilai-nilai ketakwaan.
Persekongkolan Kolega Dan Terapinya
Persekongkolan dengan berbagai kolega baik antara anggota organisasi,anggota organisasi dengan masyarakat,maupun antara anggota masyarakat itu sendiri senantiasa memerlukan keterampilan atau skill yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau life yang layak dan sejahtera.karena dengan dukungan keterampilan dalam melakukan daripada berbagai aktivitas baik secara individual maupun dilakukan secara berkelompok pasti dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang memuaskan.tindakan merugikan oranglain karena persengkongkolan dalam kolega ini merupakan suatu tindakan yang dapat menciptakan suatu jenis virus patologi administrasi,bila tidak ditangani dan diarahkan pada yang positif kemungkinan dapat menghambat atau merusak dalam pertumbuhan organisasi maupun perkembangan administrasi baik dalam arti keilmuan maupun dalam arti profesional.
Persekongkolan Keluarga Dan Terapinya
Virus patologi persekongkolan dalam berbagai anggota keluarga terhadap proses aktivitas administrasi dalam sebuah ikatan kerjasama janganlah dianggap bahwa persepsi dan pandangan anggota keluarga merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu,tetapi juga dapat merupakan penyebab utama lahirnya kekhawatiran keberlansungan aktivitas administrasi.kebenaran kekhawatiran yang kita alami itu akan membawa malapetaka dalam melaksanakan aktivitas administrasi secara makro maupun secara mikro.fenomena telah menggambarkan kepada kita semua bahwa dalam dekade ini nampak beberapa indikasi yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya kehampaan dan kebosanan dari setiap anggota keluarga yang terikat dalam bentuk kerja sama dalam rangka aktivitas administrasi.
Persekongkolan Pertemanan Dan Terapinya
Persekongkolan dengan teman merupakan fenomena sosial yang sulit bdihindari dan dicegah dalam perkembangannya karena memang persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik dalam kebutuhan individual,kelompok,birokrasi,organisasi,dan bahkan sampai kepada kebutuhan sosial oleh sebab itu janganlah berfikir dan bertindak untuk menghilangkan tindakan persekongkolan pertemanan,tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana persekongkolan itu senantiasa dilakukan secara positif dalam kehidupan birokrasi yang bersangkutan.memang sangat disadari pula bahwa peranan individu dalam melahirkan kelompok dan organisasi lahir dari kesepakatan yang mungkin diawali dari persekongkolan karena desakan kepentingan maupun pertentangan yang kontemporer.
KEJAHATAN ADMINISTRASI
Interaksi manusia dalam administrasi banyak terjadi hubungan yang bersumber dari tuntutan motif-motif dengan melibatkan suatu kombinasi perasaan dan tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang terlibat dalam proses kerjasama.interaksi manusia dalam administrasi secara realitas memiliki tujuan yang sama tetapi secara terselubung memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.ketidak tercapaian tujuan yang terselubung setiap manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama kemungkinan akan terdorong dalam tindakan yang tidak sesuai lagi ketentuan yang ada,sehingga tujuan yang terselubung itu dapat dicapai sesuai harapan yang mereka inginkan.pengembangan organisasi dengan merekrut agresif ,memang senang dalam menghabiskan waktunya dilapangan,tetapi apakah dapat menjamin bahwa virus penyakit kejahatan dalam administrasi tidak akan mewabah keseluruh aspek aktivitas kerjasama,dengan adanya seluruh sumber daya manusia memiliki keagresifan yang sangat tinggi.
Perampokan dalam administrasi
Virus penyakit perampokan administrasi merupakan suatu pelanggaran kontrak sosial yang kita telah terima sewaktu menciptakan kesepakatan untuk melaksanakan aktivitas administrasi.salah satu persoalan yang paling rumit adalah menafsirkan struktur sosial yang telah dirumuskan dalam administrasi.penjabaran pemikiran tentang nilai yang terkandung dalam kontrak sosial bukanlah merupakan suatu teka-teki yang harus dipecahkan melainkan merupakan suatu bentuk gambaran yang dituangkan kedalam narasi dengan menggunakan tekhnik dan metode tertentu sehingga virus patologi administrasi tidak perlu ditakuti karena memang tidak pernah ada.kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang senantiasa mengumpulkan persyaratan administrasi secara sembunyi-sembunyi serta tidak legal,tentunya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma akan merugikan semua pihak.perbuatan semacam ini sesungguhnya merupakan atau tergolong pada penyakit atau patologi perampokan aset yang dipunyai oleh administrasi.untuk mencegah atau dengan kata lain menerapi virus penyakit perampokan administrasi,antara lain dapat dilakukan:
Perampokan hak cipta
Perampokan material
Perampokan informasi
Perampokan hak milik
Perampokan terselubung
Perampokan terang-terangan
Perampokan sistem
Perampokan komunikasi.
Pembunuhan karakter dalam administrasi
Pembunuhan karakter manusia dalam proses kerjasama yang dipersyaratkan oleh administrasi selalu menciptakan kebencian terhadap pelaku pembunuh karakter,walaupun mereka juga tahu dalam memerangi hal itu akan mengalami resiko dalam menegakkan keadilan manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama.apabila kondisi seperti ini dibiarkan berkembang dengan aktivitas yang mengarah kepada kejahatan terutama pada mematikan karakter manusia,pastilah akan berakibat negatif terhadap kemajuan atau perkembangan administrasi dalam sebuah organisasi baik dipemerintahan maupun organisasi swasta.seandainya terjadi virus patologi yang dapat mematikan karakter manusia dalam administrasi tentunya kita harus berfikir untuk menerapinya sehingga tidak lebih membesar yang akan berakibat merugikan administrasi.setiap ikatan kerjasama manusia itu senantiasa tidak lepas daripada prinsip-prinsip yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yaitu :
Manusia dalam melakukan aktivitas yang dipersyaratkan administrasi bertindak sesuai dengan kodratinya dan harus dihormati kodrati yang dimiliki oleh manusia yang bersangkutan itu.
Menentukan apa yang baik tindakan manusia dalam aktivitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri,harus dilaksanakan dengan baik pula dan berusaha menghindari tindakan yang berakibat merugikan semua pihak.
Tidak memaksakan jangkauan tindakan dan tanggung jawab karena memang manusia memiliki keterbatasan .hal itu harus disadari sehingga keharmonisan dalam ikatan kerjasama itu senantiasa terlaksana dengan baik
Penjajahan dalam administrasi
Manusia dalam administrasi senantiasa kehilangan hak-hak dasar karena disebabkan oleh penindasan-penindasan penjajahan yang juga sering diistilahkan dengan kolonialisme.oleh sebab itu harus kita perjuangkan dan harus pula dihormati hak-hak dasar manusia.setiap manusia dimana keberadaannya dalam administrasi senantiasa kita dapat memperlihatkan rasa hormat yang tulus ikhlas serta mau mengakui status mereka dalam situasi bagaimanapun kondisinya.perlakuan penjajahan terhadap manusia lainnya tidak ada lagi keramahan dan kebaikan yang harus kita peroleh melainkan sebuah cacian atau ejekan seakan-akan tidak pernah kita melakukan suatu kebaikan terhadapnya dan kebanyakan mendatangkan ancaman,baik yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial.virus penyakit penjajahan yang menjangkiti manusia yang terikat dalam administrasi dapat kita telusuri dari dua sisi pandang :
Sisi pandang penjajah.keunggulan seorang manusia dalam administrasi sangat berpotensi menjadi penjajah,misalnya keunggulan dalam jabatan,pengetahuan,pengalaman dan semacamnya,yang dapat difungsikan untuk digunakan memaksakan kepada oranglain dalam administrasi yang dimiliki dalam kelemahan dan ketidak keberdayaan.
Sisi pandang yang dijajah.kelemahan seorang manusia dalam administrasi sangat berpotensi dijajah (dipaksa) untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan sipenjajah tersebut,karena mereka memiliki kekuatan dalam keunggulan untuk dapat melakukan pemaksaan oranglain yang terikat dalam administrasi.
Pemalsuan dalam administrasi.
Secara realitas dalam perjalanan hidup mulai dari individu,kelompok,keluarga,organisasi bahkan sampai kepada kehidupan bernegara selalu diselimuti wajah-wajah yang cantik dan simpatik namun bukan hakikat yang sesungguhnya tetapi merupakan penampilan yang palsu.dari berbagai pemahaman tentang kepalsuan ini muncul alasan praktis untuk membuat berbagai aturan baik yang berfokus kepada satu jenis fenomena saja,maupun sifatnya berlaku untuk umum pada seluruh manusia yang terlibat dalam proses kerjasama.demikian pula halnya dengan kepalsuan bukan suatu hal yang baru tetapi berkembang seiring dinamika perkembangan manusia yang bersangkutan.kepalsuan adalah
suatu jenis virus patologi yang senantiasa menyerang dalam proses aktivitas administrasi.
jenis virus patologi pemalsuan administrasi yaitu sebagai berikut:
Pemalsuan dokumen
Pemalsuan pemikiran
Pemalsuan tindakan
Pemalsuan informasi
Pemalsuan bentuk
Pemalsuan kualitas
Pemalsuan kuantitas
Pemalsuan merek
Rekayasa dalam administrasi
Pengertian rekayasa dapat dilihat dari dua sisi pandang,pertama bahwa rekayasa itu adalah suatu proses pemikiran untuk merubah sesuatu untuk lebih mudah dilakukan atau lebih memberikan manfaat kepada kehidupan yang lebih layak ,selanjutnya pengertian rekayasa sebagai virus patologi administrasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat merugikan orang lain yang terikat dalam bentuk kerjasama.pandangan yang menganggap bahwa rekayasa disini berarti campur tangan orang-orang yag memiliki kompetensi yang didasari dengan kesadaran yang tinggi dan akan memberikan manfaat,meningkatkan kesejahteraan administrasi.tetapi sebaliknya bila rekayasa bertujuan mendapatkan sesuatu yang sesuia dengan kehendaknya tanpa memerlukan kemampuan kompetensi dan kesadaran yang tinggi,hal inilah yang sesungguhnya menjadi topik pembahasan selanjutnya.
Jenis-jenis rekayasa sebagai berikut :
Rekayasa input
Rekayasa output
Rekayasa pemikiran
Rekayasa penggunaan
Rekayasa informasi
Rekayasa perilaku
Rekayasa bentuk
Rekayasa dokumen
Rekayasa aturan
Rekayasa alat bukti
KEMARJINALAN ADMINISTRASI
Salah satu virus penyakit yang diderita dari berbagai negara didunia ini adalah virus penyakit atau patologi kemarjinalan baik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, pendidikan,kemoralan,keagamaan,penguasaan komunikasi,
Keterbelakangan peradaban dan sebagainya.salah satu hal yang penting dalam penanggulangan kemarjinalan adalah melakukan pembangunan sebagai sebuah sistem yang cukup repsentatif untuk merefleksikan peranan atau posisi negara atau pemerintah yang terimplementasikan dalam materi kajian administrasi pembangunan.penyebab berkembang biaknya virus patologi kemarjinalan adalah kurangnya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan bahkan adanya pengimplementasian kecenderungan longgar dan tidak disertai pemberian sanksi yang berat mengakibatkan fleksibiltas dan ketiadaan formalisasi,sehingga menciptakan gejala-gejala ransangan timbulnya suatu konflik yang berpotensi menyebar luasnya virus patologi kemarjinalan dalam tubuh administrasi itu sendiri.
Jenis jenis kemarjinalan sebagai berikut :
Marjinal Ekonomi
Salah satu dukungan teori untuk kajian ilmu administrasi adalah teori-teori ilmu ekonomi yang memiliki karakteristik permasalahan yang menonjol yang tidak akan terpecahkan tanpa manusia yang mendalami,pertama,wawasan keilmuan yang kecepatan dan ketepatan sinar matahari;kedua,wawasan profesional dengan memiliki daya cipta yang berkualitas dan berkuantitas dan yang ketiga wawasan ketakwaan yang peka terhadap kepedulian sesama manusia,kepedulian kepada mahkluk lainnya dan kepedulian kepada lingkungan alam sekitarnya.ketiga wawasan ini akan terikat dengan rapihya dalam suatu ikatan cinta kasih.salah satu tugas pemerintah adalah bagaimana penanganan yang dilakukan secara serius dan dan dengan penuh perhatian terhadap penanggulangan virus penyakit atau patologi kemarjinalan ekonomi,pemerintah menetapkan kebijakan umum dalam rangka menanggulangan virus penyakit kemarjinalan ekonomi melaksanakan pembangunan dengan menggunakan rumusan universal.
Jenis –jenis virus patologi kemarjinalan yang menyerang masyarakat sebagai berikut :
Kelaparan
Kesehatan
Perumahan
Daya Beli Masyarakat
Penghasilan Yang Rendah
Marjinal Pendidikan
Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecerdasan dan kemahiran bekerja melalui suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu komunitas masyarakat.kecerdasan dan kemahiran bekerja adalah suatu karunia Tuhan Yang maha Esa dengan diperoleh melalui proses pendidikan agar kita menjadi sadar untuk menegakkan kebenaran dalam keilmuan dan kebenaran dalam keagamaan,secara realitas bahwa manusia yang tidak mendapat kesempatan mengikuti proses pendidikan baik secara formal maupun pendidikan informal mengalami keterbelakangan dalam proses berpikir dan bertindak dalam berusaha mencapai apa yang diharapkan,bagi manusia yang tidak pernah memperoleh pendidikan secara formal dan informal itu sudah dipastikan bahwa akan gampang diserang virus patologi atau penyakit kemarjinalan dalam pendidikan.
Jenis-jenis virus patologi kemmarjinalan pendidikan dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut:
Kebodohan
Ketergantungan
Kekalahan
Kegagalan
Kemiskinan
Marjinal Etika Moral
Virus kemarjinalan moralitas adalah bagian integral dengan virus kemarjinalan etika dan peraturan perundang-undangan,maksudnya bahwa informasi empirik merupakan bukti yang dapat digunakan untuk membuat suatu penilaian baik yang berkaitan dengan pertentangan atau yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap aktivitas yang menyebabkan kematian berkembangnya virus ketiga jenis kemarjinalan tersebut.sebenarnya virus patologi kemarjinalan moralitas dalam kaitannya dengan ajaran administrasi.
Marjinal Keagamaan
Salah satu aspek penting kalau tidak dapat dikatakan yang terpenting dalam kehidupan dan penghidupan komunitas manusia tertentu adalah masalah kepercayaan atau keagamaan yang mereka anut. Kepercayaan atau keagamaan yang mereka yakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian,ketenangan,kepdulian keharmonisan dan lain sebagainya.dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangkutan,sebaliknya bahwa kemarjinalan terhadap agama atau keyakinan yang mereka percayai,dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan bagi manusia yang demikian itu senantiasa tidak ada keseimbangan serta untuk memmbangun kepercayaan pada diri sendiri sulit dapat terwujud,termasuk membangun kepercayaan terhadap pandangan oranglain kepada dirinya sehingga sulit melakukan kerjasama.
Penyebab virus patologi kemarjinalan keagamaan yaitu :
Tindakan kebencian
Tindakan kebohongan
Tindakan pengkhianatan
Tindakan kesombongan
Tindakan kedurhakaan
Tindakan penghinaan
Marjinal Komunikasi
Dikatakan manusia sebagai mahluk sosial karena tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa ditunjang atau dibantu manusia lainnya maupu oleh lingkungan dan alam sekitarnya.Salah satu alat komunikasi yang paling efektif yang dapat di yang pergunakan adalah bahasa.Walaupun demikian bahwa bahasa bukanlah semata-mata alat untuk mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu komunikasi,teteapi pada dasarnya bahasa merupakan salah satu alat untuk dapat mengenali dunia,diri kita dan orang lain.Bahasa merupakan alat terpenting untuk mengusai dunia,karena dia merupakan satu-satunya alat media dalam melakukan komunikasi yang sangat efektif.Namun demikian bahasa juga dapat menghambat aktivitas komunikasi apabila antar komunikan dengan komunikator tidak memahami hakikat pengertian makna bahasa yang dipergunakan itu dalam komunikasi tersebut.Reaksi antara pemahaman yang diformulasikan antara komunikator dan komunikan ini akan menentukan keberhasilan pemahaman suatu ideyang di komunikasikan itu.
Marjinal Pekerjaan
Peristiwa terjadinya suatu bentuk pekerjaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara teratur dan terencana serta cukup mencolok dalam kehidupan manusia.usaha pemenuhan kebutuhan manusia senantiasa diawali dengan aktivitas suatu bentuk pekerjaan baik yang menggunakan kemampuan manusia dalam artian pemikiran maupun menggunakan kemampuan dalam artian fisik. Interaksi kemampuan pemikiran yang berkorelasi positif dengan kemampuan fisik seseorang akan menciptakan hasil pekerjaan yang dilakukan itu menjadi berkualitas dan berkauntitas untuk memenuhi tuntutan kehidupan mereka sendiri.dalam melakukan suatu jenis pekerjaan sebenarnya terdapat ketergantungan dengan unsur-unsur sistem dalam kehidupan pekerjaan manusia yang memerlukan analisis dengan keterkaitannya terutama perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jenis virus patologi kemarjinalan pekerjaan ini sungguh sangat banyak jenisnya,tetapi sebagai bahan renungan untuk menciptakan wawasan berpikir dan tindakan secara bijaksana antara lain yang dapat dikemukakan adalah :
Keterbtasan Kemampuan
Keterbatasan Modal Dasar
Keterbatasan Pengalaman Berusaha
Keterbatasan Jaringan
Penjajahan Dan Pembodohan
BAB II
BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
Sebelum lebih jauh membicarakan hal – hal yang diharapkan bersifat semakin positif berkaitan reformasi birokrasi , maka seluruh penyelenggara Negara harus sunguh- sungguh menyadari dan mendukung bahwa nilai – nilai hakiki adanya system birokrasi pemerintah harus tetap tegak , dalam kondisi dan situasi apapun karena merupakan hal yang sangat prinsip dan mendasar , Silahkan mempergunakan pemikiran ataupun logika masing – masing , asal niatnya penegakan nilai – nilai system birokrasi maka tidak akan salah.berikut beberapa contoh diantaranya :
Mengenai sosok birokrasi yang diperlukan dalam era globalisasi, fungsi-fungsi birokrasi menurut Tjokrowinoto (1996), menyebutkan empat fungsi birokrasi, yaitu :
Fungsi Instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dankebijaksanaan publik kedalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu.
Fungsi Politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan
Fungsi Katalis Public Interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dankepentingan publik, dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannyadidalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah
Fungsi Entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiataninovatif dan non rutin, mengakibatkan sumber-sumber potensial yang idle,dan menciptakan resource-mixn byang optimal untuk mendapai tujuan .
Menurut Denhard (1984:Vii) birokrasi public ditandai dengan kinerja dan sarat dengan acuan :
Komitmen terhadap nilai – nilai sosial politik
Implementasi nilai – nilai sosial politik
Realisasi nilai – nilai sosial politik
Penekanan pada pekerjaan kebijakan public
Keterlibatan dalam pelayanan public
Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum.
Birokrasi yang tidak bertanggung jawab dalam hubunganya dengan ketidak becusan mengurus mandate legislative dalam eksekusi ketetapan – ketetapan yang telah digariskan .
Birokrasi cacat dan lemah mengacu pada kehadiran gejala – gejala Kontroversual khususnya dalam kanca prosedur kerja birokrasi serta tuntutan perlunya adaptasi konsep teknokrasi.Birokrasi disfungsional yang berada dibawah standar mengacu kepada pravelensi - pravelensi dari sisi ketidak layakan fungsi distributive dalam konteks efektifitas kinerja instrument pemerintah demokratis dan partisipatif .
Birokrasi patrimonial dan korporatif dibentuk oleh sejarah dan rewalita perpolotikan yang bekerja dalam langgang otoritorial , sangat aktif dalam menggambil peran inisiatif dan paling tahu dalam penyusunan kebijkan public.
Birokrasi yang kinerjanya tidak efektif menuju pada fenomena teknikal , material , SDM , cultural dan alokasi jasa – jasa pemerintah kepada public dengan acuan kapabilitas realisasi nilai- nilai tujuan sosial politik dan budaya .
Birokrasi terbelakang dan ketinggalan jaman yang mengacu kepada entitas keberadaan variable profesionalisasi , spesialisasi dan sumber daya bagi implementasi Sehinggah bila tidak terpenuhi dapat menyebabkan adanya defiasi bagi pencapain tujuan – tujuan public.
Birokrasi yang krisis .kritis dankekurangan responsive arahnya mengacu pada prilaku birokrasi pemerintah yang kurang sempurna terutama dalam hal susunan atau konfigurasi inter sumber daya organisasinya khusunya menyangkut :
Elemen – elemen rasional
Aliran otoritas penanganan pekerjaan
Teknologi organisasi dan manajemen
Kapabilitas dan kecakapan staf
Mobilitas informasi
system komando dan control , dan
Modernisasi proses kerja untuk mengatasi adanya proses kerja yang kaku.
Secara kelembagaan, pemberian pelayanan kepada publik belum sepenuhnya mengembangkan prinsip kompetensi, yakni kemampuan aparat birokrasi untuk memenuhi dan mengetahui proses pelayanan yang dibutuhkan pengguna jasa. Pembedaan atas dasar afiliasi sosial kemasyarakatan juga sering dijumpai dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2002:196-197).
Namun demikian, pemberian layanan tetap saja ditemukan pembedaan dari aparat birokrasi ditingkat bawah, dimana kecenderungan terjadi, terlihat semakin tinggi status sosial ekonomi dan semakin dekat (kekerabatan) seorang pengguna jasa, maka aparat birokrasi semakin ramah dalam melayaninya (Dwiyanto, 2000).
Dalam Dictionari politik tahun 2003h.48 dicantumkan
Birokrat adalah pegawai yang bertindak secara birokratis
Birokrasi adalah :
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegagangan kepada hierarki dan jenjang jabatan
Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dsb)yang banyak liku – likunya
Birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati , karena terlalu mementingkan cara dan bentuk .yang menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat yang menanti , menghilangkan inisiatif , terikat dalam peraturan dan jelimet dan bergantung pada pemerintah atasan , berjiwa statis dank arena itu menghambat kemajuan.
Meskipun banyak agenda reformasi telah diintrodusir,dalam prakteknya perubahan tersebut cukup sulit dilakukan.Beberapa data membuktikan bahwa birokrasi public di Indonesia pada era reformasi belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan.Pertama,laporan dari the world competitivness yearbook tahun 1999 yang menyatakan bahwa birokrasi Indonesia berada pada kelompok Negara Negara yang memiliki indeks competitivness yang paling rendah diantara 100 negara yang diteliti (Cullen& Cushman,2000).kedua,hasil penelitian PSKK UGM tahun 20000 di 3 provinsi yang menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan public masih amat buruk disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto,20003).Ketiga, hasil kajian political and economic risk consultancy di 14 negara tahun 2001,menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin buruk dan korup (Kompas,22 juni 2001) Sementara itu,dalam lokus Negara Negara berkembang, studi Dwight King (1989) mengungkapkan beberapa sisi buram ciri birokrasi di negara berkembang seperti : tidak efisien, jumlah pegawai yang berlebihan, tidak modern atau ketinggalan jaman, seringkali menyalahgunakan wewenang, tidak ada perhatian atau mengabaikan daerah daerah miskin dan tidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat.
Item idealisme pendukung reformasi birokrasi dalam wujud tantangan yang perlu diatasi untuk deapat dilaksanakan sebagai berikut:
Partai politik yang dimotori ol;eh politisi pusat dan daerah , berwawasan kenegarawaan serta berkarya tanpa sedikit pun mengintervensi birtokrasi
Sistem rekrutmren kekuasaan
Sebagai kelanjutanya secara kelembagaaan informasi birokrasi akan mendapat kemudahan apabila didukung oleh lembaga – lembaga tinggi
Menyangkut lembaga yudikatif dan pengawasan yang bekerja dalam system control bertingkat secara konsekuen
Kondisi masyrakat sebagai pilar utama interaksi sosial yang dapat berlangsung secara lebih bermoral
Atensi dari perjuangan dan peran pers.
Kelemahan manajemen kepegawaian antara lain:
Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi
Struktur organisasi gemuk sehinggah identifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan menjadi sulit
Kulaifikasi perekrutan belum sersuai dengan formasi serta kulaitasnya
Ketidak tepatan penempatan pegawai dalam jabatan karena mengutamakan persyaratan administrasi pada pangkat dan DUK
Lemahnya penyusunan pola karir yang berakibat sangat menyulitkan identifikasi kebutuhan diklat
Objektifitas system penilaian kerja dipertanyakan.
Kenaikan pangkat belum didasarkan prestasi kerja
Program diklat masih berorierntasi pada peningkatan kompetensi yang bersifat umum
Peraturan disiplin belum dilaksanakan
Data base pegawai belum sesuai dengan harapan.
Masyarakat dalam hubungannya dengan pelayanan aparatur pemerintah selalu menuntut pemberian pelayanan yang cepat, cermat maupun ramah. Untuk mencapai pada pelayanan tersebut, pemahaman perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu sebagai suatu tindakan individu bagi keberhasilan organisasi, karena individu yang dapat membawa tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini lebih menekankan pada pencarian cara untuk meningkatkan hasil yang efektif, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat dan harus berawal dari aparat birokrasi yang suka bekerja keras.
Menurut Tjokrowinoto (2001:11), relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku birokrasi perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal yaitu: pertama, birokrasi harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan; kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting, dari pendekatan top down yang menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal.
Fungsi pendayagunaan aparatur Negara antara lain:dalam kasus dibidang kelembagaan , kasus dibidang ketatalaksanaan, kasus dibidang SDM aparatur.
MENGEMBANGKAN BUDAYA KEPEMIMPINAN PROFESIONAL BIROKRASI
Kepemimpinan Birokrasi dan Kompleksitas Masyarakat
Menurut Weber, birokrasi merupakan sebuah organisasi legal-rasional yang paling efektif untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih ber-basiskan pada charismatic domination maupun traditional domination. Organisasi yang berbasis pada dominasi karismatik lebih banyak menyandarkan sifat-sifat personality yang dimiliki oleh seorang pe-mimpin. Sedangkan dalam organisasi yang berbasiskan dominasi tradisional, kepemimpinan seseorang hadir dan diakui karena menda-patkan hak-hak tradisional seperti keturunan/warisan dan kasta. Sedangkan birokrasi dalam pengertian sebagai organisasi modern adalah sebuah konsep yang mengacu pada cara pelaksanaan administrasi dan penegakan aturan hukum yang diorganisasikan secara sosial, yang dicirikan dengan 4 konsep pokok berikut ini3:
a well-defined division of administrative labor among persons and
offices,
a personnel system with consistent patterns of recruitment and
stable linear careers,
a hierarchy among offices, such that the authority and status are
differentially distributed among actors, and
formal and informal networks that connect organizational actors
to one another through flows of information and patterns of
cooperation.
Semakin kompleks perkembangan masyarakat, semakin kompleks fungsi dan tugas pokok yang harus dijalankan oleh birokrasi. Dalam sebuah masyarakat yang tradisional, birokrasi melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih sangat sederhana. Fungsi-fungsi pokok birokrasi menyangkut fungsi tradisional seperti digambarkan sebagai berikut: "the earliest bureaucracies consisted of castes of religious clergy, officials and scribes operating various rituals, and armed functionaries specifically delegated to keep order"*. Dari masyarakat yang masih sangat primitif menuju masyarakat yang lebih beradab, birokrasi juga berkem-bang dengan fungsi yang lebih kompleks: merumuskan, menerapkan dan menegakkan hukum serta menarik pajak.
Perkembangan jaman membawa perubahan di mana kebutuhan masyarakat menjadi sangat kompleks. Dalam masyarakat modern setidaknya ada beberapa indikasi perkembangan baru yang harus mampu direspon oleh birokrasi dengan benar:
Interaksi yang semakin global
Pengambilan keputusan yang lebih demokratis
Informasi yang mengalir deras dan memerlukan keputusan yang cepat
Perkembangan teknologi yang semakin canggih
Keburuhan kerjasama dan kompetisi sekaligus
Membangun kepemimpinan dalam birokrasi tidak cukup hanya membangun elit-elit yang ada dalam birokrasi. Bekerjanya birokrasi akan sangat tergantung pada seluruh aparatur yang berada di berbagai tingkatan. Dengan demikian, pola pengembangan kepemimpinan harus berangkat dari asumsi bahwa setiap orang adalah pemimpin. Untuk menciptakan pemimpin yang baik, harus ada proses seleksi SDM yang benar sehingga terpilih yang betul-betul berkualitas. Pola rekrutmen yang selama ini dilakukan hanya akan menghasilkan SDM kelas kedua karena yang terbaik sudah diambil oleh institusi non-pemerintah. Tidak adanya kompetisi yang serius dalam rekrutmen jabatan dalam birokrasi juga membawa dampak rendahnya mutu kepemimpinan seseorang yang menduduki sebuah jabatan.
Dalam pola pelatihan, praktik selama ini juga hanya membekali aspek kognitif dan sempit. Pemahaman terhadap praktik dan sesuatu yang berkembang di luar institusi birokrasi sangat rendah. Padahal diakui bahwa banyak institusi non-pemerintah seperti perusahaan swasta, lembaga donor dan LSM memiliki pola kerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pola kerja institusi pemerintah. Karenanya, transformasi nilai dari non-birokrasi ke dalam institusi birokrasi sangat penting. Wawasan, ketrampilan dan perilaku birokrasi akan semakin baik ketika banyak dari SDM birokrasinya memiliki pengalaman di luar birokrasi.
Membangun budaya kepemimpinan melalui kedua pendekatan tersebut tidaklah mudah. Adopsi gagasan tersebutJke dalam birokrasi menuntut perubahan baik struktural maupun kultural. Merubah aturan yang selama ini sudah dianggap established bukanlah hal yang mudah. Di samping itu, introduksi budaya baru ke dalam birokrasi juga sering menimbulkan resistensi.
BUDAYA BIROKRASI VERSUS BIROKRASI BERBUDAYA
Berbagai praktik birokrasi telah memberikan penyadaran bahwa seringkali birokrasi gagal memberikan kepuasan terkait dengan pela-yanan kepada masyarakat, bahkan inefisiensi justru terjadi pada lingkungan birokrasi itu sendiri. Walaupun didalam birokrasi telah diciptakan berbagai perbaikan regulasi, namun sampai saat ini masih juga ditemui munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan birokrasi seperti aparat yang arogan, prosedur yang berbelit, diskriminasi pelayanan khususnya kepada masyarakat miskin dan masih adanya "pungutan siluman" dan Iain lain.
Kalaupun terjadi berbagai perubahan dan modifikasi, birokrasi tidak cukup mampu menangkap dan menyesuaikan diri dengan segala perkembangan yang terjadi secara cepat di masyarakat. Ini dikarena-kan birokrasi menghadapi kendala kultural, struktural dan bahkan kendala mental birokratis, disamping kendala teknis. Perubahan birokrasi yang menuntut adanya adaptasi, pola generalisasi dan unifikasi seringkali meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup pelik karena pada dasarnya kultur birokrasi selalu menyertai perubahan yang terjadi. Ketika kultur birokrasi tidak cukup mengadaptasi perubahan birokrasi maka yang terjadi adalah "perubahan semu", artinya perubahan birokrasi tetap berjalan ditempat, padahal reformasi birokrasi sebenarnya merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar tawar lagi.
Kultur dan Etika Birokrasi
Kultur Birokrasi seringkali diartikan sebagai budaya kolektif masyarakat dalam menghayati dan memperlakukan birokrasi, jadi tidak terbatas pada perilaku aparat birokrasi. Berdasarkan pengertian terse-but maka bisa dikatakan budaya kolektif secara dominan memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam setiap perubahan yang terjadi pada birokrasi, sedangkan Etika Birokrasi lebih menunjuk pada karakter individu atau kelompok individu dalam hal ini adalah aparatur birokrasi secara individual ataupun kolektif, dalam memahami dan memperlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi. Dengan pengertian tersebut etika birokrasi adalah layaknya aturan main yang disepakati sebagai norma standar kinerja yang berlaku dalam lingkungan birokrasi.
Kedua hal tersebut sebenarnya merupakan karakter yang memiliki sisi positif yang saling menunjang satu dengan yang lainnya. Apabila keduanya berjalan secara positif maka birokrasi akart dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, namun demikian jika salah satu dari keduanya terjadi penyimpangan maka stigma birokrasi langsung terkena dampak negatifnya. Ambil contoh saja dengan munculmya kasus korupsi, sebenamya korupsi bukanlah budaya birokrasi, tetapi lebih merupakan penyimpangan dari pelaksanaart etika birokrasi
Lebih lanjut faktor utama pembentuk kultux dan etika birokrasi adalah terkait dengan moralitas yang secara jelas memberikan kuali-fikasi baik atau buruk terhadap sikap, perilaku, tindakan dan kebijakan yang diambil. Menurut Mas'ud Said (2007) terdapat 4 hierarki moralitas dalam kehidupan sebagai berikut
1. Moralitas personal (peta kehidupan pribadi) yang terbina sejak kecil di lingkungan keluarga, sekolah dan sosial kemasyarakatan yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku seseorang. Selan-jutnya moralitas personal merupakan "personal morality is afimctkm of our past and is dependent upon many factor, includingexperiences.'
Moralitas profesi (peta kehidupan profesi) yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang menjadi acuan dalam berpikir, bertindak serta menilai baik dan buruknya suatu perbuatan.
Moralitas organisasi (peta kehidupan organisasi) yang terbentuk dalam wujud aturan formal ataupun informal yang dirumuskan oleh suatu organisasi.
Moralitas sosial (peta kehidupan sosial) yang tercermin dalam karakter-karakter tertentu yang harus dimiliki oleh individu-individu anggotanya agar tercipta keteraturan, ketertiban dan berhasil mencapai tujuan bersama.
Birokrasiyang Berbudaya
Birokrasi pelayanan kepada publik juga telah berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah berkembangnya pelayanan publik yang didasarkan atas persetujuan antara masyarakat dan aparat birokrasi tentang bentuk dan model pelayanan yang disepakati atau yang lebih dikenal dengan Public Service Bargains.
Dalam khasanah kajian birokrasi, juga telah berkembang gagasan tentang birokrasi representatif, yaitu sistem pengorganisasian birokrasi yang responsif dan adil dalam mengakomodasi keanekaragaman ikatan budaya lokal. Karena itu, ada nuansa politis dalam semangat pengorganisasian birokrasi. Rekruitmen, promosi, pendidikan dan latihan dengan demikian menjadi persoalan penting yang perlu mempertimbangkan akses dan keadilan terhadap multikulturalisme lokal. Dengan birokrasi representatif harapannya pemerintahan lebih ikut dimiliki oleh semua golongan, Iebih dipercaya dan diapresiasi, keberadaannya menjadi Iebih bermakna di mata masyarakat, dan kinerja pemerintah sendiri, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam mengiinplementasikannya diharapkan menjadi Iebih sensitif terhadap kekhasan budaya lokal, sehingga dapat dihindarkan benturan-benturan yang tak diperlukan. Birokrasi yang demikian barangkali juga akan lebih mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, termasuk kepatuhan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
STUDI PERILAKU TENTANG RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN PERANAN ICT/E-GOV PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN
Terjadinya resistensi terhadap perubahan dalam mengadopsi penggu-naan ICT/E-Gov pada birokrasi pemerintahan, umumnya dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kemampuan tintuk menggunakan tekno-logi informasi seperti internet. Oleh karenanya timbul persepsi di kalangan birokrat bahwa penggunaan ICT/E-Gov belum saatnya diimplementasikan penggunaanya pada birokrasi pemerintahan. Sebe-narnya resistensi terhadap penggunaan ICT/E-Gov dapat dieliminir melalaui perubahan perilaku serta adanya keinginan atau dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan.
Agar penggunaan ICT/E-Gov dapat terwujud sebagaimana-mestinya diharapkan adanya kepercayaan trust, keterbukaan, dan keyakinan para stakeholder. Melalui penggunaan ICT/E-Gov akan tercipta suatu perubahan yang sangat mendasar dalam organisasi birokrasi. Perubahan ini diharapkan untuk menciptakan transfaransi, agar birokrasi terhindar dari kolusi korupsi dan nepotisme. Penolakan terhadap perubahan khususnya dalam penggunaan ICT/E-Gov pada birokrasi pemerintahan umumya hanya terjadi pada sebagian besar birokrat yang secara langsung bersentuhan dengan pengguna jasa. Sebaliknya birokrat yang tidak memiliki akses pelayanan publik secara langsung umumnya dapat menerima perubahan melalui penggunaan ICT/E-Gov pada birokrasi pemerintahan.
Penyelarasan antara H dan Birokrasi Secara Umum:
Penyesuaian H dengan Strategi (kerja) tidak akan terjadi dengan begitu saja maka perlu adanya perubahan perilaku birokrat dalam mengadopsinya.
Upaya ini memerlukan duknngan penuh dan aktif dari semua pejabat eselon; serta memerlukan suatu manajemen perubahan kreasi dan inovasi.
Upaya ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan memerlukan keahlian dan kepakaran, baik dari dalam lingkungan (birokrat) atau yang datang dari luar lingkungan (konsultan).
Upaya ini juga mempunyai resiko, dan ini memerlukan manajemen resiko yang memadai.
Upaya ini juga memerlukan kepemerintahan yang kuat dan mampu menunjukkan kinerja perubahan (ke arah yang lebih baik).
6 DIMENSI ADMINISTRASI PUBLIK
DIMENSI KEBIJAKAN
Pendahuluan
Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan ini dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh system organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energy atau system penggerak dan kendali atau dimensi manajemen. Dalam kenyataan, untuk memproses sebuah keputusan yang benar dibutuhkan serangkaian prinsip yang secara umum dibedakan atas prinsip rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternative terbaik yang siap untuk diimplementasikan.
Akan tetapi, sampai seberapa jauh prinsip-prinsip pilihan terbaik ini digunakan dalam proses pembuatan keputusan, merupakan isu penting yang terkesan kurang diberi perhatian yang memadai selama ini. Dimensi kebijakan ini memang sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Disini pelu dicatat bahwa apa yang hendak dikerjakan harus responsive terhadap masalah, kebutuhan dan aspirasi. Jadi tidak benar kalau kebijakan diputuskan atau dikeluarkan tanpa ada masalah, kebutuhan, dan aspirasi yang ill, dan tentu tidak bias juga didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan karena kebijakan ini adalah kebijakan public maka yang ditekankan di sini adalah ,masalah, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang seharusnya dilayani. Isu penting yang sering muncul adalah sudahkah kebijakan public merespons secara baik aspirasi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat ?
Batasan Dan Ruang Lingkup
Istilah “Kebijakan”
Perlu dibedakan istilah “Kebijakan” dengan “Kebijaksanaan” dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang pertama di atas menunjukkan adanya serangkaian alternative yang siap dipilih bedasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang seharusnya dilarang, atau sebaliknya, berdasarkan alas an-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Disini dapat dilihat bahwa kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alas an tetentu, sedang kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative tebaik. Dengan melihat perbedaan pengertian tersebut maka diharapkan kedua istilah tersebut digunakan secara tepat sesuai konteksnya.
Istilah “Kebijakan Publik”
Dalam berbagai literature terdapat begitu banyak variasi defenisi “kebijakan public” atau ”Public policy” dan tekesan tidak seagam dan mungkin seringkali membingungkan para mahasiswa yang mempelajarinya. Hal ini biasa dalam setiap disiplin, Karena cara pandang atau pesfektif yang dipakai oleh berbagai penulis sering variatif, sebagaimana tedapat dalam defenisi “Policy” diatas. Meski demikian secara umum suatu kebijakan public adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah.
Pergeseran Paradigma
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah public yang segera diatasi, mulai dari masalah yang paling sederhana atau gampang dipecahkan sampai yang paling sulit bahkan harus mencari inspirasi khusus dan memakan waktu yang lama untuk memecahkannya. Ada masalah yang pemecahannya mudah karena factor-faktor yang bepengaruh relative terbatas, mudah diramalkan kapan dapat dipecahkan, dan melibatkan sedikit actor, sementara yang lain bersifat sebaliknya. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kebijakan sebagai salah satu dimensi dari administrasi public, para eksekutif atau administrator dapat menemukan alternative terbaik dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.
Dalam sejumlah literature tentang kebijakan dapat dilihat upaya-upaya para pioneer kebijakan menghasilkan alternative terbaik (Martin, 1989), mulai dari pesoalan kapan kebijakan dianggap baik, bentuk analisis dan proses yang digunakan, elemen-elemen dan langkah-langkah yang harus diperhatikan, krriteria kesuksesan, sampai kepada saran untuk mengembangkan ilmu kebijakan “Policy science” , pengaruh kelompok kepentingan dan model-model yang sebaiknya digunakan.
DIMENSI MANAJEMEN
Manajemen Normatif
Pendekatan manajemen nomatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Effektivitas dari proses tersebut diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikordinasikan, dan dikonrrol secara efisien.
Manajajemen Deskriptif
Pendekatan manajemen deskriptif dapat diamati dari karya H. Mintzberg (19973) Mintzberg memberikan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh seorang manajer di tempat kerjanya, menurut Mintzberg, fungsi menajemen yang benar-benar di jalankan terdiri dari atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administrative, dan teknis. Jenis pertama adalah kegiatanpersonal yaitu kegiatan yang dilakukan manager untuk mengukur waktunya sendiri, berbicara dengan boker, mengahdiri pertandingan, dan kegiatan-kegiatan lain yang memuaskan dirinya atau keluarganya, dalam kontek organisasi, kegiatan ini mungkin dianggap penting, tetapi sebagai manusia, seseorang manager pasti memerlukannya, bahkan kadang-kadang menentukan keberhasilan kariernya,
Manajemen Publik
Manajemen public merupakajn suatu spesialisasi yang relative baru, tetapi berakar dari pendekatan normative. Woodrow Wilson-Penulis “The Study of Administration” di tahun 1987. Merupakan pionirnya didalam aliran ini yang dibicarakan benar-benar manajemen public. Didalam tulisannya, Wilson mendesak agar ilmu manajemen public segera mengarahkan pada orientasi yang dianut dunia bisnis (more businesslike), perbaikan kualitas personal dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahan. Pinsip dasar bagi studi administrative public yang mewarnai manajemen public yaitu :
Pemerintah sebagai setting utama organisasi
Fungsi eksekutif sebagai focus utama
Penacarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi.
Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi public.
Dimensi Struktur Organisasi
Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan siapa yang harus mengimplemenatsikan atau mengerjakan apa yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi pertama yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bekerja, baik secara vertical maupun horizontal. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah tepat differensi vertical (jarak dari unit paling bawah ke unit paling atas) dan differensi horinstal (jumlahdan jenis unit ke samping) telah sesuai dengan besarnya beban kerja dan komplesitas pekerjaan yang harus ditangani.
Dimensi Etika
Pembahasan Paradigma
Dalam literature administrasi public dan ilmu politik, selalu diingatkan sisi etika dariu administrasi public (Henry, 1995: 400-401). Memeang dari hari ke hari selalu muncul pelanggaran tika atau minconduct di dalam instansi pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Di Amerika Serikat sekalipun banyak pejabat public yang terlibat dalam perilaku yang tidak terpuji.
Aplikasi etika dam Moral
Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari Kode Etik yang dimiliki oleh administrator public. Kode Etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli huklum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama yang etik moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau betingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut. Pendapat tersebut tidak salah, tetapi harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan pubklik.
Dimensi Lingkungan
Pergeseran Paadigma
Dalam perkembangan administrasi public terdapat dua paadigma umum tebntang hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Paadigma ini dibangun berdasarkan respons organisasi terhadap lingkungannya. Paradigm pertama dikenal dengan anam “system tertutup” (closed system) dan kedua adalah “system terbuka” (open system) “Sistem tertutup” menggambarkan interaksi yang terbatas dari suatu orrganisasi terhadap lingkungannya dan apa yang dikerjakan organisasi tesebut hampi tidak tegantung kepada dinamika lingkungan. Karena itu, perkembangan organisasi tidak tergantung kepada lingkungannya.
Karakter lingkungan
Ada dua karakte penting dari lingkungan yaitu turbulence dan munifucience turbulence berkenan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau, atau tetap stabil , sedangkan munifucience berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumberdaya yang penting. Suatu ogfanisasi apabila ingin bertahan hidup atau bekembang, harus memperhatikan kedua sisi pentingdari lingkungan ini.
Dimensi Kinerja
Batasan “Kinerja”
Istila “Kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai ”penampilan” “Unjuk kerja” atau “prestasi”. Dalam praktek pengukuan kinerja dikembangkan secara ekstensif, intensif dan eksternal. Pengembangan kinerja secara eksentif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja, pengembangan kinerja secara intensif dimaksudkan bahwa lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja; sedangkan pengembangan secara ekstenal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja secara popular lebih diartikan sebagai penilaian hasil kerja individu, dan bukan kelompok, organisasi, atau proses sebagaimana telah disampaikan Swanson dan Holton III (1999) diatas. Padahal, kinerja individu tidak lepas dari kinerja proses dan organisasi. Apa yang dilakukan oleh individu tidak terlepas dari desain proses dan struktur serta perilaku organisasi yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
Governance Reform Indonesia (agus Pramusinto DKK
Enam dimensi strategis administrasi Publik 9 Yeremis T. Keban
Reformasi Birokrasi (faisal Tamin Hal. 63-98)
Reformasi administras (S.Wibawa Hal. 15-110)
Peng.Kinerja Pelayanan Publik (S urjadi
Patologi Dlm adm dan Org., (Makmur
Ilmu Adm.Publik Kontemporer, Miftha Thoha, Hal. 71 – 86)
Enam Dimensi Strgs Adm.Publik (Y.T.Keban hal 244-247)
Administrasi publik,(Harbani Pasolong)
Pengantar Adm.Pembangunan (Afifuddin Hal. 23-39)
Adm Publik kontemporer (Miftah Thoha
http://admneg08029.blogspot.com/2010/10/pengertian-administrasi-publik-menurut.html
Pemahaman tentang administrasi sebenarnya mengandung berbagai konsep yang terdiri dari berbagai variasi dengan mengandung makna masing-masing namun memiliki keterkaitan dan kebersamaan dalam keberadaannya. Pengalaman inderawi dari seseorang yang didukung oleh data empirik dapat membekali pengetahuan yang melahirkan konsep administrasi dengan bahan-bahan deskriptif dan aktual yang sangat penting, dalam rangka pengembangan pola pikiran rasionalitas yang berwawasan konseptual dan kemahiran dalam profesionalitas administrasi.
Keberadaan konsep administrasi tentunya melalui proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam, dimulai dari dorongan kemauan untuk mengetahui kemudian diperkuat oleh kemampuan menalar dalam suatu proses pemikiran. Keterpaduan antara kemauan atau keinginan dengan kemampuan menalar atau berfikir akan menciptakan dasar pengetahuan yang diistilahkan dengan knowledge. Pengetahuan yang direduksi oleh pemahamn secara mendalam atau sering juga disebut dengan istilah idea, pengertian atau biasa juga disebut dengan pemahaman secara mendalam dari berbagai pengetahuan maka melahirkan yang disebut dengan konsep. Oleh sebab itu pengertian atau pemahaman tentang konsep adalah akumulasi dari idea yang mengandung berbagai variasi dan setiap variasi mengandung berbagai nilai-nilai.
Dewasa ini menunjukkan bahwa perkembangan administrasi baik pada bidang negara(pemerintah) maupun bidang bisnis pertumbuhannya terjadi dengan pesat, sebenarnya itu adalah akibat dari berbagai faktor yang semuanya berkisar pada dinamika perkembangan pemikiran dan tindakan manusia dalam ikatan kerjasama. Adanya dinamika tadi akan memunculkan berbagai fenomena administrasi dan para administrator harus cermat menganalisanya dengan pemanfaatan nilai konseptual dan keprofesionalan administrasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan manusia yang terikat didalam kerjasama maupun masyarakat pada umumnya. Titik tolak utama melihat konseptual administrasi adalah adanya kebebasan intelektual manusia untuk melakukan suatu pemikiran sehingga dapat menemukan hakekat kandungan kebenaran konsep administrasi. Kebebasan tersebut antara lain ; kebebasan berfikir, bertindak, bersaing, moral, dan kebebasan berserikat.
Pengertian Administrasi
Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi, argumentasi tersebut berbeda-beda, walaupun pemaknaanya memiliki persamaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman dan pendalaman dari masing-masing ilmuwan administrasi itu sendiri. Menurut Sondang P.Siagian yang dikutip dari buku Prof. Dr. H. Makmur, M.Si, administrasi adalah “ Keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdayaguna dan berhasilguna “. Pemahamannya bahwa pemikiran dan tindakan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu diputuskan berdasarkan komitmen atau kesepakatan semua manusia yang terikat dalam kerjasama tersebut.
Ada lagi pengertian administrasi dari Hadari Nawawi, dia mengatakan bahwa administrasi berarti “rangkaian kegiatan atau proses pengendalian acara atau sistem kerjasama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisian dalam mewujudkan tujuan bersama.” Pemikiran Nawawi tersebut adalah melihat bahwa ajaran moralitas dan ajaran etika adminisrasi tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari kedua argumentasi tadi dapat dilihat walaupun pemaparannya berbeda namun tetap saja memiliki pemaknaan yang sama yaitu, adanya manusia yang lebih dari dua orang, ada tujuan yang jelas, pembagian tugas yang jelas, lalu tindakan efektik dan efisien, serta tindakan yang rasionalitas.
Fenomenologis Administrasi
Juhaya S.Praja mengatakan bahwa fenomenologis adalah realitas dalam arti yang ada diluar dirinya dan ini hanya dapat dicapai dengan “mengalami” secara intuisi, maka apa yang kita anggap sebagai realitas dalam pandangan biasa itu untuk sementara harus ditinggalkan. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani Phenomenon artinya sesuatu yang tampak. Dengan demikian, fenomenologi adalah aliran yang membicarakan sesuatu yang tampak.
Pemikiran terhadap pendekatan fenomenologi administrasi sangat besar pengaruhnya di dalam keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, karena semua proses perencanaan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan administrasi tidak ada satupun yang tidak melalui perhitungan berdasarkan fenomena yang berkembang menurut metode, cara dan teknik membacanya.
Fenomenologi administrasi dilihat dari sudut pandangnya ada beberapa macam, antara lain:
Fenomena politik. Kondisi politik seharusnya dapat dibaca dan dianalisis oleh para pelaku administrasi sehingga tidak mengalami ancaman dalam melakukan aktifitas yang telah direncanakan sebelumnya.
Fenomena sosial. Gambaran kondisi sosial yang berkembang harus dianalisis dengan matang karena terkadang fenomena yang muncul kepermukaan tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya.
Fenomena alam. Ketidak tepatan membaca fenomena alam akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan aktifitas administrasi karena alam dan manusia tidak dapat dipisahkan.
Fenomena organisasi. Organisasi yang dinamis membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam membaca fenomena yang ada sehingga kegiatan administrasi tidak terganggu.
Fenomena lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik dan perubahan yang terjadi turut mempengaruhi kegiatan administrasi.
Fenomena ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi tujuan administrasi.
Fenomena keamanan. Faktor kemanan merupakan hal yang penting karena stabil atau tidaknya kondisi yang ada akan sangat mempengaruhi kegiatan administrasi.
Empirikal Administrasi
Empirikal merupakan sinonim realitas administrasi yang bisa berkembang dalam alam pikiran manusia dan alam nyata di sekitar kehidupan manusia yang sering diistilahkan dengan bendawi. Atau bisa juga diartikan dengan keadaan tentang ada dan yang dapat ditangkap oleh indera. Empirikal administrasi ada beberapa macam, yaitu :
Empirikal keilmuan administrasi, meliputi kebenaran konseptual administrasi, kebenaran teoritis administrasi, dan kebenaran berfikir administrasi.
Empirikal profesional administrasi, meliputi kebenaran menata administrasi, kebenaran mencipta administrasi, dan kebenaran mendesain administrasi.
Kebenaran Ilmiah Administrasi
Kebenaran ilmu pengetahuan administrasi sesungguhnya lahir dari akumulasi rumpunan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi itu sendiri yang diberi suatu penjelasan. Sedangkan wujud kebenaran ilmu administrasi sangat banyak jenisnya, antara lain adalah; Kebenaran sumber, kebenaran data, kebenaran informasi, kebenaran analisis, kebenaran berfikir, dan kebenaran bertindak.
Fenomena menunjukkan bahwa kebenaran administrasi tampaknya sudah berada di cakrawala yang luas dan hampir tidak jelas lagi dinding pemisah yang tidak dapat ditembus oleh pemikiran dalam pembenaran ilmuan administrasi. Kini manusia sebagai pencari pencari pembenaran administrasi senantiasa mengalami kelelahan dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan yang begitu cepat di bidang ilmu admnistrasi yang tidak memiliki lagi batas akhir dalam pencapaian tujuan.
Fokus Kajian Administrasi
Fokus kajian administrasi merupakan suatu sasaran memandang dalam pemusatan pemikiran dan perhatian kita kepada obyek maupun subjeknya di bidang ilmu administrasi. Kajian obyektif administrasi adalah kajian yang sesuai dengan pokok permasalahannya, sedangkan kajian subjektif administrasi adalah suatu pandangan atau pemikiran seseorang yang tidak langsung
Objektivitas kajian ilmu administrasi sepatutnya mengikuti alur pemikiran yang pendekatannya secara radikal, menyeluruh, rasional dan objektif yang memfokuskan kepada hakekat realitas awal dan akhir terhadap perkembangan ilmu administrasi yang hanya berada dalam alam pemikiran manusia. Sedangkan subjektivitasya terhadap kajian administrasi dapat dilihat atas tindakan yang spekulatif dan tidak mengarah kepada pandangan yang sbenarnya. Fokus kajian administrasi sesungguhnya sangat banyak, namun secara universal dapat dilihat seperti:
Administrasi kepegawaian;
Administrasi keuangan;
Administrasi perkawinan;
Administrasi rumahtangga;
Administrasi pernahanan;
Administrasi perkantoran;
Administrasi kearsipan.
Penetapan fokus yang tepat dalam rangka pelaksanaan aktivitas administrasi yang telah ditentukan sebelumnya itu merupakan suatu gambaran bahwa kan memberikan suatu keberhasilan secara berdayaguna dan berhasilguna. Demikian pula sebaliknya, ketidakjelasan fokus administrasi yang akan dilaksanakan itu dapat dipastikan akan mengalami hambatan-hambatan. Jika hambatan ini tidak dapat diatasi maka tentu akan terjadi kegagalan dan akhirnya aktivitas administrasi yang bersangkutan akan mati.
BAG. 2. DEFINISI ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
Administrasi Publik atau dulu dikenal Administrasi Negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerjasama administrativ yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi publik itu sendiri adalah Public Service atau Pelayanan Publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial serta Manajemen.
Salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik ( masyarakat ).
Definisi administrasi publik terbagi atas dua, yaitu :
Administrasi Negara sebagai suatu Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif) dalam arti Sempit.
Administrasi Negara yang dilakukan oleh ketiga cabang Pemerintahan, yakni Legislatif, eksekutif dan Yudikatif dalam arti luas.
Definisi administrasi negara/publik menurut ahli, antara lain :
Edward H. Litchfield. Administrasi Negara adalah suatu Studi Mengenai bermacam-macam badan pemerintahan doirganisir, dilengkapi tenaga-tenaganya, di biayai dan di Pimpin.
Dwight Waldo. Administrasi Negara adalah Manajemen dan Organisasi dan Peralatannya guna Mencapai tujuan-tujuan Pemerintah.
Felix A.Nigro. Public Administration is Cooperative Group effort in Public Setting
Prajudi Atmosudirdjo. Administrasi Negara adalah administrasi dari negara,sebagai organisasi dan administrasi yg mengejar tujuan-tujuan yg bersifat kenegaraan
Arifin Abdulrachman. Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.
Marshall E.Dimock dan Gladys O. Dimock. Administrasi Negara adalah kegiatan Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan Politiknya.
John M. Pfiffner. Administrasi publik meliputi pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik
Leonard D. White. Administrasi Publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara.
E.H. Litcfiled. Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya dibiayai, digerakkan dan dipimpin
Felix A. Nigro : Public Administration : a. Usaha kelompok yang bersifat cooperative di lingkungan pemerintah b. Meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya c. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politikd. Amat berbeda dengan administrati privat e. Berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. Kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan publik
Chandler dan Plano (1988 : 29 ) : administrasi publik adalah suatu proses dimana sumberdaya dan personel public di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan , mengimplementasikan , dan mengelola keputusan dan kebijakan public. Disini mereka juga menjelaskan bahwa administrasi public merupakan seni dan ilmu ( art and science ) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan public untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainya.
Mc Curdy ( 1986 ) : administrasi publik yaitu sebagai salah satu metode pemerintah suatu negara dan dapat dilihat sebagai suatu proses politik serta dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Berarti administrasi negara tidak hanya mengurusi soal administrative negara melainkan juga persoalan politik. Orang biasa menyebutnya dengan “ Birokrasi “.
Fesler ( 1980 ) : administrasi publik yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam sekala besar untuk kepentingan publik. Dalam teori ini pemegang kekuasaan mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik.
Barton & Chappel : melihat administrasi publik sebagai “ the work of government “ atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Dalam definisi ini lebih menekankan keterlibatan personel dalam pelayanan public.
Nigro & Nigro : administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan public, yang mencakup ketiga cabang yaitu judikatif, legislative, dan axekutif . pendapat ini lebih mengedepankan lembaga dalam mengambil kebijakan.
Starling : administrasi publik yaitu semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagai mana yang telah di janjikan dalam kampanye pemilihan.
Rosenbloom : administrasi publik yaitu pemanfaatan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dalam rangka fungsi pengaturan pelayanan masyarakat.
Nicholas Henry : administrasi publik adalah suatu kombinasi yang komplek antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubunganya dengan masyarakat yang di perintah, dan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan publik .
Dimock & Fox : Administrasi publik merupakan produksi barang barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. definisi ini ditinjau dari segi atau aspek kegiatan ekonomi.
Pembagian ADN
Administrasi Pemerintahan
1. administrasi Sipil
2.administrasi Militer
(Tujuannya Pelayanan Masyarakat)
Administrasi Perusahaan Negara
1. transportasi
2. industri strategis
3. Asuransi
4. Perbankan dan perusahaan lainnya.
(Tujuannya Pelayanan dan Keuntungan)
Teori administrasi
Alur pemikiran manajemen
Ciri Pokok aliran ini.
1. Dipengaruhi oleh Pemikiran-pemikiran Managemen Ilmiah
2. Administrasi Negara sebagai ProsesManajemen Pemerintahan
3. Pada awalnya aliran ini dianggap terlalu mekanistis
Prinsip-prinsip Manajemen
POAC (Planning,organizing,actuating and Controlling)
POSDCORB(planning,Organizing,Staffing,Direting,coordinating,reporting
POCO (Planning ,organizing, controling)
POASCO(planning,organiszing,assembling resources, supervising, controling
Alur pendekatan
Alur ini dipengaruhi oleh beberapa disiplin ilmu antara lain, Psikologi, sosiologi dan antropologi. Adapun Prinsip dari alur ini:
Aspek Nilai dan Prilaku berpengaruh terhadap perkembangan administrasi Negara
Perilaku tersebut tercermin dalam organisasi, yakni prilaku dan pengembangan organisasi
4.Alur Pendekatan KontinumPolitik – administasi
a. Alur ini menantang adanya dikotomi antara politik dan administrasi.
b. Alur ini justru berpendapat bahwa tugas Perumusan Kebijakan politik, melaksanakan dan pengawasan itu di jalankan oleh adm Negara,
alur pemikiran ekologi
Alur ini berpendapat bahwa terjadi keterkaitan antara administrasi Negara dgn Lingkungannya.
Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh antara lain adalah: aspek sosial Budaya,ekonomi, keamanan, kependudukan dan seluruh aspek kehidupan secara timbal balik terhadap administasi negara.
Alur pemikiran administrasi pembangunan
Adm Pembangunan sebagai (agen Of Change)melalui berbagai aspek:
Perencanaan Berorientasi pada Pelaksanaan
Transfer Teknologi
Transformasi sosial
Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
Pemrataan hasil Pembangunan
Ada 4 Konsep Adm.Pembangunan yang bersifat Implementatif.
Konsep Pembaharuan Administrasi Negara (Reformasi administrasi Negara)
a. Perubahan Sistem
b. Metode dan
c. Kinerja administrasi Negara
2. Konsep Pembinaan Kelembagaan disesuaikan dengan tuntutan perubahan
3.Konsep Studi Kebijakan (Policy study)
4. Study implementasi
Ciri2 kekuhususan adn
Pelayanan administrasi bersifat Urgen.
Pelayanan administrasi Bersifat menopoli dan semi menopoli
Dalam memberikan pelayanan adm negara dan administratornya berdasar pada regulasi.
Adm Negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar.
Pelayanan yg diberikan sangat tergantung pada penilaian rakyat, ia tidak boleh memihak,harus adil, proporssional ,bersih dan kepentingan orang banyak.
Ciri lain
Administrasi Negara tidak bisa dihndari
Administrasi Negara memerlukan Kepatuhan
3. Adminsitrasi Negara Memiliki prioritas
Administrasi Negara cakupannya sangat luas
Pimpinan atasnya bersifat politis
Pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur
Banyak yang diharapka dari administrasi negara.
Paradigma adn
Thomas Khun (1993) Paradima adalah:
Cara pandang
Nilai-nilai
Metode
Prinsip dasar atau
Cara memecahkan suatu masalah yg dianut suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu.
Paradigma Administrasi Publik ada lima
(Nicolas Henry; 1988:33-54)
Paradigma:
Dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926)
Prinsip-prinsip administrasi Negara (1927-1937)
Adm.Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1954-1970)
Administrasi negara sebagai ilmu administrasi Negara
Paradigma G.Fredericson (1983:27-30) ada enam paradigma adm Publik:
Birokrasi Klasik
Fokus : Disain, Strukltur organisasi, fungs Mgmnt
Locus: Berbagai org.Pemerintahan & Bisnis.
Nilai : Efesiensi dan efektifitas, ekonomi &
rasionalitas
II.Birokrasi New Klasik
Fokus : Proses Pengambilan Keputusan
Locus : Keputusan
Nilai : Penerapan perilaku,ilmu manajemen,
dan penelitian operasi.
III. Kelembagaan
Fokus : Pemahaman Perilaku Birokrasi
Lokus : Prilaku Pengambilan yg bersifat
gradual dan Incremental
Nilai : Efesiensi dan Efektifitas,produktifitas,
kurang diperhatikan
IV. Hubungan Kemanusiaan
Fokus : Dimensi-dimensi kemanusiaan
Lokus : aspek sosial,Kemanusiaan dalam
organisasi atau birokrasi
Nilai : Keikutsertaandlm peng.Keputusan,
minimasi perbedaan,keterbukaan,
aktualisasi diri dan optimasi tingkat
kepuasan.
V. Pilihan Publik
Fokus : Pelayanan kepada pelayanan Kep. Publik
Lokus : Tidak Terlepas dari Politik
Nilai : Barang dan jasa
VI. Administrasi Negara Baru
Fokus : Mengorganisasikan, menggambarkan,mendesain organisasi
agar lebih maju
Lokus : Sistem Desntralisasi dan organisasi yang demokratis,
mengundang partisipasi dan pemberianjasa-jasa yg
diperlukan masyarakat
Nilai : Kemanusian secara Maksimal.
Paradigma/Aliran adm.Publik menurut:
(Gerald E. Caiden: 1982: 212-222)
Aliran :
Peroses administrasi (POSDCORB)
Empiris Administrasi (Bukan hanya Teori)
Perilaku Manusia (KOKPSIS)
Analisis Birokrasi (Weberian /Birokrasi Weber)
Sistem Sosial ( Org.Sbg Siso yg terbuka/tertutup
Pengambilan Keputusan (Pilihan Tepat)
Matematik dan statistika (Perhitungan cermat)
Integratif (Konsolidasi)
Pergeseran Paradigma dari Birokrasi ke POST BEUROCRATIC paradigm oleh Barzley & Armajani
No Paradigma Birokratik Post bureaucratic paradigm
1 Menekankan kepentingan Publik,efesiensi adm & kontrol Menekankan pd hasil yg bergna bagi masy. Kualitas nilai, dan keterikatan terhadap norma
2 Mengutamakan fungsi otoritas dan struktur Mengutamakan misi , pelayanan dan hasil ahir (outcome)
3 Menilai biaya,menekankan tanggung jawab(Responsibility) menekankan pemberian nilai bagi masyarakat, membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja.
4 Menekankan pada aturan dan norma Menekankan pemahaman dan penerapan norma2, identifikasi & Pemecahan Masalah dan perbaikan yg berkelanjutan
5 Mengutamakan beroperasinya sistem2 administrasi M enekankan pemisahan antra pelyanan dengan kontrol,membangun dukungan trhdp norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif ,mengukur hasil dan umpan balik.
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN ADMINISTRASI NEGARA
BAB III
PENYAKIT ADMINISTRASI, KEJAHATAN ADMINISTRASI, DAN KEMARJINALAN ADMINISTRASI
PENYAKIT MANUSIA DAN TERAPINYA
Kelebihan manusia dengan kepemilikan ilmu pengetahuannya, membuat manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kewajaran gelar manusia sebagai makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya menyebabkan manusia senantiasa berusaha menciptakan inovasi-inovasi tujuan hidup yang lebih baik, sehingga dapat menghindarkan diri dari virus-virus penyakit yang dapat berakibat fatal dalam kehidupan setiap manusia sebagai bagian integral terhadap proses administrasi. Yang dimaksud inovasi untuk mewujudkan harapan kehidupan manusia yang layak, menurut Purwanto, kata inovasi secara harfiah memiliki dua pengertian; pertama, inovasi sebagai kata sifat artinya sebagai pengenalan sesuatu yang baru; kedua, inovasi sebagai kata benda mengacu kepada pengertian suatu ide baru, cara baru atau penemuan. Manusia dalam melakukan suatu aktivitas sehari-harinya akan mengalami perubahan dalam peningkatan apabila memiliki inovasi yang tepat. Banyak manusia yang merasa sudah mencapai apa yang telah dicita-citakannya atau dengan kata lain telah mencapai puncak kesuksesan pada jabatan atau karier dalam administrasi terutama pada administrasi Negara.
Manusia yang sukses dalam mengembang karier, dapat dipastikan memberikan manfaat secara social, ekonomi maupun politik bagi kehidupan administrasi. Namun demikian kadang manusia yang bersangkutan sesungguhnya mengalami kegagalan dalam menemukan hakikat jati dirinya sendiri. Kondisi yang dia alami manusia seperti ini merupakan suatu penyakit yang banyak diderita manusia khususnya pada zaman modern sekarang ini gambaran semacam ini adalah orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya secara jelas. Terdapat pertalian yang sangat erat dalam kehidupan manusia antara kebutuhan yang memuaskan fisik dengan kebutuhan yang memuaskan non fisik, antara manusia pembangun teori dengan manusia pengguna teori, antara manusia berpikir dengan manusia yang bekerja dan lain sebagainya. Pertalian ini dapat menentukan keanekaragaman peradaban manusia. Corak dan warna peradaban manusia dari suatu zaman atau suatu daerah ditentukan oleh jenis kebutuhan, bangunan teori yang diembannya, cara berpikir terhadap alam sekitarnya dan lain sebagainya. Hal ini tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika perubahan manusianya itu sendiri. Dalam perkembangan sosial manusia, banyak dikeluhkan sifat materialistik, kebiasaan konsumtif, hidup dalam kemiskinan, yang mendorong manusia melakukan korupsi yang merupakan bentuk virus penyakit manusia yang telah mengakar pada dunia empirik. Kondisi ini yang banyak merasakan adalah angkatan kaum muda yang dibesarkan atas kevakuman nilai-nilai moralitas.
Proses modernisasi perkembangan manusia ternyata tidak selamanya memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, melainkan menciptakan persoalan baru dalam kehidupan manusia. Akibat yang paling nyata terhadap kehidupan manusia adalah proses pergeseran budaya yang tidak signifikan dengan nilai-nilai dasar (cultural loss). Masyarakat tertentu hingga sebagian besar manusia kehilangan makna dan pandangan hidupnya. Irasionalisme dan mistisisme dalam budaya dikritik tajam oleh angkatan muda karena dipandang sebagai penyakit yang dapat merusak harkat dan hakekat manusia. Kelemahan manusia tampak sebagai fakta yang menekankan kehidupan dan mewakili dalam kegagalan jika dihadapkan pada persaingan untuk mencapai suatu harapan. Manusia yang memiliki kelemahan merupakan penghambat dalam menciptakan inovasi, tetapi bila memiliki kekuatan akan mempercepat dalam menciptakan inovasi, yang meliputi :
Hargai semua ide yang baru dari berbagai sumber yang dapat dijadikan bahan dalam menciptakan pembaharuan terhadap diri kita, dan terhadap orang lain.
Pengaruhi orang lain yang dianggap harus memerlukan persetujuan atau kesepakatan dalam menciptakan suatu perubahan sesuai dengan yang kita kehendaki bersama.
Terima dengan lapang dada kritikan dan masukan terutama yang menunjukkan kelemahan dalam menangkal kegagalan.
Lakukan identifikasi semua ide atau kritikan, baik yang menunjukkan kegagalan maupun yang menunjukkan keberhasilan.
Ciptakan mawas diri dari semua aspek tindakan yang memungkinkan dapat menciptakan pertentangan yang berpotensi melahirkan kegagalan.
Meyakinkan bahwa penerimaan dan pemberian informasi senantiasa mengandung kebenaran dan dapat dimanfaatkan.
Pada awal terjadinya suatu proses perubahan membutuhkan pemikiran kritis dalam rangka mengenali dan mengantisipasi apakah memiliki kekuatan dalam menghadapi perubahan tersebut, ataukah sebaliknya akan kita dihadapkan kegagalan dalam menghadapi perubahan tersebut. Inisiatif untuk mengantisipasi perubahan dalam suatu bentuk pelaksanaan aktivitas administrasi senantiasa diperlukan suatu bentuk kesepakatan atau komitmen, sehingga perubahan yang akan terjadi itu dapat memberikan manfaat secara maksimal untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Merenungkan tentang umat manusia, berarti merenungkan tentang sejarah penderitaan baik yang ditimbulkan secara alamiah maupun penderitaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.
Penderitaan yang dialami oleh manusia karena disebabkan oleh manusia itu sendiri merupakan suatu catatan para ahali untuk melakukan suatu renungan dalam rangka menganalisis agar dapat meminimalisir penderitaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Pemikiran tentang penderitaan manusia yang disebabkan oleh virus patologi sosial, memang sulit menentukan kepastian jenis virus sebagai penyebabnya, tetapi yang pasti adalah ketidakpastian. Penentuan jenis dan bentuk virus sudah sulit dipastikan karena penyakit sosial ini virusnya sangat beraneka ragam dalam komunitas manusia tertentu. Misalnya penyakit kemiskinan. Oleh sebab itu untuk menerapinya memerlukan juga variasi yang disesuaikan dengan tuntutan manusia yang bersangkutan.
Penyakit Iri Hati dan Terapinya
Keberhasilan seseorang merupakan refleksi dari kesadaran dari suatu sasaran kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara terencana dengan tahapan yang sistematis, demikian pula sebaliknya kegagalan seseorang terhadap suatu bidang usaha karena tidak dilakukan secara sadar, dalam artian dilakukan secara sembrono atau dilakukan asal-asalan.
Bekerja bergerak maju atau berusaha menciptakan perubahan menuju yang lebih baik, jelas lebih mudah dilakukan bila memiliki kemampuan masa depan. Kunci keberhasilan untuk meraihnya adalah adanya keterlibatan lebih awal dengan melakukan konsultasi sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi mengarah kepada hal-hal yang bermanfaat dan sifatnya positif. Idealnya perhatian terbesar yang seharusnya kita lakukan adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk organisasi dan bukan apa yang dikerjakan organisasi untuk kita.
Bagi manusia yang tidak berdaya akan mengalami ketakutan, tetapi kondisi semacam itu sangat memungkinkan akan melahirkan kekuatan. Perubahan seperti ini dari diri manusia menjadi suatu alasan yang kuat karena keirihatian terhadap orang lain itu memperoleh kakuatan untuk melakukan penindasan terhadap orang lain, dan merasa bangga jika orang lain itu mengalami kegagalan dan penderitaan. Rekasi yang paling alami pada diri manusia terhadap masalah yang baru dan tidak diharapkan sebelumnya adalah melakukan penolakan, dan bila tidak terpenuhi maka akan melakukan perlawanan. Dalam melakukan rekasi yang cepat biasanya dimilki oleh orang yang bertipe toleran, konvensional, dan pemberontak dalam rangka menyingkirkan para pembuat masalah. Iri hati adalah suatu penyakit sosial yang berkembang dalam kehidupan manusia baik yang terselubung maupun terang-terangan yang dinampakkan pada perilakunya. Penyakit iri hati dalam sebuah organisasi sangat berbahaya dalam perkembangan organisasi yang bersangkutan, karena bisa saja mematikan kreativitas manusia yang terdapat dalam organisasi bahkan organisasi tersebut terancam bubar.
Oleh sebab itu penyakit iri hati bagi manusia dalam organisasi harus diterapi untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Keperkasaan manusia dalam organisasi tergantung pada elemen-elemen kesempatan yang dapat diraihnya terutama cara memperolehnya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan virus patologi iri hati terutama bagi manusia yang tidak memiliki kesempatan meraih kesempatan yang sama. Dewasa ini manusia sedang dihadapkan dengan masalah, bagaimana mendukung kemajuan teknologi dan polarisasi modernisasi manusia yang lebih cenderung berifat konsumtif. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta polarisasi modernisasi, kenyataannya semakin memperkuat timbulnya perasaan keirihatian terhadap manusia lainnya. Penyebab munculnya keirihatian dari setiap komunitas manusia adalah sebagai berikut :
Komunitas manusia anak-anak. Derajatnya sangat rendah tetapi frekuensinya tinggi. Konflik yang diciptakan karena keirihatian dalam lingkungan anak-anak menunjukkan intensitasnya sangat rendah dan tidak berlangsung lama. Untuk menerapi konflik akibat dari keirihatian pada golongan anak-anak ini, cukup membiarkan dan tidak memihak di antara mereka.
Komunitas manusia dewasa. Intensitas keirihatian bagi manusia dewasa frekuensi keirihatian rendah, tetapi derajatnya dapat dikatakan sangat tinggi. Akibat dari pada keirihatian manusia dewasa dapat menciptakan konflik dan menciptakan keresahan manusia lainnya atau masyarakat disekitarnya. Untuk menanggulangi keirihatian bagi manusia dewasa ini, perlu diperlakukan secara dewasa pula dengan materi yang lebih banyak mengarah kepada moralitas dan rasionalitas ketimbang bujukan atau rayuan yang tidak meiliki makna berarti dalam dunia manusia dewasa.
Komunitas manusia orang tua. Intensitas keirihatian yang sifatnya terselubung lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan intensitas keirihatian yang sifatnya terang-terangan. Secara umum orang tua dalam melakukan interaksi dengan sesame manusia biasanya serba hati-hati, tetapi keirihatian terhadap seseorang tidak dapat terhindarkan dan bahkan derajatnya sangat tinggi walaupun secara realitas frekuensinya lebih tinggi. Terapinya harus dilakukan secara hati-hati karena mungkin saja bisa terjadi tujuan untuk menerapi tapi hasil yang dicapai adalah virus patologi yang memungkinkan lebih ganas dari virus sebelumnya.
Komunitas manusia pegawai. Manusia sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta intensitas keirihatian terhadap sesama pegawai dimana setiap hari saling berinteraksi dan memahami kondisi dan kualitas masing-masing mendorong terciptanya keirihatian dengan frekuensi dan derajatnya meningkat atau dengan kata lain sangat kuat. Terapinya adalah penegakan disiplin harus dilakukan kemudian diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas dan adil.
Komunitas manusia pejabat. Keirihatian sebagai pejabat dapat memberikan dua sasaran tembak; pertama, iri terhadap bawahannya karena meiliki kelebihan, pejabat yang bersangkutan kemungkinan tidak akan memberikan peluang pada bawahannya itu untuk lebih berkembang: kedua, adalah keirihatian terhadap sesame pejabat. Terapinya adalah menciptakan kekuatan moralitas dan menyandarkan dalam wawasan keimanan dengan meningkatkan rasa kasih sayang kepada sesame manusia.
Komunitas manusia pengusaha. Realitas di dunia internasional, nasional, maupun regional terhadap keirihatian antara komunitas manusia pengusaha senantiasa mengalami peningkatan frekuensinya. Virus penyakit iri hati dan usaha untuk penanggulangannya tentunya dibutuhkan komitmen secara sehat serta saling menghormati dalam suasana tertentu.
Virus penyakit iri hati sulit menemukan pengobatan yang dapat menyembuhkannya karena memang merupakan suatu dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Penyakit iri hati sesungguhnya tidak selamanya kita pandang selalu negatif dan menakutkan, tetapi juga kita bisa mendatangkan suatu hal yang positif, tetapi yang penting bagaimana kita menyikapi penyaki iri hati itu sendiri. Kemauan untuk menghindari suatu virus patologi iri hati sesungguhnya terbentuk karena melalui proses yang panjang dari pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup masing-masing manusia.
Penyakit Adu Domba dan Terapinya
Kesejahteraan merupakan keberhasilan manusia terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan atau dengan kata lain sebagai bidang pekerjaan yang diminatinya karena memiliki kemampuandan keunggulan terhadap manusia lainnya. Demikian pula halnya masalah penyakit adu domba bisa saja terdapat pada praktisi atau ilmuwan, khususnya ilmuwan dan praktisi administrasi sebagai manusia pelaksana dan pemikir dalam menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam proses kerjasama.
Kemampuan manusia bukanlah semata-mata keahlian untuk mengekspresikan pengetahuan dalam memperoleh keinginan, tetapi pada dasarnya sebagai sarana untuk mengenali siapa dirinya sendiri, karena kemampuan merupakan alat terpenting bagi manusia untuk menguasai dunia dan melakukan interaksi dengan sesamanya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu dalam menciptakan kelayakan atau kesejahteraan bagi setiap manusia adalah dengan adanya korelasi atas formulasi secara signifikan antara kemampuan, pemahaman dan keberhasilan, yang meliputi :
Cepat tanggap.
Kejelasan peran;
Keseimbangan strategi dengan taktik.
Ketepatan komunikasi.
Tindakan adu domba yang senantiasa dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, baik masyarakat yang hidup di pedesaan maupun yang hidup di perkotaan selalu mengandung dua sudut pandang; pertama, memberikan manfaat yang positif manusia yang diadudombakan itu; dan kedua, menciptakan kesengsaraan dan bahkan malapetaka bagi manusia yang diadudombakan itu. Penyakit adu domba adalah suatu tindakan manusia yang menciptakan peta konflik antara komunitas manusia yang satu dengan komunitas manusia lainnya, sehingga terjadi adu argumentasi bahkan sampai terjadi adu fisik yang pada akhirnya kedua-duanya mengalami kekalahan dan yang menang adalah yang melakukan adu domba tersebut.
Penyakit Etika, Estetika dan Terapinya
Tingkat kekacauan dan ketidakpahaman hakikat etika akan menimbulkan penentangan dan permusuhan antara manusia itu sendiri, baik sebagai pemikir dan pelaksana maupun sebagai anggota organisasi sampai kepada anggota masyarakat pada umumnya.
Mempertahankan pemikiran dan tindakan otoritas kesucian banyak terjadi dalam masyarakat awam terutama memiliki anggapan yang picik. Oleh karena itu menciptakan reaksi terhadap mereka yang memiliki pemikiran yang berlawanan. Jika pola pemikiran ini terjadi di kalangan kaum cendekiawan, tokoh pendidikan, kalangan perguruan tinggi, maka kondisi semacam ini merupakan pertanda krisi intelektual yang mendekati taraf memprihatinkan, yang pada akhirnya akan memunculkan virus penyakit etika dalam pemikiran manusia.
Etika adalah sekumpulan aturan hidup dalam komunitas manusia tertentu untuk menciptakan keteraturan, kedamaian dan dapat menciptakan kejelasan suatu tindakan atau perbuatan manusia yang bisa dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Penyakit etika adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pertentangan ketentuan yang telah menjadi kesepakatan secara berkesinambungan dalam komunitas manusia tertentu. Penerapan suatu etika dalam proses kegiatan administrasi adalah untuk memberikan keberhasilan yang berdayaguna dan berhasil guna dan harus ditopang dengan estetika.
Estetika adalah suatu metode dan teknik untuk mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam etika, sehingga dapat menciptakan suatu kesenangan, kecintaan, keindahan dan sejenisnya. Nilai-nilai etika dan estetika tersebar pada diri manusia, keluarga, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada Negara internasional. Pertalian dari nilai-nilai etika dan estetika ini dengan sebarannya, memang tidak dapat disangkal bahwa etika di satu pihak komunitas manusia tertentu berbanding terbalik dengan etika yang dipanuti komunitas lainnya. Etika dan estetika sangat dibutuhkan untuk sarana pencegahan berkembangnya suatu bentuk virus patologi yang akan menghambat perkembangan aktivitas administrasi. Kreativitas dalam administrasi merupakan perpaduan antara pengetahuan dan imajinasi dengan ketrampilan atau kemahiran palaksanaan suatu aktivitas administrasi.
Penyakit Fanatisme dan Terapinya
Keteguhan dalam pendirian dan ketangguhan dalam pemikiran adalah sesuatu hal yang sangat positif dalam suatu aktivitas, tetapi keteguhan pemikiran dan keteguhan dalam pendirian serta kematangan dalam tindakan yang berlawanan dengan perubahan secara alamiah sebenarnya dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, kelompok dan mungkin saja kehidupan organisasi secara luas. Hal inilah yang dimaksud dengan penyakit fanatisme.
Mengatasi penyakit fanatisme pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mengcakrawalakan wawasan keilmuan, wawasan ketaqwaan, pengkayaan pengalaman, kelestarian budaya dan ketaatan terhadap etika dalam menghadapi berbagai kondisi yang senantiasa dapat mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh lingkungan sosial maupun karena kondisi manusia itu sendiri. Penyakit fanatisme merupakan penyakit multidimensi dan multiancaman, karena memang berada dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang penanganannya tidak cukup hanya peningkatan wawasan keilmuan, keimanan, pemberdayaan, dan lain sebagainya, tetapi harus dilakukan secara simultan dan bukan secara parsial dari seluruh aspek pemikiran dan aktivitas dalam rangka mewujudkan proses kerjasama sebuah organisasi.
Penyakit Cinta dan Terapinya
Penyakit cinta adalah suatu proses tindakan atau ucapan bahasa yang dapat menciptakan akibat penderitaan diri sendiri, orang lain, maupun perusakan makhluk dan lingkungan sekitarnya. Salah satu langkah yang dipergunakan dalam rangka menetralisir penyakit cinta adalah dengan melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh perunding yang memiliki kemahiran untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh virus penyakit cinta. Pelaku perundingan diharapkan mampu menciptakan situasi dimana perbedaan-perbedaan pendapat tidak lagi menentukan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dapat menaati apa yang dianjurkan oleh juru runding, sehingga kedamaian dan cinta kasih dapat terwujud dengan baik. Jenis virus penyakit cinta :
Cinta jabatan.
Cinta pekerjaan.
Cinta teman.
Cinta keluarga.
Cinta harta.
PENYAKIT ADMINISTRASI DAN TERAPINYA
Penyakit atau patologi administrasi adalah suatu fenomena sosial yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, moralitas,dan rasionalitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri. Menurut Kartini Kartono, patologi administrasi adalah ”semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan , stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga,disiplin kebaikan dan hukum formal. Penyakit atau patologi administrasi, secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana manusia sebagai unsur utama dalam administrasi, niat utamanya seharusnya adalah bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama, tetapi niat utamanya disini berubah menjadi bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Macam-macam Penyakit Administrasi dan Terapinya:
Penyakit Nepotisme dalam Administrasi dan Terapinya
Penyakit nepotisme dalam administrasi, artinya, ada secara individu atau sekelompok manusia yang menikmati suatu hasil dari kerjasama sebagian besar manusia yang merasa dirugikan dan dizalimi oleh seseorang atau sekelompok kecil orang tetapi memiliki otoritas yang sangat besar. Jadi dengan leluasa melakukan penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Penyakit nepotisme administrasi juga menciptakan suatu perubahan dalam sebuah bentuk kerjasama, tetapi perubahan yang diciptakan tersebut berorientasi kepada perubahan negatif, atau dengan kata lain perubahan dalam arti penurunan dari seluruh aspek yang dimiliki oleh bentuk kerjasama. Sebagai contoh, jangkauan kegiatan operasional dengan unit organisasi sebanyak sepuluh, tetapi setelah diserang penyakit nepotisme administrasi maka semakin lama semakin berkurang unitnya.
Penanganan virus penyakit nepotisme dalam administrasi seharusnya dilakukan secara terus menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu permulaan karena diawali oleh pemikiran yang dilandasi wawasan keilmuan, ketangguhan moralitas, dan ketangguhan iman. Oleh sebab itu kita semua harus senantiasa menjujung tinggi nilai-nilai kebenaran, sehingga virus-virus penyakit nepotisme itu akan mengancam kehidupan kita setiap saat .Sebaiknya semua manusia yang terlibat dalam kerjasama untuk melakukan aktivitas administrasi saling mengontrol dan me- ngingatkan antara satu dengan yang lainnya akan bahaya laten virus penyakit nepotisme itu.
Penyakit Kolusi dalam Administrasi dan Terapinya
Administrasi berfungsi sebagai alat pikir ilmiah untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam kehidupan berserikat antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Jika administrasi tidak dapat lagi menciptakan pengaturan dan keteraturan ini, maka fenomena ini memberikan informasi bahwa administrasi itu mengalami gejala penyakit kolusi dan perlu segera ditangani oleh konsultan yang handal. Menurut Dubrin dalam Wibowo, terapi dari penyakit kolusi:
Sumber daya pengetahuan (knowledge resources)
Sumber daya ilmu (science resources)
Sumber daya fisik ( physical resources)
Sumber daya informasi (informational resources)
Sumber daya analisis (analysis resources)
Sumber daya finansial (financial resources)
Sumber daya komitmen (commitment resources)
Sumber daya manusia (human resources)
Sumber daya kekuasaan (power resources)
Sumber daya organisasi (organization resources)
Penyakit Korupsi dan Terapinya
Korupsi suatu perbuatanm atau tindakan seseorang atau beberapa orang, baik statusnya sebagai bawahan maupun sebagai pejabatdalam suatu organisasi, baik organisasi negara, pejabat pemerintah,pejabat politik, dsb, yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keimanan, dan peraturan perUUan yang berlaku dengan caramendapatkan sesuatu keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang dapat berakibat merugikan orang lain, negara, pemerintah maupun organisasi swasta lainnya.
Menurut Wahyudi Kumurotomo, korupsi adalah:
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.
Terapi penyakit korupsi dalam administrasi adalah dengan cara:
Penyadaran etika
Penyadaran moralitas
Peningkatan keimanan
Kelayakan hidup
Penegakan peraturan
Pemberian pemahaman
Pemberian sanksi
Penyakit Keserakahan dalam Administrasi dan Terapinya
Penyakit keserakahan dalam administrasi adalah suatu metode, teknik dan taktik yang dilakukan seseorang anggota yang terikat dalam ikatan bentuk kerjasama berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau keseluruhan faktor-faktor kenikmatan (material/benda) dengan mengorbankan orang lain. Menurut Jalaluddin, terapi patologi keserakahan adalah sbb:
Kegiatan berkarya, bekerja, dan mencipta, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas dan kewajiban masing-masing.
Keyakinan atas penghayatan nilai-nilai tertentu (kebenaran, keindahan, keimanan dan lainnya).
Sikap tepat yang diambil dalam keadaan dan penderitaan yang tidak terelakkan terhadap setiap manusia.
Penyakit Egoisme dalam Administrasi dan Terapinya
Penyakit Egoisme dalam Administrasi adalah sifat-sifat manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan suatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan atau suatu kegiatan. Secara fenomenologis, manusia yang memiliki sifat-sifat egoisme adalah manusia yang mempunyai kecendrungan sebagai manusia tertutup (introver) Biasanya orang seperti ini berpikiran rasional dan cerdas namun juga mempunyai kecendrungan sebagai manusia yang kikir dan kepeduliannya terhadap manusia lainnya sangat kecil, bahkan hampir tidak ada.
Terapi penyakit egoisme dalam administrasi adalah sbb:
Melalui interaksi social;
Melalui keterbukaan;
Melalui pendidikan dan pelatihan
Melalui kelompok informal dan formal
PENYAKIT BIROKRASI DAN TERAPINYA
Kekuasaan dan kewenangan manusia yang terikat dalam sebuah birokrasi memiliki tingkatan yang berbeda-beda, semakin tinggi posisi seseorang maka kekuasaan dan kewenangan semakin besar tetapi tanggung jawab dalam penyelesaian berbagai aktivitas semakin kecil dan sebaliknya. Fenomena ini dalam birokrasi mendorong manusia untuk dapat merebut kekuasaan dan kewenangan yang lebih tinggi. Perebutan kekuasaan dan kewenangan yang tidak didasarkan kepada profesionalisme, rasionalisme dan moralitas merupakan suatu penyakit atau patologi dalam birokrasi. Hal ini akan berakibat:
Perubahan yang terjadi dalam birokrasi bukan didasari kepada tindakan profesionalitas, rasionalitas danmoralitas sehingga kehidupan birokrasi semakin lemah dan lesu.
Tidak efektif dan efisiensinya dalam mengembangkan tuntutan para anggota birokrasi terhadap performa profuknya dengan kebutuhan pengembangan birokrasi itu sendiri.
Tidak termotivasinya anggota birokrasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya.
Setiap anggota birokrasi dalam melakukan suatu tindakan bukan lagi berdasarkan kepada pemikiran rasional, tetapi kecenderungan tindakannya irasional.
Interaksi dan reaksi baik anggota birokrasi, antara anggota birokrasi dengan anggota masyarakat lainnya senantiasa mengabaikan norma-norma moralitas.
Untuk menyembuhkan patologi birokrasi tersebut maka birokrasi memerlukan manusia yang memiliki keunggulan:
Unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi
Unggul dalam penguasaan stategik
Unggul dalam berkolaborasi
Unggul dalam bernegosiasi
Unggul dalam penguasaan informasi.
Patologi birokrasi antara lain :
Persekongkolan Jabatan dan terapinya
Persekongkolan jabatan adalah suatu usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menciptakan kesepakatan guna mempertahankan atau memperoleh suatu jabatan tertentu dalam organisasi dengan mengorbankan orang lain. Persekongkolan jabatan dapat menciptakan ketidakstabilan dan bahkan memungkinkan kematian sebuah organisasi.
Langkah-langkah mencegah terjadinya patologi persekongkolan jabatan:
Pengisian atau rekrutmen jabatan, merupakan suatu usaha sadar dengan mempertimbangkan dari berbagai hal dalam jabatan baik yang memberikan keuntungan maupun hal yang merugikan.
Kejelasan batasan kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan.
Kejelasan persyaratan jabatan.
Keterbukaan besaran penghasilan dalam suatu jabatan.
Persekongkolan Pekerjaan dan terapinya
Patologi yang berupa persekongkolan pekerjaan dapat terjadi dalam rangka pendistribusian pekerjaan terutama pekerjaan yang melekat pada jabatan dan lebih banyak kontribusi besaran penghasilan bagi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan tersebut terutama pada jenjang yang lebih tinggi.
Terapi untuk menurangi dan menghilangkan persekongkolan pekerjaan:
Menciptakan kondisi social yang baik;
Menciptakan emosional yang cerdas;
Menciptakan intelektualitas yang baik;
Menciptakan karakter yang baik;
Menciptakan spiritualitas yang baik;
Persekongkolan Status dan Terapinya
Mempertahankan berbagai status yang dimiliki individu, kelompok yang bukan dilandasi dari profesionalisme dan kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan merupakan salah bentuk persekongkolan status. Persekongkolan status dapat diartikan atau dipandang secara negatif karena berpatokan kepada pengalaman yang dirasakan manusia yang bersangkutan, di mana terkena imbas dari tindakan atau perbuatan persekongkolan tersebut selalu dalam posisi yang dirugikan. Apabila imbasan dari tindakan persekongkolan dalam rangka mempertahankan status yang dimilikinya menyebabkan melemahnya atau merugikan organisasi maka hal ini merupakan patologi.
Langkah-langkah dalam rangka penyembuhan:
Menanamkan pengertian tentang penyakit persekongkolan status dalam aktivitas administrasi dapat merugikan kelompok manusia yang bersekongkolan, dan lebih-lebih kepada pengembangan dan penguatan proses administrasi dalam pencapaian tujuan.
Memberikan kesadaran bahwa hasil yang dicapai akibat penyakit persekongkolan status dalam aktivitas administrasi akan banyak menimbulkan kerugian disbanding manfaat.
Memberikan teknik-teknik menghindarinya.
Persekongkolan Kolega dan Terapinya
Interaksi dan reaksi jaringan dalam keprofesian atau kolega sangat akrab terutama dalam interaksi dan bereaksi terhadap persekongkolan. Interaksi dan reaksi dari sekelompok manusia yang tujuannya memperoleh suatu manfaat tetapi berdampak negative dalam arti merugikan kelompok manusia lain ataupun organisasinya dikategorikan sebagai patologi persekongkolan kolega. Persekongkolan kolega senantiasa menggunakan “life skill” namun pemanfaatannya seringkali merugikan orang lain.
Pemanfaatan life skill dalam kehidupan antara lain:
Kecakapan individu (individual skill)
Kecakapan kelompok (group skill)
Kecakapan social (social skill)
Kecakapan akademik (academic skill)
Kecakapan aktualisasi (actualitation skill)
Kecakapan emosional (emotional skill)
Kecakapan intelegensi (intelligence skill)
Persekongkolan Keluarga dan Terapinya
Menanggulangi patologi persekongkolan keluarga dalam kehidupan administrasi, hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan administrasi terdiri atas beberapa pandangan terhadap anggota keluarga:
Anggota keluarga dengan hubungan darah.
Administrasi sebagai proses kerjasama memungkinkan terjadi adanya anggota memiliki hubungan darah seperti anak, saudara dll. Hal ini akan menciptakan hubungan emosional, saling melindungi, saling mendukung dalam tindakan sehingga akan menimbulkan patologi persekongkolan keluarga. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan kesadaran dan penentuan ketentuan yang tegas.
Anggota keluarga bukan hubungan darah
Untuk mencegah hal ini adalah penegakan hukum, konsistensi dalam penerapan kebijakan dan perlakuan adil pada semua anggota dalam birokrasi.
Anggota keluarga dalam arti luas
Adalah semua anggota ikatan kerjasama dari seluruh tingkatan kedudukan yang tergolong dalam anggota keluarga birokrasi. Untuk mencegah terjadinya patologi perlu menciptakan kondisi bangunan yang berwawasan kekeluargaan dan kebersamaan serta menegakkan kebenaran.
Anggota keluarga dalam arti sempit
Adalah sebagian kecil anggota birokrasi yang mengadakan kesepakatan dalam persekongkolan karena memiliki tujuan yang sama dan menindas pada orang yang sama pula. Untuk menerapinya, dengan memberikan pemahaman dalam kebersamaan dari seluruh anggota birokrasi yang diikat dalam bentuk kerjasama.
Persekongkolan Pertemanan dan Terapinya
Persekongkolan pertemanan merupakan suatu taktik yang dilakukan oleh beberapa orang yang diikat rasa pertemanan untuk mencapai maksud dan tujuan yang mereka telah disepakati dan bertentangan maksud dengan tujuan birokrasi itu sendiri.
Persekongkolan pertemanan merupakan fenomena social yang sulit dicegah karena persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik individu, kelompok, birokrasi, organisasi,bahkan kebutuhan social. Oleh karena itu jangan berpikir untuk menghilangkan persekongkolan pertemanan tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaiman persekongkolan tersebut senantiasa dilakukan secara positif dalam kehidupan birokrasi.
KEJAHATAN ADMINISTRASI
Interaksi manusia dalam administrasi banyak terjadi hubungan yang bersumber dari tuntutan motif-motif dengan melibatkan suatu kombinasi persaan dan tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya. Interaksi manusia dalam administrasi secara realitas memiliki tujuan yang sama tetapi secara terselubung memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Ketidaktercapaian tujuan yang terselubung setiap manusia yang terikat dalm bentuk kerja sama kemungkinan akan terdorong dalam tindakan yang tidak sesuai lagi ketentuan yang ada, sehingga tujuan yang terselubung itu dapat dicapai sesuai harapan yang mereka inginkan.
Dalam menentukan kejahatan dari suatu tindakan atau perbuatan manusia, memang mengalami kesulitan ketika kita berada pada posisi netral. Manusia memungkinkan tidak tergoda pada penerapan khusus tentang ajaran-ajaran administrasi terutama contennya yang menentang mewabahnya virus patologi kejahatan dalam administrasi, khususnya bagi administrasi Negara yang orientasinya peningkatan kesejahteraan, keteraturan dalam melakukan aktifitas, dan pengaturan yang terarah dan sistematis. Untuk sementara kita bias melihatnya bahwa konsesus yang tumpang tindih terhadap pandangan-pandangan yang berkembang dan bertahan pada suatu rezim konstitusional yang bersifat tidak adil dapat kita katakana melibatkan dalam perkembangan kejahatan administrasi.
Perampokan dalam Administrasi
Virus penyakit perampokan administrasi merupakan suatu pelanggaran kontrak social yang kita telah terima sewaktu menciptakan kesepakatan untuk melaksanankan aktifitas administrasi. Salah satu persoalan yang paling rumit adalah menafsirkan struktur social yang telah dirumuskan dalam administrasi, apakah struktur yang sifatnya hirarki merupakan bagian hakiki dalam nilai normative adminisrasi dan juga berlaku dalam kehidupan social? Penjabaran pemikiran tentang nilai yang terkandung dalam kontrak social bukanlah merupakan suatu teka teki yang harus dipecahkan, melainkan merupakan suatu bentuk gambaran yang dituangkan kedalam narasi dengan menggunakan teknik dan metode tertentu sehingga virus patologi administrasi tidak perlu ditakuti karena memang tidak pernah ada.
Kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang senantiasa mengumpulkan persyaratan administrasi secara sembunyi-sembunyi serta tidak legal, tentunya perbuatan yang bertentangan dengan norma- norma akan merugikan semua pihak. Perbuatan semacam ini sesungguhnya merupakan atau tergolong pada penyakit atau patologi perampokan asset yang dipunyai oleh administrasi. Untuk mencegahnya dapat dilakukan:
Perampokan hak cipta.
Perampokan material;
Perampokan informasi;
Perampokan hak milik;
Perampokan terselubung;
Perampokan terang- terangan;
Perampokan system;
Perampokan komunikasi.
Dengan mempertimbangkan kemudahan atau kesulitan-kesulitan dalam proses pelaksaan aktifitas administrasi yang dapat menciptakan virus penyakit perampokan pada manusia dalam administrasi, pada dasarnya para pemikir administrasi dalam decade ini telah banyak mengajukan gagasan-gagasan mereka dalam rangka menerapi virus penyakit perampokan dalam pelaksanaan aktifitas administrasi yang kecenderungannya senantiasa mengalami frekwensi dan derajatnya semakin meningkat dan tambah kuat. Ketiadaan virus penyakit perampokan yang dilakukan oleh unsure manusia dalam administrasi akan menciptakan kondisi normalisasi untuk proses kerjasama dalam pencapaian tujuan yang mereka sepakati sebelumnya.
Pembunuhan Karakter dalam Administrasi
Pembunuhan karakter manusia dalam proses kerja sama yang di persyaratkan oleh administrasi selalu menciptakan kebencian terhadap pelaku pembunuh karakter, walaupun mereka juga tahu dalam memerangi hal itu akan mengalami risiko dalam menegakan keadilan manusia yang terikat dalam bentuk kerja sama. Apabila kondisi ini dibiarkan selalu berkembang dengan aktifitas yang mengarah kepada kejahatan terutama pada mematikan karakter manusia, pastilah akan berakibat negative terhadap kemajuan atau perkembangan administrasi dalam sebuah organisasi baik di pemerintahan maupun organisasi swasta. Memang ini sangat mengkhawatirkan jika yang terjadi bukan saja fenomena tapi sudah merupakan realitas dimana kemalasan dan kelesuan kerja Nampak di depan mata karna akibat virus pembunukan karakter.
Seandainya terjadi virus patologi yang dapat mematikan karakter manusia dalam administrasi, tentunya kita harus berpikir untuk menerapinya sehingga tidak lebih membesar yang akan berakibat merugikan administrasi. Setiap ikatan kerjasama manusia itu senantiasa tidak lepas dari pada prinsip-prinsip yang antara satu dengan lainya memiliki keterkaitan, yaitu:
Manusia dalam melakukan aktifitas yang dipersyaratkan administrasi bertindak sesuai dengan kodratinya dan harus dihormati kodrati yang dimiliki manusia yang bersangkutan itu.
Menentukan apa yang baik tindakan manusia dalam aktifitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri, harus dilaksanakan dengan baik pula dan berusaha menghindari tindakan yang berakibat merugikan semua pihak.
Tidak memaksakan jangkauan tindakan dan tanggung jawab karena memang manusia memiliki keterbatasan. Hal itu harus disadari sehingga keharmonisan dalam ikatan kerja sama itu senantiasa terlaksana dengan baik.
Penjajahan dalam Administrasi
Manusia dalam administrasi senantiasa kehilangan hak-hak dasar karena disebabkan oleh penindasan-penindasan penjajahan yang juga sering di istilahkan dengan kolonialisme. Oleh sebab itu harus kita perjuangkan dan harus pula di hormati hak dasar manusia. Setiap manusia dimana keberadaannya dalam administrasi senantiasa kita dapat memperlihatkan rasa hormat yang tulus ikhlas serta mau mengakui status mereka dalam situasi bagaimanapun kondisinya. Perlakuan penjajahan terhadap manusia lainya tidak ada lagi keramahan dan kebaikan yang harus kita peroleh melainkan sebuah cacian atau ejekan seakan-akan tidak pernah kita melakukan suatu kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi maupun kehidupan social kemasyarakatan lainnya. Sebenarnya virus penyakit penjajahan yang menyakiti manusia yang terikat dalam administrasi, dapat kita telusuri dari sisi pandang :
Sisi pandang penjajah.
Keunggulan seorang manusia dalam administrasi sangat berpotensi menjadi penjajah, misalnya keunggulan dalam jabatan, pengetahuan, pengalaman, dan semacamnya yang dapat difungsikan untuk digunakan memaksakan kepada orang lain dalam administrasi yang memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan.
Sisi pandang yang dijajah
Kelemahan seorang manusia dalam administrasi juga sangat berpotensi dijajah atau dipaksa untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan si penjajah itu, karena mereka memiliki kekuatan dalam keunggulan untuk dapat melakukan pemaksaan orang lain yang terikat dalam administrasi.
Pemalsuan dalam Administrasi
Aspirasi manusia untuk memahami dunia administrasi , social , dan alam sekitarnya melalui akal pikiran yang rasional dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi demi kemajuan manusia baik sebagai bagian dari administrasi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga Negara, sama sekali bukan hal yang baru tetapi keberadaanya sejak manusia melakukan ikatan kerja sama dalam administrasi itu sendiri, ikatan social kemasyarakatan maupun sebagai warga Negara. Demikian pula halnya dengan kepalsuan bukan suatu hal yang baru tetapi berkembang seiring dengan dinamika perkembangan manusia yang bersangkutan. Kepalsuan adalah suatu jenis virus patologi yang menyerang dalam proses aktifitas administrasi. Jenis-jenis virus pemalsuan administrasi :
Pemalsuan dokumen;
Pemalsuan pemikiran;
Pemalsuan tindakan;
Pemalsuan informasi;
Pemalsuan bentuk;
Pemalsuan kualitas;
Pemalsuan kuantitas;
Pemalsuan merek
Rekayasa dalam Administrasi
Pengertian rekayasa dapat dilihat dari dua sisis pandang, pertama dari pemahaman bahwa rekayasa itu adalah suatu proses pemikiran untuk merubah sesuatu untuk lebih mudah dilakukan atau lebih memberikan manfaat kepada kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya pengertian rekayasa sebagai virus patologi administrasi adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang dapat merugikan orang lain yang terikat dalam bentuk kerja sama. Pandangan yang menganggap bahwa rekayasa disini berarti campur tangan dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang didasari dengan kesadaran yang tinggi akan memberikan manfaat meningkatkan kesejahteraan manusia dalam administrasi.tetapi sebaliknya bila rekayasa bertujuan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya tanpa memerlukan kemampuan kompetensi dan kesadaran yang tinggi, hal inilah yang sesungguhnya menjadi topic pembahasan selanjutnya.
Tetapi kita juga dapat melihat bahwa rekayasa aktifitas dan output administrasi adalah suatu realitas yang dapat menyengsarakan manusia. Sekarang bagaimanakah wujud virus patologi atau penyakit rekayasa dalam administrasi baik aktifitas pada bidang Negara atau pemerintah maupun aktifitas pada perusahaan bidang swasta?jawabanya yaitu :
Rekaya input;
Rekayasa output;
Rekayasa pemikiran;
Rekayasa penggunaan;
Rekayasa informasi;
Rekayasa perilaku;
Rekayasa bentuk;
Rekayasa dokumen;
Rekayasa aturan;
Rekayasa bukti.
Argumentasi yang dikemukakan d atas sebagai bagian dari virus patologi atau penyakit rekayasa dalam administrasi adalah suatu yang dapat berakibat mengurangi atau meniadakan dayaguna dan hasilguna serta rasionalitas pada aktifitas administrasi itu sendiri. Tindakan rekayasa manusia dalam administrasi sebenarnya dapat merugikan semua manusia secara sistemik karena baik bagi anggota organisasi maupun sebagai warga masyarakat dalam arti yang makro.
KEMARJINALAN ADMINISTRASI
Keterpinggiran atau kemarjinalan merupakan masalah besar yang dihadapi manusia utamanya pada tingkat pimpinan dalam administrasi karena dapat berakibat negative dalam melakukan interaksi dan beraksi dengan manusia lainnya. Kemarjinalan adalah sesuatu keterpaksaan seseorang dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari yang mungkin sesekali terkait secara mendalam dengan pergaulan dalam menjalankan proses aktivitas administrasi secara menyeluruh. Salah satu kajian atau materi dari pada administrasi Negara atau administrasi pemerintahan berkewajiban mengurangi dan kalau perlu menghilangkan kemarjinalan (kepinggiran) komunitas masyarakat tertentu dalam kekuasaan Negara atau memerintah itu menjadi masyarakat sejahtera, adil dan damai.
Salah satu virus penyakit yang diderita masyarakat dari berbagai Negara di dunia ini adalah virus penyakit atau patologi kemarjinalan, baik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, pendidikan, kemoralan, keagamaan, penguasaan komunikasi, keterbelakangan peradaban dan lain sebagainya. Salah satu hal yang terpenting dalam penanggulangan kemarjinalan adalah melakukan pembangunan sebagai sebuah sistem yang cukup representative untuk merefleksikan peranan atau posisi Negara atau pemerintahan yang terimplementasikan dalam marteri kajian administrasi pembangunan. Menurut Philip Quarles, pembangunan merupakan suatu proses yang multisegi dan multisuara serta tempat perdebatan yang kompleks.
Penyebab berkembangbiaknya virus patologi kemarjinalan adalah kurangnya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan dan bahkan adanya pengimplementasian kecendrungan longgara dan tidak disertai pemberian sanksi yang berat mengakibatkan fleksibilitas dan ketiadaan formalisasi, sehingga menciptakan gejala-gejala rangsangan timbulnya suatu konflik yang berpotensi menyebar luasnya virus patologi kemarjinalan dalam tubuh administrasi itu sendiri.
Marjinal Ekonomi
Pendekatan-pendekatan yang konvensional dalam penanganan kemarjinaan ekonomi ditinjau dari sudut pandang kajian administrasi adalah menelaah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya kebutuhan makanan, perumahan, sandang dan sebagainya. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan umum dalam rangka menanggulangan virus penyakit kemarjinalan ekonomi melaksanakan pembangunan dengan menggunakan rumusan universal.
Virus penyakit kemarjinalan ekonomi yang sebagian diderita masyarakat di belahan bumi:
Kelaparan
Pelaksanaan pembangunan utamanya peningkatan faktor pemenuhan kebutuhan di bidang pangan haruslah ditangani mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pendistribusian hasil-hasilnya kepada kantong-kantong masyarakat marjinal ekonomi.
Kesehatan
Kreativitas dan semangat kerja masyarakat sangatlah ditentukan oleh kadar kesehatan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan serta menentukan jumlah dan kualitasnya hasil pekerjaan tersebut.
Perumahan
Salah satu tolok ukur untuk membandingkan bagi masyarakat yang sedang dilanda virus patologi atau penyakit kemarjinalan ekonomi dengan masyarakat yang memiliki8 kebutuhan kehidupan yang memadai adalah kondisi tempat tinggal mereka.
Daya beli masyarakat
Rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan indikatro untuk memperjelas komunitas masyarakat mana yang sedang menderita penyakit kemarjinalan ekonomi.
Penghasilan yang rendah
Kemalasan atau ketidakseriusan komunitas masyarakat tertentu dalam melaksanakan aktivitas sebagai mata pencaharian utamanya pasti menciptakana penghasilan yang rendah serta mudah pula terkena virus patologi tau penyakit kemarjinalan bidang ekonomi.
Marjinal Pendidikan
Untuk mewujudkan suatu perubahan dalam semua aspek kehidupan, maka peranan pendidikan sangat menentukan di mana kita sadari bahwa dengan pendidikan yang memadai pada diri manusia akan menciptakan kecerdasan baik kecepatan dan ketepatan berpikir maupun kualitas dan kuantitas penggunaan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan. H.A.R.Tilaar berpendapat bahwa proses pendidikan adalah proses penyelamatan kehidupan social dan penyelamatan lingkungan yang meberikan jaminan hidup yang berkesinambungan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan jaminan baha hasil yang dicapai akan lebih berkualitas dan berkuantitas sebagai aspek utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Virus patologi kemarjinalan pendidikan:
Kebodohan
Kebodohan merupakan suatu virus penyakit kemarjinalan pendidikan karena tidak memiliki pemikiran yang berwawasan keilmuan dan pekerjaan yang dilakukan tidak dilandasi kemahiran atau keterampilan hasil pekerjaan yang dapat diperoleh sangat rendah.
Ketergantungan
Ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan kehidupan dasarnya sehingga mengharapkan uluran tangan orang lain merupakan sebahagian pemikiran ketergantungan, bagi manusia yang sebahagian besar tuntutan kehidupannya selalu digantungkan kepada orang lain, pasti selalu mengalami keterbelakangan dan sulit memperoleh kehidupan dalam kesejahteraan.
Kekalahan
Dalam kehidupan manusia yang penuh dengan persaingan dan perebutan pekerjaan atau jabatan, bagi manusia yang memiliki kualitas pemikiran yang tinggi dengan perolehannya melalui proses pendidikan yang benar, kemungkinannya akan memenangkan persaingan dan perebutan jabatan.
Kegagalan
Salah satu terapi untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan adalah harus ditunjang oleh tingkat pendidikan yang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan bagi manusia yang bersangukutan.
Kemiskinan
Salah satu aspek kemiskinan adalah karena ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai.
Marjinal Etika Moral
Shapiro mengatakan “kesulitan-kesulitan utama akan muncul dalam penentuan siapa yang terkena dampak dan seberapa besar dampak yang diakibatkan atas memperlakukan suatu ajaran moralitas dalam komunitas tertentu.” Dampak moralitas ini sebenarnya kita melihat dari dua sisi padangan: pertama,damapak positif, artinya bahwa moralitas itu senantiasa memberikan ketentraman dan ketenangan hidup komunitas manusia tertentu;kedua,dampak negative, artinya bahwa interaksi dan reaksi dalam melakukan aktivitas komunitas manusia terdapat perilaku atau aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ajaran moralitas mereka itu sendiri.
Virus patologi kemarjinalan moralitas dalam kaitannya dengan ajaran adiministrasi:
Ketidakpekaan terhadap perilaku
Suatu aktivitas untuk menyadarkan orang yang bersangkutan untuk tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan bahkan merugikan dirinya sendiri.
Ketidakpekaan terhadap lingkungan
Bersahabat dengan lingkungasn berarti kita menyayangi proses kehidupan kita sendiri serta kelestarian lingkungan sekitar kita.
Ketidakpekaan terhadap aturan hidup
Etika dan peraturan terhadap perundang-undangan merupakan bagian integral yang menciptakan dalam kehidupan komunitas masyarakat tertentu bisa hidup dengan baik dan tenang.
Ketidakpekaan terhadap social
Manusia yang senantiasa mempraktikkan sifat yang itdak ada kepedulian social ini perlu diganjar oleh sanksi yang sesuai dengan pembuatannya, agar menjadi sadar dalam kehidupan social yang senantiasa memberikan rahmat dan kebahagian hidup umat manusia.
Ketidakpekaan terhadap organisasi
Keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya berarti pula keberhasilan manusia yang terlibat di dalamnya sebagai anggota organisasi.
Ketidakpekaan terhadap tugas
Pelaksanaan suatu tugas yang tepar dengan didukung oleh kemampuan dalam keilmuan dan kemampuan keterampilan atau kemahiran terhadap suatu bidang kegiatan akan memberikan hasil yang berdayaguna dan berhasilguna dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Marjinal Keagamaan
Kepercayaan atau keagamaan yang diyakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kepedulian, keharmonisan dan lain sebagainya, Dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangukutan. Sebaliknya bahwa kemajinalan terhadap agama atau keyakinan vyang mereka percayai, dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan bagi manusia yang demikian itu senantiasa tidak ada keseimbangan serta untuk membangun kepercayaan pada diri sendiri sulit terwujud, termasuk membanguna kepercayaan terhadap pandangan orang lain kepada dirinya sehingga sulit melakukan kerjasama yang baik.
Sekelumit penyebab virus patologi kemajinalan keagamaan:
Tindakan kebencian
Tindakan kebencian pada diri seorang manusia dapat terjadi yang ditujukan pada dirinya sendiri, antara lain disebabkan karena ketidakmampuan mengatasi kelemahan-kelemahannya.
Tindakan kebohongan
Virus kebohongan ini sangat merusak sendi-sendi kehidupan mulai dari tingkat individual, keluarga, kelompok sampai kepada kehidupan kemasyarakatan dan bernegara.
Tindakan penghianatan
Virus patoogi penghianatan adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji karena mengingkari apa yang telah mereka sepakati sebelumnya.
Tindakan kesombongan
Karakteristik manusia senantiasa merasa bahwa dialah yang paling terbaik, terhebat, terpintar dan semacamnya, sedangkan orang lain dipandangnya jelek, terbodoh dan semacamnya. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari kesombongan yang telah diaplikasikan dalam tindakan.
Tindakan kedurhakaan
Tindakan ini adalah suatu bentuk dosa kepada sesame manusia karena disebabkan adanya sifat kesombongan, penganiayaan, perlawanan kepada orang tua dan tindakan semacamnya.
Tindakan penghinaan
Semakin mendalam pengetahuan manusia tentang ajaran keagamaan yang dipercayainya, semakin kuat pula terhadap pendirian sehingga tidak mudah terhina.
Marjinal komunikasi
Salah satu alat komunikasi yang paling efektif yang dapat dipergunakan adalah bahasa. Bahasa merupakan alat terpenting untuk menguasai dunia, diri kita dan diri orang lain, karena dia merupakan satu-satunya alat media dalam melakukan komunikasi yang sangat efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi manusia dalam melakukan komunikasi, sehingga dapat menciptakan kesalahan dalam melakukan komunikasi mis-komunikasi.
Virus patologi kemarjinalan yang berkaitan dengan komunikasi:
Kemampuan komunikator
Orang yang memberikan suatu pesan dituntut memiliki kemampuan yang baik yang berkaitan dengan wawasan keilmuannya maupun yang berkaitan dengan keterampilan memberikan pesan sehingga maksud dan tujuan yang diharapkan dapat memberikan respon.
Kemampuan komunikan
Kemampuan dan kecerdasan komunikan untuk menerima pemaknaan maupun maksdu tujuan dari pesan itu sangat memegang peranan penting dalam rangka memberikan manfaat atau bergunanya suatu pesan tersebut.
Ketepatan sarana komunikasi
Ketidaktepatan dsan ketidakjelasan saran komunikasi ini yang dipergunakan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun komunitas manusia tertentu sehingga hakikat dan tujuan berkomunikasi tidak terwujud atau dengan kata lain mengalami kegagalan.
Ketepatan prasarana komunikasi
Ketidaktersediaan prasarana akan mengakibatkan sulit tercipta komunikasi yang baik.
Teknik penyampaian pesan dalam komunikasi
Kesalahan penyampaian pesan tentunya juga penerimanya akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu teknik penyampaian suatu pesan di dalam suatu bentuk komunikasi dapat dikatakan sangat menentukan suksesnya suatu komunikasi.
Marjinal pekerjaan
Manusia dalam suatu Negara pemerintah sangat memegang peranan penting baik fungsinya sebagai stabilisator dalam interaksi social maupun memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi warganya, dalam artian bahwa semua manusia diberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja yang wajar. Oleh karena itu perluasan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga warga semuanya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
PEMIKIRAN ILMIAH ADMINISTRASI
Pemikiran ilmiah di bidang administrasi adalah sesuatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memahami dan mendalami makna dan hakekat yang dikandung dalam ajaran ilmu administrasi itu sendiri. Akumulasi dari konsep melahirkan proposisi, yaitu suatu pemahaman terhadap objek dan subjek tertentu secara mendalam. Pengkajian proposisi secara mendalam ini akan melalui berbagai alat ukur, teknik analisis, dan semacamnya akan melahirkan atau menciptakan teori. Oleh sebab itu keberadaan ilmu administrasi tentunya melalui proses pengkajian dari berbagai proposisi yang berkaitan dengan pemikiran administrasi, sehingga melahirkan teori dan bila dikaji secara terus-menerus dan konsisten kebenarannya maka terciptalah apa yang kita sebut dengn ilmu.
Dalam proses pengembangan ilmu administrasi antara lain yang sering dilakukan adalah melalui penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengakibatkan pergeseran suatu teori sehingga lahir istilah teori klasik dan teori baru.
Pemikiran Ontologi dalam Administrasi
Pemikiran ontologi merupakan salah satu cabang kajian dari filsafat ilmu yang mengorientasikan pada pemikiran secara mendalam terhadaap hakekat dan makna hakiki yang dikandung dari salah satu cabang ilmu yang bersangkutan termasuk ilmu administrasi. Pendekatan pemikiran ontologi administrasi terhadap berbagai persoalan atau masalah membuka kemungkinan (opportunity) bagi terjadinya suatu perdebatan yang seru dan berlangsung terus-menerus antara berbagai para ilmuwan administrasi yang satu dengan golongan ilmuwan administrasi lainnya , sekalipun hampir hampir tidak ada ilmuwan administrasi yang muncul secara dominan, tetapi senantiasa terjadi tandingan-tandingan yang bermunculan dari pemikir-pemikir ilmu administrasi lainnya.
Persoalan yang menyangkut ontologi di bidang ilmu administrasi relatif semakin misterius ketika elemen sikap dan pandangan ilmuwan administrasi menjadi kritis, salin mempertahankan pola pemikiran yang masing-masing meyakini kebenarannya. Sikap dan pandangan seperti ini senantiasa berkembang bukan saja di kalangan ilmuwan administrasi, tapi sampai kepada kaum profesional administrasi. Akal dan pola pikir sebenarnya berfungsi untuk mengoperasionalkan otak dalam rangka mencari rangka mencari kebenaran ontologis di bidang administrasi, baik sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai profesionalisme. Kajian utama ontologi administrasi sebenarnya tidak saja terpusat pada perwujudan, melainkan berada pada lingkungan universal namun senantiasa berada mendalami untuk menenemukan inti atau hakikat kebenaran yang terkandung dalam setiap kenyataan yang ditampakkan.
Eksistensi ontologis administrasi berorientasi pada keberadaan terhadap suatu kebenaran yang sesungguhnya, sedangkan esensinya berorientasi pada pemahaman atau pengertian terhadap manusia yang mempelajari ilmu administrasi itu sendiri. Pemisahan antara esensi dan eksisitensi ontologi di bidang ilmu administrasi sesungguhnya terletak pada cara proses berfikir untuk melakukan suatu kegiatan pertimbangan manusia itu sendiri yang berkaitan antara pemberian saatu pengertian dengan keadaan yang sesungguhnya apa yang dialami secara nyata oleh manusia yang bersangkutan itu. Maka dengan demikian pada dasarnya dilakukan oleh pertimbangan dengan menangkap suatu objek atau kenyataan dengan menggunakan ide yang cemerlang atau kedalaman pemikiran manusia di bidang ilmu administrasi. Sebagai gambaran, manusia melakukan proses pertimbangan ontologi pada bidang ilmu administrasi sehingga esensi dan eksistensinya dalam kehidupan manusia dapat memberikan manfaat , namun demikian tidak selamanya berjalan mulus dalam kesadaran pemikiarn tetapi senantiasa mengalami kebuntuan. Bagi manusia dalam kesadaran berfikir tentang ontologi di bidang administrasi tidak selamanya dapat sadar berfikir secara lancar, tetapi senantiasa mengalami kebuntuan karena faktor lupa yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya kelancaran biasanya didukung oleh faktor ingatan yang kuat sebagai potensi peningkatan kecerdasan penalaran dalam pengungkapan kesadaran berfikir terutama yang berkaitan dengan ontologi di bidang ilmu administrasi.
Pemikiran Epistemologi dalam Administrasi
Epistemologi merupakan bagian integral dari ilmu administrasi yang mengajari dan menentukan kodrat atau lingkup kajian maupun jenis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi serta pembentukannya. Pengembangan IPTEK di bidang administrasi dalam kehidupan manusia merupakan kajian utama epistimologi. Usaha pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi senantiasa berdasarkan etika, estetika, metode, dan prosedur yang dilakukan untuk pengembangannya. Oleh karena itu dapat melahirkan pertanyaan yang sangat mendasar ; untuk apakah pengembangan ilmu administrasi itu. Ilmu administrasi dengan keuniversalannya berarti akan kita temukan jawaban yang berbeda dari ilmuwan yang satu dengan ilmuwan administrasi lainnya. Pengembangan ilmu administrasi bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan berfikir dan kemahiran bertindak bagi manusia yang mendalaminya.
Pemikiran Aksiologi dalam Administrasi
Pemikiran aksiologi di bidang administrasi adalah penggunaan kemampuan yang dilahirkan oleh pemikiran dan kemahiran yang dilahirkan oleh kebiasaan dalam kebenaran terhadap sesuatu wujud, sehingga dapat memberikan manfaat atau kegunaan dalam kehidupan manusia yang melakukan proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Esensi dan eksistensi alam sadar manusia sangat ditentukan oleh besarnya stmulus atau rangsangan, ingatan merupakan bagian dari alam sadar. Oleh sebab itu esensi dan eksistensi ilmu administrasi adalah kesadaran, semakin besar stimulus atau rangsangan akan semakin lama pula kesadaran terhadap wujud stimulus yang bersangkutan. secara alamiah manusia dalamproses kehidupannya dengan berbagai macam stimulus yang harus dihadapi oleh manusia yang bersangkutan. jadi asal mula stimulus yang dihadapi manusia itu akan berproses secara alamiah dengan menuju ke alam ambang sadar, yaitu suatu kondisi manusia dalam alam pikirannya antara dapat disadari dengan tidak atau dengan kata lain antara ingat dengan tidak ingat, selanjutnya akan tergeser kepada alam bawah sadar yang sering diistilahkan dengan alam lupa.
Pemikiran Subjektivitas dan Objektivitas dalam Administrasi
Konteks kajian administrasi mempunyai kecenderungan kepada masalah pengaturan dan keteraturan proses kerjasama manusia dalam organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta maupun organisasi kemasyarakatan dalam bangunan ilmu administrasi.
Pemikiran subyektivitas dalam administrasi
Administrasi dapat dilihat dari subjektivitas di posisi administrasi sebagai IPTEK maupun sebagai aktivitas atau pekerjaan.apabila administrasi dilihar sebagai IPTEK perkembangannya senantiasa tercipta pertentangan untuk saling mempertahankan konsep-konsep antara ilmuwan. Dan administrasi kedudukannya sebagai aktivitas atau pekerjaan untuk mencari nafkah bagi umat manusia juga senantiasa terjadi pertarungan yang tajam dengan masing-masing memperahankan kemahiran dalam melakukan suatu pekerjaan di bidang administrasi. Pertarungan baik dipandang sebagai tataran konseptual di bidang ilmu administrasi maupun kemahiran melakukan suatu jenis pekerjaan yang bertentangan dengan normatif adlah merupakan pemikiran dan tindakan subjektivitas administrasi.
Pemikiran objektivitas dalam administrasi
Penelusuran objektifitas pemikiran dalam administrasi dapat dilihat dari dua sudut. Pertama dari sudut objek materialnya, adalah sesuatu yang menjadi sasaran perhatian secara detail tentang makna kandungan di dalam penalaran manusia yang mempelajari ilmu administrasi. Kedua, dari sudut pandang objek formalnya bahwa ilmu administrasi memiliki ruang lingkup kajian dengan metode yang jelas. Dikatakan administrasi berada dimana-mana karena memang ilmu administrasi bersifat objektif, netral, dan bebas dari nilai, sehingga tidak terbatas keberadaannya di dalam pikir rasional manusia dan siapapun dan dimanapun, hal inilah yang menandakan bahwa ilmu administrasi berlaku secara universal.
Pemikiran Kognitif, Afektif dan Konatif dalam Administrasi
Kegunaan atau pemanfaatan pemikiran rasional dan kemahiran melakukan aktivitas yang berkaitan dengan administrasi merupakan suatu peranan penting dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan setiap manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama.etika dan moralitas administrasi untuk mencapai kegunaan dan pemanfaatan ilmu administrasi untuk mencapai kegunaan da pemanfaatan IPTEK lainnya, melainkan saling melengkapi dan memperkuat.
Pemikiran kognitif dalam administrasi
Kognitif dalam administrasi adalah suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh manusia terhadap kedalaman kepemilikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi yang dapat menciptakan pengertian, pemahaman, dan penghayatan serta dapat diingat kembali disaat dibutuhkan. Landasan kemampuan kognitif sebenarnya adalah rasio dan pemikiran bagi manusia yang bertujuan mendalami kemampuan atau pengetahuan di bidang administrasi. Kematangan kognitif pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia berarti pula kematangan rasional dalam pemikirannya yang digunakan untuk pengembangan IPTEK administrasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama. Salahsatu sifat manusia dalam meningkatkan kematangan kognitif adalah kesadaran, baik yang berkaitan dengan tindakan atau pekerjaan sehingga dapat menciptakan kemahiran maupun kesadaran berfikir untuk menciptakan kecerdasan dalam mengemukakan suatu argumentasi dan narasi yang tertuang ke dalam tulisan maupun lisan. Maka dengan kesadaran yang dimiliki manusia tadi akan mudah tercapainya efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan yang sesuai denga harapan yang telah ditentukan sebelumnya.
Pemikiran afektif dalam administrasi
Afektif dalam bidang administrasi adalah kemapuan yang dimiliki oleh manusia yang mendalami IPTEK di bidang administrasi sehingga dapat mengetahui tentang rasa cinta, indah, dan semacamnya, dalam melakukan interaksi dan bereaksi terutama antara sesama manusia sebagai ikatan kerjasama, lingkungan sekitar dan sebagainya menuju terciptanya kebahagiaan yang mendalam. Penilaian rasa terhadap hubungan antara pemikiran dengan tindakan sebenarnya dapat terjelma dr dua sudut pandang yang selalu bertentangan, misalnya gambaran tentang kebaikan dengan keburukan, gambaran kecintaan dengan kebencian. Afektif dalam administrasi merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia yang melahirkan intelektualitas yang objektif dan rasional.
Pemikiran Konatif dalam Administrasi
Administrasi sebagai ilmu outputnya adalah pemikiran yang sistematis dan berkembang pada dunia maya atau dunia abstrak. Sedangkan administrasi sebagai profesi outputnya adalah dunia nyata atau konkret. Unsur utama administrasi adalah manusia yang memiliki kemampuan konatif atau sering juga diistilahkan pisikomotorik, yaitu suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan melalui suatu aktivitas. Kemampuan seorang administrator dalam menemukan tujuan lazimnya mempertahankan bahwa berapa bentuk berdasarkan pembagian kerja dalam suatu organisasi, walaupun kadang-kadang tidak dapat dihindarkan pembagian kerja yang dipaksakan karena dipengaruhi berbagai variabel yang sangat subyektif terhadap administrator yang bersangkutan. Pembagian kerja yang rasional dan sehat itu selalu memiliki sollidaritas yang tinggi dan melahirkan tim kerja yang harmonis dalam arti terjadi saling kepercayaan dari seluruh anggota organisasi yang bersangkutan.
Manusia bekerja sebagai profesional di bidang administrasi didorong dua jenis motif;
Motif yang mengutamakan hasil yang dicapai dengan mengabaikan nilai- nilai moralitas, walaupun dalam mencapai hasil itu senantiasa mengatasnamakan ajaran moral, agama, dan etika, tetapi setelah mencapai hasil yang diinginkan ajaran tadi ditinggalkan. Fenomena ini tergambar dalam penyelenggaraan administrasi negara, ketika belum memperoleh hasil senantiasa menganjurkan tentang kejujuran berdasarkan ketiga ajaran tersebut, tetapi setelah memperoleh peluang nampaklah sogok dan maling yang menjadi topik utamanya.
Mengutamakan ajaran moralitas, agama, dan ajaran etika secara konsisten serta senantiasa berusaha menghindari biusan jabatan, harta dan semacamnya. Kenyataannya dalam administrasi negara indonesia hal ini menjadi nilai yang terlupakan bahkan dianggap menghambat dalam mencapai hasil yang diinginkan.
REFORMASI BIROKRASI
Reformasi birokrasi mengandung maksud yaitu adanya proses atau rangkaian kegiatan dan tindakan yang sungguh-sungguh rasional dan realistis sehingga ada konsep dan sistim yang jelas, berlangsung terus menerus secara berkelanjutan dalam enam pekerjaan, meliputi evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan, pembaharuan. Obyeknya adalah semua sektor penyelenggara negara bidang pemerintahan (Kelembagaan, SDM aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik). Proses reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan azas dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan sasaran, yaitu menyangkut sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan dan akhlak moral.
Menurut Tjokrowinoto, ada 4 fungsi Birokrasi, yaitu :
Fungsi Instrumental. Menjabarkan perundang-undagan dan kebijakan publik dalam kegiatan rutin untuk memperoduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau situasi tertentu
Fungsi Politik. Memberi input berupa saran, informasi, visi dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.
Fungsi Katalis Public Interest. Mengartikulasi aspirasi dan kepentingan publik dalam kebijakan pemerintah
Fungsi Enterpreneurial. Memberi inspirasi bagi kegiatan inovatif untuk mencapai tujuan.
Beberapa fakta dalam penyelengaraan fungsi-fungsi publik yang menyangkut Birokrasi :
Birokrasi distorsi
Birokrasi yang tidak bertanggung jawab
Birokrasi cacat dan lemah
Birokrasi disfungsional
Birokrasi patrimonial dan korporatis
Birokrasi yang kinerjanya tidak efektif
Birokrasi terbelakang dan ketinggalan zaman
Birokrasi arogan dan birokrasi salah urus
Birokrasi krisis, kritis dan kurang responsif
Birokrasi yang tidak etis
Birokrasi kehadirannya tidak menyenangkan
Birokrasi setengah hati
Birokrasi yang tidak mampu beradaptasi
Birokrasi pongah
Birokrasi yang tidak logis, irasional dan amburadul
Birokrasi yang celaka
Birokrasi kerajaan dan abdi dalem bermental priyayi
Birokrasi terkutuk
Birokrasi hampa budaya
Dilaksanakannya reformasi birokrasi mengandung maksud agar birokrasi pemerintah selalu berlangsung baik, sesuai dengan kebaikan prinsip-prinsip manajemen modern yang semakin baik dalam melayani masyarakat yang merupakan subyek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan.
Reformasi birokrasi nasional adalah penataan ulang secara bertahap dan sistematis atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara yang kualitasnya semakin meningkat, yang meliputi kelembagaan/ institusi yang efisien, tata laksana yang jelas dan transparan, SDM yang profesional, mempunyai akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat serta menghasilkan pelayanan publik yang prima.
Reformasi birokrasi merupakan upaya yang sangat strategis, karena birokrasi pemerintah adalah tulang punggung eksistensi dan kejayaan bangsa. Reformasi birokrasi harus berhasil, bersifat segera dan berlangsung tajam, namun tentu ada tenggangnya, ada antaranya, agar segala rencana yang telah matang dapat berproses mulus tahap demi tahap.
Reformasi birokrasi akan terlasana dengan baik bila didukung kuat oleh sistem sosial politik nasional yang sehat disertai jati diri dan kesadaran berbangsa yang tinggi.Hal ini dapat dilihat dalam enam item idealisme pendukungnya yaitu :
Partai politik yang dimotori oleh Politisi Pusat dan Daerah, berwawasan kenegarawanan serta berkarya tanpa sedikitpun mengintervensi birokrasi.
Sistem rekrutmen kekuasaan yang berlangsung harus berorientasi profesionalitas yang mengedepankan elemen-elemen komitmen, kemampuan, pengalaman dan pendidikan yang sesuai.
Lembaga tinggi negara yang secara tulus berpegang pada komitmen terhadap tujuan hidup berbangsa dan bernegara, bukan mementingkan diri pribadi dan golongan.
Lembaga yudikatif dan pengawasan yang bekerja dalam sistem kontrol bertingkat secara konsekuen, sesuai dengan batas-batas kewenangannya dan terutama keberaniannya untuk secara konsisten menegakkan hukum disertai kaidah-kaidah moral yang memihak keadilan rakyat dan hak-hak asasi manusia.
Kondisi masyarakat sebagai pilar utama interaksi sosial yang dapat berlangsung secara lebih bermoral, sehingga tidak menjerumuskan penyelenggara negara untuk kepentingan diri sendiri.
Atensi dari perjuangan dan peran Pers sebagai kekuatan bangsa yang mampu secara proporsional meletakkan reformasi birokrasi sebagai topik utama sehari-hari, atas dasar perannya sebagai penyelamat eksistensi bangsa, melalui kemampuan kontrol dan pengaruh edukasinya.
Aparatur negara merupakan tulang punggung birokrasi yang reformatif menuju ke tingkat soliditas yang kuat dan handal. Subyek di dalamnya adalah SDM aparatur yang berkualitas tinggi di pelosok manapun dia bertugas. Berkaitan dengan itu, ada dua pertanyaan kritis yang perlu di kedepankan, yaitu :
Bagaimana kualitas SDM birokrasi di pusat dan daerah dalam menghadapi globalisasi dan mengapa kesan negatif masih menempel pada tubuh birokrasi kita?
Apakah kita memiliki formulasi yang tepat untuk mencetak aparat birokrasi di seluruh indonesia yang handal dan berskala internasional?
Pertanyaan pertama perlu dijawab dengan kebijakan manajemen kepegawaian yang diterapkan dengan baik dan benar, didukung penyediaan SDM birokrasi yang berdaya saing tinggi. Reformasi SDM aparatur dilakukan untuk menjawab kesan negatif PNS yang sepenuhnya belum profesional, disiplin rendah, pelayanan publik belum maksimal serta adanya KKN. Menghadapi kompetisi global, SDM harus berdaya saing tinggi, profesional, berproduktifitas tinggi hasil kerja bermutu, efisien dan efektif serta bebas KKN, mampu memberikan pelayanan prima dan menjungjung tinggi nertralitas.
Kondisi kualitas profesionalisme rata-rata PNS yang masih belum memuaskan, penyebabnya adalah karena praktik manajemen kepegawaian yang tidak benar atau menyimpang dari prinsip-prinsip quality control manajemen SDM. Padahal dari semua pakar manajemen yang berpengeruh selalu mengingatkan hal amat mendasar, SDM merupakan subjek sekaligus objek dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan dan pembangunan pada abad modern dengan pendekatan efektivitas yang lebih efisien, lebih demokratis, lebih terbuka, lebih rasional, lebih kenyal. Demikian juga desentralisasi hanya dapat dilaksanakan manakala manajemen SDM nya mendukung. Paling sedikit ada 11 kelemahan manajemen kepegawaian dewasa ini, sehingga tidak benar dalam pelaksanaannya, yaitu :
Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
Struktur organisasi gemuk, sehingga identifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan sulit.
Kualifikasi perekrutan belum sesuai dengan formasi serta kualitasnya dibawah standart yang disebabkan karena rekrutmen model KKN.
Ketidaktepatan penempatan pegawai dalam jabatan karena mengutamakan persyaratan administrasi pada pangkat dan DUK, padahal pangkat tidak selalu sejalan dengan kompetensi.
Lemahnya penyusunan pola karir yang berakibat sangat menyulitkan identifikasi kebutuhan diklat.
Objektifitas sistem penilaian kinerja dipertanyakan, termasuk belum diterapkannya job decription secara rinci.
Kenaikan pangkat belum didasarkan prestasi kerja.
Program diklat masih berorientasi pada peningkatan kompetensi yang bersifat umum.
Sistem imbalan bukan berfungsi sebagai bagian “reward system”, karena besaran gaji ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya pangkat secara merata.
Peraturan disiplin belum dilaksanakan secara konsekuen.
Data basepegawai belum sesuai harapan untuk manajemen, terutama pembuatan perencanaan pegawai.
Pertanyaan kedua, tentang formulasi yang tepat untuk mencetak aparat birokrasi indonesia yang handal dan berskala internasional, dapat diambil dari beberapa hal sebagai berikut :
Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. Diadakan langkah penyesuaian ukuran secara tepat antara kebutuhan organisasi dengan jumalah dan kualitas SDM yang semakin berdaya saing tinggi, sekaligus didesain segi ketatalaksanaannya agar semakin efisien dan efektif.
Peningkatan kapasitas SDM aparatur. Kecendrungan pengadaan PNS yang tidak tidak didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran belanja pegawai di APBN mulai berkurang. Tetapi idenntifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan belum sepenunya di gunakan.
Pencegahan dan pemberantasan KKN. Sebagai komitmen nasional, KKN merusak citra bangsa khususnya pada birokrasi pemerintah. Pencegahan KKN diutamakan melalui akuntabilitas dan ke. patuhan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pengembangan pelayanan prima. Pelayanan publik harus diupayakan untuk lebih cepat, tepat, murah, memuaskan, tidak deskriminatif, bebas pungli dengan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku melalui paradigmaegra.n mengedepankann hak dasar warga negara.
PENATAAN KELEMBAGAAN
Penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan, sehingga benar-benar mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria Good Governance. dari kebijakan reformasi dalam penataan organisasi, diharapkan mampu mewujudkan organisasi yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :
Mempunyai strategi yang jelas, dengan demikian dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dan terutama mampu menyeimbangkan antara kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Organisasi flat atau ditoleransikan bersifat datar. Struktur organisasinya berkhirarki pendek. Dengan demikaian, proses pengambilan keputusan dan pelayanan akan lebih cepat.
Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan secara horisontal. Dengan demikian, jumlah pembidangan sesuai dengan beban dan sifat tugasnya. Juga memungkinkan penanganan masalah menjadi lebih terintegrasi.
Organisasi bersifat jejaring. Mampu medorong terjadinya saling berbagi pengalaman, keuntungan dari kerjasama, berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional.
Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, agar mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi, utamanya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan volume kerja yang sesungguhnya.
Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan fungsional. Untuk megedepankan kompetensi dan profesionalitas serta etos kerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
Organisasi menerapkan strategi “Learning Organitation”. Untuk mampu metransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat perubahan serta kemajuan yang sangat cepat. Learning organitation yaitu proses transformasi atau belajar dari setiap unsur dalam organisasi tersebut. Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi pada perubahan yang terjadi dan organisasi yang mampu beradaptasi itulah yang akan tetap eksis dan diperhitungkan.
PEMBAHASAN
IRONI REFORMASI ADMINISTRASI
Profesor Gerald Caiden adalah salah seorang pelopor studi Reformasi Administrasi dalam buku “Administrative Reform Comes of Age” terbitan tahun 1991, mengungkapkan ironi yang terjadi di banyak negara, Negara maju maupun negara berkembang, bahwa “…reformasi sistem administrasi tidak pernah mencapai inti permasalahan tetapi hanya formalitas semata. Reformasi tersebut tidak cukup luas dan mendalam. Bahkan cukup banyak negara yang tidak memberikan perhatian yang cukup memadai pada reformasi administrasi…” Barulah setelah terlambat dan kondisi negara sudah amat buruk pemerintah menyadari perlunya reformasi administrasi. “By the time it was realized that defective administrative system were a serious obstacle to progress, that what was wrong with them was fundamental, and hihger priority should be to putting them right, the prevailing gales were fast blowing into hurricanes”.
Caiden memandang dari perspektif bahwa reformasi administrasi berasal dari kesadaran pemerintah, pertanyaannya kemudian kapankah kesadaran untuk mereformasi sistem tersebut ketika orang-orang di dalamnya telah lama berproses dalam sistem tersebut, budaya sistem tersebut telah mengakar kuat. Kesadaran untuk mereformasi akan sulit jika sensitifitas akan masalah masih sangat rendah, akan menjadi biasa saja bahkan tak ada masalah karena telah tebiasa tergilas dalam sistem tersebut. berbeda halnya jika orang baru yang membutuhkan ‘adaptasi’ untuk berproses dalam sistem itu, Caiden (1991) yang mengungkapkan alasan beberapa alasan reformasi karena kelembagaan aparat masih jauh dari kapasitas potensialnya, organisasi cenderung konservatif, dan inovasi lambat. Alasan Caiden ini mengindikasikan bahwa persoalan reformasi administrasi adalah persoalan teknis, tidak memposisikan suatu negara yang memiliki suhu politik yang bergejolak. Padahal reformasi administrasi yang menggunakan beberapa instrumen yang memiliki nilai kontradiktif satu sama lain dalam dirinya sendiri—karena nilai dari organisasi publik dan private yang digeneralisasi– ternyata telah membuka peluang permainan politik. Adanya kenyataan bahwa demokrasi yang diinternalisasi masih dalam tahapan demokrasi formal prosedural yang kemudian banyak memberi ruang para elit politik untuk mengebiri instrumen pada organisasi publik, sehingga muncullah paradoks dalam demokrasi.
Reformasi aparatur negara yang diperlukan masyarakat adalah mampu untuk menciptakan sistem administrasi yang berkemampuan untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik. Pejabat tinggi / pemimpin pemerintah daerah mampu merumuskan Peraturan Dasar tentang sistem pemerintahan daerah yang sesuai dengan daerah itu sendiri dan sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia, dengan sistem perencanaan yang matang dalam upaya membangun kemudian meningkatkan dan memperkokoh sistem birokrasi pemerintah.
REFORMASI SYSTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Kinerja Pemerintahan yang semakin buruk terasa pada pemerintahan konsiliasi nasional dibawah pimpinan presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur . Penyebab utamanya adalah gaya kepemimpinan Gus Dur yang kurang sabaran dan erratic karena biasa mengadakan perubahan – perubahan secara tidak terencana .Pada masa itu disekretariat Negara diadakan lima jabatan serkertaris yang sama statusnya sehinggah sering menimbulkan simpang siur birokrasi yang membingungkan public.dan para pembantu presiden.Reshuffle cabinet dilakukan beberapa kali , dan intervensi presiden yang sangat besar dalam penunjukan jabatan terasa pada birokrasi pusat dan daerah .
Pada pemerintahan hasil pemilu 2004 terjadi lagi penurunan kinerja pemerintah karena didorong oleh dua faktor penyebab yaitu:
UUD hasil amandemen telah menghasilkan system demokrasi mayoritas yang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang majemuk.
karena UUD hasil amandemen nampaknya kurang memberikan landasan konstitusional untuk sistem pemerintahan yang memiliki kapasitas tinggi, yaitu suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi serta keadilan sosial.
REFORMASI APARATUR NEGARA
Reformasi politik yang berlangsung dengan cepat sejak tahun 1998 ternyata meninbulkan dampak yang besar pada system pendukung penyelenggaraan Negara yang kalau tidak diperbaiki akan berkembang menjadi putting beliung yang dapat menghancurkan system administrasi seperti yang dibayangkan oleh Caiden .Puting beliung yang akan merontokkan sendi – sendi aparatur Negara yang professional menerapkan sisten manajemen aparatur Negara yang meritokratik sudah muncul di horizon dengan tanda – tanda sebagai berikut :
Akibatnya system pemerintahan termasuk pranata – pranata yang diperlukan untuk mendukung system politik demokratis system ekonomi pasar yang lebih terbuka .
Pasal 13 Ayat (3) UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Negara menetapkan adanya komisi independen tersebut yaitu Komisi Kepegawaian Negara yang terdiri atas 5 anggota yang mewakili stakeholder penting yang belum dibentuk oleh pemerintah. Bentuk lembaga independen seperti ini makin banyak digunakan di berbagai negara karena dipandang sebagai bentuk kelembagaan yang lebih cocok untuk mewadahi proses perumusan kebijakan yang lebih demokratis. Dibanyak negara maju, independent civil service commission, yang terdiri 3 sampai 21 anggota telah digunakan karena dipandang lebih mampu menjamin proses perumusan kebijakan kepegawaian meritokratik.
Sebagai salah seorang penyusun yang terlibat langsung dalam penyusunan UU No. 43 Tahun 1999, saya dapat bercerita sedikit tentang kerangka pemikiran yang mendasari pengusulan Komisi Kepegawaian tersebut. Sekitar tahun 1998-1999 para perumus memperkirakan setelah Pemilu 1999 akan terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam system pemerintahan dan kepegawaian Indonesia. Jumlah partai yang ikut dalam Pemilu meningkat secara drastis dan mencapai lebih dari 100 partai, sistem pemerintahan akan mengalami perubahan yang sangat fundamental, dari sistem dominasi satu partai yang relatif stabil menjadisistem multi-partai yang relatif kurang stabil. Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar pada hubungan pusat dan daerah.
Kedua perubahan mendasar ini memerlukan sistem kepegawaian yang lebih terstandardisasi, lebih berorientasi strategis serta lebih desentralistis dalam implementasinya. Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas yang baru ini sebagian besar beban operasional kepegawaian harus didelegasikan kepada instansi operasional, baik departemen, lembaga nondepartemen maupun pemerintah daerah. Otoritas kepegawaian nasional seharusnya lebih memusatkan pada perumusan standar dan norma kepegawaian nasional, mengawasi pelaksanaan dari norma dan standar nasional kepegawaian, termasuk menyusun kebijakan penggajian, kesejahteraan dan evaluasi kinerja PNS. Singkatnya, otoritas kepegawaian akan lebih bersifat regulating daripada implementing.
Menurut penulis, Komisi Kepegawaian atau Civil Service Commission yang terdiri dari 5-7 anggota harus diberikan kemandirian yang memadaidalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu komisi tidak perlu dipimpin langsung oleh presiden, apalagi kalau presiden masih merangkap jabatan ketua partai. Selama otoritas pengangkatan pejabat teras pemerintahan tetap dipegang oleh presiden, tak perlu khawatir dengan bentuk komisi independen. Dengan adanya Komisi Kepegawaian, peranan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara harus diredefinisi dan lebih diarahkan pada koordinasi perumusan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan good governance. Saat ini kebijakan good governance yang dijalankan oleh pemerintah mencakup beberapa bidang pokok antara penataan system pemerintahan, desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah,penataan sistem keuangan negara, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
DESENTRALISASI PEMERINTAHAN
Kebijakan Desentralisasi pemerintahan yang dilaksanajkabn oleh pemerintah Indonesia sejak awal reformasi telah menunjukkan hasil – hasil yang cukup mengembirkan yang dilihat dari cakupan layanan public , penyediaan infrastruktur dan partisipasi politik daerah .Kebijakan tersebut juga telah melahirkan”Pusat Inovasi” dibeberapa daerah otonom dikabupaten dan kota seperti di kebumen , Seragen Jumberana , kota Yogyakarta dan propinsi seperti DKI. DIY,jawa Timur , Gorontalo.
Utuk lebih meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah , pemerintah saat ini mengadakan revisi terhadap UU No.32 /2004 untuk lebih mementapkan penetapan coccurent fuctions antara pemerintah , propinsi dan kabupaten kota .fungsi provinsi sebagai kordinator dan supervisor pelaksanaan desentralisasi pemerintah pada kabupaten kota akan lebih ditingkatkan dengan lebih mengaktifkan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah.
PEMBERANTASAN KKN
Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bagian terpenting reformasi tata pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah.Mulai terbukanya berbagai skandal korupsi yang menyangkut bank-bank pemerintah, komisi-komisi independen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, komisi independen, dan lembaga yudikatif mungkin dapat menjadi penunjuk betapa serius pemerintah berusaha memberantas korupsi yang telah sangat mencemarkan nama bangsa ini di lingkungan masyarakat internasional. Namun, walaupun kerangka dan strategi pemberantasan korupsi yang cukup komprehensif telah tersusun, mulai dari reformasi hukum, pembentukan jaringan pengawasan masyarakat (community corruption watch), dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan berbagai lembaga penyelidikan tindak korupsi, harus dipahami bahwa kemajuan yang cukup berarti dalam upaya pemberantasan tindak korupsi perlu waktu. Karena itu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia haruslah lebih diarahkan pada penataan sistem hukum, sistem ekonomi, system pemerintahan, dan sistem administrasi yang tidak memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Gerakan pemberantasan KKN yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun pertama ini memang mampu untuk menimbulkan kembali harapan masyarakat yang sebelumnya hampir padam. Namun sayangnya gebrakan-gebrakan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah baru mampu mengungkapkan kasus-kasus yang relatif kecil dan bahkan dapat dipandang sebagai kasus “membakar rumah untuk menangkap tikus”, seperti yang terjadi pada kasus KPU, penangkapan para anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Gubernur suatu propinsi di Sumatera,beberapa unsur pimpinan bank BUMN, dan kasus DAU. Memang semua pelaku penyimpangan tersebut perlu ditindak, tetapi seharusnya pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penindakan terhadap para koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara puluhan dan ratusan trilyun, yang hingga saat ini masih bebas berkeliaran. Yang lebih penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penataan
LANGKAH MAJU REFORMASI BIROKRASI
Reformasi aparatur negara adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Sayangnya model yang berhasil diterapkan suatu Negara tidak dapat diterapkan begitu saja di Indonesia, karena belum tentu model yang cocok untuk suatu bangsa juga akan cocok untuk Indonesia. Karena itu Indonesia harus berani mencari sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang sosio-demokratis yang dianggap paling sesuai dengan budaya bangsanya. Para pendiri negara menganggap corak bangsa Indonesia –gotong royong atau kekeluargaan– seharusnya merupakan landasan dasar dalam pemikiran tentang kedua sistem tersebut. Sayangnya, strategi, dan kebijakan penataan kelembagaan yang ditempuh oleh pemerintah selama ini, terutama selama 1 tahun Pemerintahan KIB belum menjadikan budaya bangsa tersebut sebagai landasan dalam reformasi kelembagaan. Akibatnya, reformasi kelembagaan yang telah dilakukan bukannya menciptakan landasan kelembagaan yang semakin mantap dan semakin adekuat untuk melaksanakan pemerintahan buat mencapai cita-cita bangsa. Bahkan sebaliknya, komplikasi baru timbul yaitu ancaman entrofi pemerintahan nampak semakin nyata dan semakin mengancam kelangsungan pemerintahan KIB.Sebagai bagian integral dari reformasi aparatur negara, perlu dilakukan overhaul besar-besar pada birokrasi pemerintah, yang mencakup penerapan model manajemen baru, sistem kepegawaian baru termasuk penerapan sistem penggajian dan jaminan sosial yang lebih rasional, serta penerapan aplikasi teknologi informasi modern dalam manajemen pemerintahan. Tanpa reformasi yang komprehensif tersebut, sukar mengharapkan akan terjadi peningkatan kinerja birokrasi secara mendasar.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.
SARAN
Menurut saya sangat diperlukan apa yang namanya sebuah pembaharuan atau reformasi didalam tubuh Lembaga-lembaga Negara disegala sektor, misalnya berkaitan dengan hal-hal dengan meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas, kemudian Pada sisi pembenahan sumber daya manusia aparatur, birokrasi reformasi diarahkan pada perubahan mindset yang mencakup pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, serta pengembangan budaya kerja.
BAB II
PENYAKIT ADMININSTRASI DAN TERAPINYA
1.Penyakit nepotisme dalam administrasi dan terapinya
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan aktivitas administrasi adalah terbatasnya hasil
Yang dapat diraih,sedangkan manusia yang terlibat dalam kerjasam cukup besar jumlahnya yang-
Semuanya ingin memperoleh manfaat dari hasil yang dicapai tersebut.
Tindakan administrasi dapat memberikan kepuasan seluruh manusia yang terikat dalam kerjasama
Secara realitas terhadap fenomena yang ada memang berfariasi dalam tindakan administrasi yang
Satu dengan tindakan administrasi yang lainnya.
Ketegangan manusia dalam administrasi ini banyak disebabkan oleh perbedaan antara apa yang ia
Inginkan dan apa yang ia harapkan.
2.Penyakit kolusi dalam administrasi dan terapinya
Dalam upaya pengobatan atau terapi dari penyakit atau patologi administrasi dapat diuraikan seb
agai berikut :
1.Sumber daya pengetahuan
2.Sumber daya ilmu
3.Sumber daya fisik
4.Sumber daya informasi
5.Sumber daya analisis
6.Sumber daya finansial
7.Sumber daya komitmen
8.Sumber daya manusia
9.Sumber daya kekuasaan
10.Sumber daya organisasi
3.Penyakit korupsi dalam administrasi dan terapinya
Penyakit atau patologi korupsi administrasi merupakan administrasi merupakan suatu penyakit yg
Sangat ditakuti oleh semua ikatan bentuk kerjasama manusia melalui organisasi internasional,neg
Ara,pemerintah,sampai kepada organisasi swasta pun semuanya sangat ketakutan bila terjangkit
Virus penyakit atau patologi korupsi yang dapat mematikan aktivitas administrasi.
4.Penyakit keserakahan dalam administrasi dan terapinya
Keserakahan adalah sesuatu tindakan yang manusiawi sepanjang tidak merampas hak-hak orang
Lain keserakahan yang merampas hak milik orang lain dalam suatu bentuk proses kerjasama hal
Inilah yang dapat dikategorikan sebagai virus patologi keserakahan dalam administrasi.
5.Penyakit egoisme dalam administrasi dan terapinya
Langkah-langkah untuk menerapi virus tersebut antara lain yang dapat dilakukan adalah sebagai
Berikut :
1.Melalui interaksi sosial
2.Melalui keterbukaan
3.Melalui pendidikan dan pelatihan
4.Melaui kelompok informal dan kelompok formal
BAB III
PENYAKIT BIROKRASI DAN TERAPINYA
Pemerintah sebagai roh atau jiwa birokrasi harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta moralitas dalam rangka menggerakkan dan mendinamisasi pertumbuhan birokrasi
itu sendiri.
1.Persekongkolan Jabatan dan terapinya
Persekongkolan jabatan senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia dalam suatu organisasi
Sebenarnya merupakan bagian penyakit atau patologi yang dapat menciptakan ketidakstabilan
dan bahkan memungkinkan kematian.
2.Persekongkolan pekerjaan dan terapinya
Persekongkolan dalam pekerjaan kenyataanya semakin menambah panjangnya jerit tangis angg-
ota ikatan kerjasama maupun anggota masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki kemam-
puan dalam rangka melakukan suatu tindaka persekongkolan.
3.Persekongkolan status dan terapinya
Penyakit persekongkolan untuk mempertahankan suatu status yang dimiliki oleh manusia dalam
Sebuah organisasi baik itu swasta,organisasi negara atau pemerintah maupun pada komunitas
Masyarakat tertentu.
4.Persekongkolan kolega dan terapinya
Persekongkolan dengan berbagai kolega baik antara anggota organisasi ,anggota organisasi de-
ngan masyarakat ,maupun antara anggota masyarakat itu sendiri senantiasa memerlukan kete-
rampilan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sejahtera.
5.Persekongkolan keluarga dan terapinya
Kekeliruan dan kesalahan terhadap penanganan virus patologi persekongkolan anggota keluar-
ga birokrasi dalam melakukan proses aktivitas administrasi akan dapat menciptakan kekacauan
dan ketidakstabilan kondisi pelaksanaan aktivitas setiap anggota birokrasi tersebut.
6.Persekongkolan pertemanan dan terapinya
Persekongkolan dengan teman merupakan fenomena sosial yang sulit dihindari dan dicegah da-
lam perkembanganya karena memang persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik da
lam kebutuhan individual.
BAB IV
KEJAHATAN ADMINISTRASI
Untuk sementara kita bisa melihatnya bahwa konsensus yang tumpang tindih terhadap panda-
ngan-pandangan yang berkembang dan bertahan pada suatu rezim konstotusional yang bersifat
tidak adil dapat kita katakan melibatkan dalam perkembangan kejahatan administrasi.
1.Perampokan dalam administrasi
Kemudahan atau kesulitan dalam proses pelaksanaan aktivitas administrasi yang dapat mencip-
takan virus penyakit perampokan pada manusia dalam administrasi pada dasarnya para pemikir
administrasi dalam dekade ini telah mengajukan gagasan-gagasan.
2.Pembunuhan karakter dalam administrasi
Dalam merefleksikan apa arti kenyataan pembunuhan karakter manusia dalam aktivitas admi-
Strasi sangat tergantung pengaruh negatif atau pengaruh positif keadaan moral,atau dengan
Lebih spesifik kita dapat menyatakan bahwa ada perkembangan tertentu terutama dalam keku-
Asaan para pimpinan manusia dalam aministrasi.
3.Penjajahan dalam administrasi
Kemampuan manusia dalam menetapkan suatu tindakan kebenaran dan tindakan ketidakbe-
naran sangat tergantung kepada manusia yang bersangkutan akan kesadaran terhadap dirinnya
sendiri.
4.Pemalsuan dalam administrasi
Dari berbagai virus patologi kepalsuan yang telah dikemukakan diatas sesungguhnya dapat me-
lahirkan pertanyaan bagaimanakah menerapi virus dibidang bisnis atau perusahaan yang sangat
meresahkan masyarakat dewasa.
5.Rekayasa dalam administrasi
Pengertian rekayasa memang dapat dilihat dari dua sisi pandang pertama dari pemahaman ba-
hwa rekayasa itu adalah suatu proses pemikiran untuk merubah sesuatu untuk lebih mudah di-
lakukan atau lebih memberikan manfaat kepada kehidupan yang lebih layak.
BAB V
KEMARJINALAN ADMINISTRASI
Penyebab berkembangnya virus kemarjinalan adalah kurangnya peraturan –peraturan atau ket-
entuan dan bahkan adanya pengimplementasian kecenderungan longgar dan tidak disertai pemberi-
an sanksi yang berat mengakibatkan fleksibilitas dan ketiadaan formalisasi sehingga menciptakan ran
sangan timbulnya suatu konflik yang berpotensi menyebar luaskan suatu virus patologi kemarjinalan
dalam tubuh administrasi itu sendiri.
1.Marjinal ekonomi
Kemarjinalan ekonomi bukan saja masalah yang dihadapi oleh negara yang terbelakang tetapi
Juga bagi negara yang modern sekalipun karena memang defenisi kemarjinalan ekonomi tidak
Ada ukuran yang tepat bagi orang yang memiliki harta benda satu jenis merasa cukup.
2.Marjinal pendidikan
Pendidikan adalah suatau proses pembentukan kecerdasan dan kemahiran bekerja melalui se-
Suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu komunitas masyarakat.
3.Marjinal etika moral
Virus kemarjinalan moralitas adalah bagian integral dengan virus kemarjinalan etika dan per-
aturan perundang-undangan maksudnya bahwa informasi empirik merupakan bukti yang da-
pat digunakan untuk membuat suatu penilaian yang baik.
4.Marjinal keagamaan
Gagasan yang terkandung dalam ajaran keagamaan merupakan titik tolak untuk melakukan
suatu tindakan terhadap orang lain terhadap ciptaan tuhan lainnya dan terhadap lingkungan –
sekitarnya.
5.Marjinal komunikasi
Salah satu alat komunikasi yang paling efektif yang dapat dipergunakan adalah bahasa.walau
pun demikian bahwa bahasa bukanlah semata-mata alat untuk mengepresikan pengetahuan
dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu komunikasi tetapi pada dasarnya bahasa mer-
upakan salah satu alat untuk dapat mengenali dunia,diri kita dan diri orang lain.
6.Marjinal pekerjaan
Manusia dalam suatu negara pemerintah sangat memegang peranan penting baik fungsinya
Sebagai stabilisator dalam interaksi sosial maupun memperluas lapangan dan kesempatan –
kerja bagi warganya.
Jenis virus patologi kemarjinalan pekerjaan:
a. Keterbatasan kemampuan
Adanya keterbatasan kemampuan, baik bagi penyedia lapangan kerja maupun penyedia tenaga kerja yang meliputi keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemahiran atau profesionalisme dalam bidang pekerjaan tertentu, sehingga alat pemuas dalam kebutuhan tidak dapat terwujud dengan baik sesuai harapan yang diinginkan semula.
b. Keterbatasan modal dasar
Penyedia lapanngan kerja maupun pencari kerja harus memiliki modal dasar yang dapat dipergunakan setepat munkin, sehingga senantiasa dapat memberikan keuntungan yang lebih memadai dan penguatan atau dengan kata lain penambahan modal dasar itu semakin besar.
c. Keterbatasan pengalaman usaha
Pengalaman yang banyak dan disertai proses belajar yang baik sebenarnya memberikan kekuatan keberhasilan dalam melakukan suatu usaha.
d. Keterbatasan jaringan
Perluasan lapangan kerja sangat ditentukan oleh kemampuan menjalin jaringan kerja dari berbagai kalangan baik itu bersumber dari pemerintah atau penguasa, maupun dari kalangan pengusaha itu sendiri.
e. Penjajahan dan pembodohan
Suatu fenomena bahkan sebagian penampakan nomena, baik dari kalangan penguasa atau pemerintah maupun dari kalangan penyedia lapangan kerja itu sendiri senantiasa melakukan penjajahan atau dengan kata lain tindakan pemaksaan sesuai dengan keinginannya, maupun juga tindakan pembodohan bagi manusia yang tidak memiliki keberdayaan, tetapi hanya memiliki ketergantungan saja.
Defisis setiap Pakar Berbeda-beda:
S.P. Siagian.
Adm.adalah Keslruhan Prses K sama antara dua orang atau Lebih yg didasarkan atas rasionalitas yg tinggi dlm rangka pencapaian tujuan tertentu yg telh ditetapkan sblumnya.
2. Hadari Nawawi
Adm.adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian acara atau sistem kerja sama sejumlah org, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama.
Meskipun Pendapat Kedua ahli berbeda, akan tetapi substansi atau pemaknaannya sama karena mengandung unsur-unsur yg sama:
Adanya Manusia lebih dari satu Orang
Adanya tujuan yg jelas
Adanya pembagian tugas yg jelas
Adanya tidakan yang efisien
Adanya tindakan yang efektif
Adanya tindakan rasionalitas
Fenomenologi ADN
Fenomena Politik
Fenomena sosial
Fenomena Alam
Fenomena Organisasi
Fenomena Lingkungan
Fenomena ekonomi
Fenomena Keamanan
Empirikal ADN
Empirikal Keilmuan Administrasi
Kebenaran Konseptual administrasi
Kebenaran Teoritis administrasi
Kebenaran Berpikir administrasi
Empirikal Profesional Administrasi
Profesional Mencipta administrasi
Profesional Menata administrasi
Profesional Mendisai administrasi
Fokus kajian ADN
Administrasi Perkantoran
Administrasi Pertanahan
Administrasi Kepegawaian
Adminstrasi Keuangan
Administrasi Kearsipan
Administrasi Pernikahan
Administrasi Kerumahtanggaan
Dll.
PARADIGMA
Reinventing Government oleh:
David Osborne & T Gaeblder (1992)
Dalam Paradigma ini, Pemerintah Harus:
Pemrinth sbgi Pembuat Kebijakan harus menjadi pengarah bukan pelaksana.
Pemerintah sbgi milik rakyat harus memberdayakan ketimabang melayani
Pemrintah sbgai intitusi yg hidp dlm masyarakat harus menumbukan smngat persaingan, memberikan peluang kpd swasta utk bersaing dala hal investasi.
Pemerintah hrs memberi kbbsan kpd masrkat utk berkreasi
Pemerintah hrs berorientasi pada hasil
Sbgai pelayan harus memberikan kpuasan kpd rakyat
Sbagi badan usaha ia harus mencari uang bukan hanya mengbiskan
Pemerintah harus memiliki daya antisipatif
Pemerintah harus merubah model kerja partisipatid dan kerjasama
Pemerintah harus menguasai mekanisme pasar.
PERGESERAN PARADIGMA PELAYANAN ADMINSITRASI.
Administrasi Negara /Publik Klasik
(Old Publik Administration)
Managemen Publik Baru
(New Publik Managemen)
Pelayanan Publik Baru
( New Publik Service)
OLD PUBLIC ADMINISTRATION
(woodrow Wilson, 1887/1987
Pemberian Pelayanan oleh Instansi Pemerintah
Public Policy & administration Berkaitan dengan Perencanaan dan pelaksanaan.
Adm.Public hanya memegang peranan kecil dalam pembuatan kebijakan
Aparat admstratr hanya betnggng jwb kepada pejbt politik yg dipilih secara demkrtsi dan sedikit kewenangan
Kegiatan dikontrol secara hierarkis dari atas
Nilai utama adalah Efesiensi dan Rasionalitas
Adm Publik dijalankan scra tertutup dan keterlibatan masy. Dibatasi
Peran dari Adm Public dirumuskan dalam Bentuk POSDCORB
New Public Management (NPM)
(Reiventing Goernment)
( Vigoda dalam Keban;2005:34)
Prinsip-Prinsip NPM, Yaitu :
Pemanfaatan Managemen scr profesional pd sektor public
Penggunaan indikator kerja
Penekanan yg lebih besar pada kontrol output
Pergesran perhatian pada unit-unit yg lebih kecil
Pergeseran ke kompetisi yg lebih tinggi
Penekanan gy swasta pada sektor public
Disiplin dan Penghematan Sumber daya
BERBAGAI PATOLOGI DALAM ADMINISTRASI NEGARA
PATOLOGI dalam Ilmu Kedokteran adalah Ilmu
Tentang Penyakit.
Patologi Administrasi Negara adalah dapat diidentikkan dengan Penyakit yg menimpa atau yg diderita Administrasi Negara.
Risman K.Umar 2002) patologi Birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yg menyimpang dari nilai-nilai etis,norma,etika dan perundang-undangan yg berlaku dalam birokrasi.
Patologi birokrasi juga berarti
Birokrasi sebagai organisasi yg berpenyakit
Organisasi dan perilaku birokrat yang inefekitif dan inefisiensi
Struktur organisasi yg besar yg selalu melakukan kesalahan dan tak mampu berubah
Gejala terjadinya patologi
Parkinsonian (Big Birokrasi) Birokrasi yg besar tapi miskin fungsi
Beureu patologi (Birokrasi yg buruk atau negatif)
Orwellian atau peraturan yg menggurita untuk mengontrol masyarakat (uu anti makar)
Jacksonian (Politisasi Birokrasi) berbelit2 kkn
Gejala patologi menurut siagian
1.Gaya Mgmnt Pejabat Publik yg menyimpang dari nilai-nilai demokrasi
2. Rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaksana berbagai kegiatan operasional
3. Pejabat melakukan penggemukan anggaran atau Markup biaya, menerima sogok dsb.
4. Perilaku birokrasi yg bersifat disfungsional yg sewenang-wenang,pura-pura sibuk dan diskriminatif.
5. Situasi internal birokrasi, seperti; imbalan dan kondisi kerja yg kurang memadai, serta tidak jelasnya diskripsi tugas dan sistem pilih kasih.
Jenis Patologi (S.P.Siagian 1988)
Penyalahgunaan wewenang dan t jawab.
Pengaburan Masalah
Indikasi kkn
Mempertahankan status Quo
Membina Kerajaan (Empire bulding)
Ketakutan pada perubahan,inovasi dan resiko
Tidak peduli pada kritik dan saran
Takut mengambil keputusan
Kurang kreatifitas dan eksperimentasi
Kredibilitas rendah,kurang visi yg imajinatif
Minimnya pengetahuan dan keterampilan
Solusi Patologi birokrasi:
Perlu adanya Reformasi administrasi secara global
Perlu adanya kekuatan hukum dan perundang-undangan yg jelas yg dibarengi oleh:
a. Kepemimpinan yg adil dan kuat
b. Alat penegak hukum yg kuat yg bersih dari
interet politik
c. Pengawasan yg independen dari kekuasaan
birokrasi
Perlunya Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi
Pengobatan melalui good governance
Pariticipan (partisipasi Masyarakat)
Rule of law (Penegakan Hukum)
Transparansy (transparansi / Keterbukaan)
Responsiness (Melayani Masyarakat)
Effectifness & effeciency (efesiensi dan efektiftas)
Accountability (pertanggung Jawaban )
Strategic Vision (Strategi Visi)
BAB II
PEMBAHASAN
PENYAKIT ADMINISTRASI DAN TERAPINYA
Fondasi keberhasilan aktifitas administrasi sangat ditentukan oleh sehat atau tidaknya administrasi itu sendiri,aktifitas administrasi yang sehat adalah apabila proses kerjasama sekelompok manusia yang harmonis dengan pembagian tugas yang jelas,batasan tugas yang tegas dan berjalan berdasarkan norma-norma pengaturan da keteraturan.sedangkan aktifitas administrasi yang sakit adalah proses kerjasama sekelompok manusia tidka harmonis(terjadi serobot menerobos tugas,mau menang sendiri,saling menyalahkan dan sebagainy).dengan pembagian tugas yang tidak jelas,batasan tugas yang tidak tegas dan norma-norma pengaturan dan keteraturan amburadul.patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan,stabilitas lokal,pola kesedrhanaan,moral,hak milik,solidaritas kekelurgaan,hidup rukun bertetangga,disiplin kebaikan dan hukum formal.fenomena serangan penyakit atau patologi administrasi khususnya diindonesia,ketika para ilmuwan itu masih bertugas pada wilayah pengembangan ilmu administrasi melalui proses belajar mengajar,kurang atau hampir tidak ada yang serang penyakit atau patologi administrasi.proses penafsiran dalam pemikiran tentang administrasi,baik sebagai ilmu pengetahuan yang menciptakan kecerdasan terhadap pola pemikiran maupun sebagai profesionalisme yang menciptakan kemahiran dalam melakukan suatu kegiatan administrasi,terdiri atas dua langkah yang berbeda penafsirannya.pertama,sebagai aktor yang menunjukkan bahwa dalam administrasi itu sendiri terdapat aktivitas yang dapat dilakukan oleh semua orang dalam ikatan bentuk kerjasama,bentuk kerjasama adalah suatu bentuk interaksi dari berbagai elemen –elemen yang saling mempengaruhi.kedua,berdasarkan proses komunikasi dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dalam pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang tergolong anggota administrasi itu sendiri.
Penyakit Nepotisme Dalam Administrasi Dan Terapinya
Idealiasme dalam pelaksanaan aktivitas administrasi memang sudah lama diimplementasikan dalam bentuk semua hasil pada akhirnya akan disebarkan ke bahkan sampai kepada individu-individu.idealisme ini dapat berpengaruh kepada pola pikir dari atas menetes kebawah dalam rangka menciptakan kesejahteraan dari seluruh lapisan masyarakat yang melaksanakan aktivitas administrasi.tetapi permasalahan yang dihadapi adalah hasil yang dapat diraih dalam rangka mengimplementasikan adminstrasi adalah terbatasanya hasil yang dapat diraih,sedangkan manusia yang terlibat dalam kerjasama cukup besar jumlahnya yang semuanya ingin memperoleh manfaat dari hasil yang dicapai tersebut. Tindakan administrasi yang dimaksud disini adalah pelaku atau manusia yang mengerjakan aktivitas administasi dapat memberikan kepuasan seluruh manusia yang terikat dalam kerjasama.secara lealitas,terhadap fenomena yang ada memang bervariasi dalam tindakan administrasi yang satu dengan administrasi yang lainnya.penyakit nepotisme dalam administrasi memang secara individual atau sekelompok manusia yang kecil dapat menikmati hasil dari kerjasama dan sebagian besar manusia yang merasa dirugikan dan dizalimi dari seseorang atau sekelompok kecil orang tetapi memiliki otoritas yang sangat besar.jadi dengan leluasa melakukan penindasan dan pemerasan terhadap oranglain.penyakit nepotisme adminstrasi juga dapat menciptakan suatu perubahan dalam sebuah bentuk kerjasama,tetapi perubahan yang diciptakan tersebut beriorientasi perubahan negatif atau dengan kata lain perubahan dalam arti penurunan dari seluruh aspek yang dimiliki oleh bentuk kerja sama,sebagai contoh jangkauan kegiatan operasional dengan unit organisasi sebanyak sepuluh,tetapi setelah diserang penyakit nepotisme administrasi maka semakin lama semakkin kurang u nitnya.
Penyakit Kolusi Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau patologi kolusi dalam administrasi yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu rupanya sejalan dengan pemikiran Peter L.Berger”para pembuat kebijaksanaan politik dan para teoritisi saling berhubungan dengan berbagai macam cara adakalanya mereka tidak saling berhubunga sama sekali diantara mereka ada yang berada dalam kursi kekusaan dan Cuma tahu bertindak(men of action)selalu sudah terdapat orang yang hanya memandang rendah para teoritisi dan hasil karya mereka.dalam bertindak,mereka sudah biasa menggunakan akal sehat saja,yang sebenarnya adalah campuran dari berbagai teori lama yang dimantapkan sebagai kearifan rakyat dengan teori-teori sementara yang diciptakan menurut pola “kerjakanlah itu sendiri”.
Penyakit Korupsi Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau Patologi Korupsi administrasi merupakan suatu penyakit yang sangat di takuti oleh semua ikatan bentuk kerja sama manusia melalui organsasi internasional, negara, pemerintah, sampai pada organisasi swasta pun, semuanya sangat ketakutan bila terjangkit virus-virus penyakit atau patologi korupsi yang dapat mematikan aktifitas administrasi. Penyakit korupsi yang begitu di takuti oleh semua pihak mulai dari anggota ikatan kerjasama yang terendah sampai kepada anggota yang tertinggi, atau mulai dari anggota amsyarakat yang terendah sampai kepada anggota masyarakat yan tertinggi.
Penyakit Keserakahan Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau patologi keserakahan di dalam pelaksanaan aktifitas administrasi adalah suatu metode, teknik dan taktik yang di lakukan seseorang anggota yang serikat dalam ikatan bentuk kerjasama berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau bahkan kalau bisa keseluruhan faktor-faktor kenikmatan (khususnya yang berupa material atau benda) dengan mengorbankan orang lain. Penyakit atau patologi keserakahan manusia sebenarnya adalah suatu penyakit yang sangat kejam, karena dapat menghancurkan ikatan kerjasama atau bahkan dapat mematikannya.
Penyakit Egoisme Dalam Administrasi Dan Terapinya
Penyakit atau patologi egoisme terhadap pelaksanaan kegiatan atau aktivitas administrasi adalah sfat-sifat manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan sesuatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap sesuatu penyelesaian permasalahn atau suatu kegiatan. Egoisme sebenarnya adalah suatu virus penyakit atau patologi dalam pelaksanaan setiap aktifitas administrasi. Jika terlalu kuat pengaruh manusia yang memiliki sifat egoisme sangat memungkinkan aktivitas yang di lakukan dalam bentuk kerjasama itu akan bersifat negatif dan tidak mustahil dapat mematikan atau membubarkan suatu bentuk kerjasama yang di tuntut oleh administrasi.
PENYAKIT BIROKRASI DAN TERAPINYA
Birokrasi dalam perkembangannya dewasa ini dipersepsikan sebagai penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintah,sehingga muncul tiga istilah yaitu -birokrat ,politisi,dan akademisi,saluran-saluran yang harus dilalui ketiga istilah ini adalah:birokrat saluran kegiatannya adalah penyelenggara pemenrintahan sehingga aparatur pemerintah dikategorikan birokrat.politisi salurannya adalah pada jabatan-jabatan politik dalam negara yang perolehannya melalui aktivitas partai politik sedangkan akademisi salurannya kepada dunia pendidikan terutama kepada pendidikan tinggi.kekuasaan dan kekuasaan manusia yang terikat dalam sebuah birokrasi memiliki tingkatan yang berbeda-beda,semakin tinggi posisi seseorang maka kekuasaan dan kewenangan semakin besar tetapi tanggung jawab dalam penyelesaian berbagai aktivitas semakin kecil.
Persekongkolan Jabatan Dan Terapinya
Persekongkolan jabatan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia dalam suatu organisasi sebenarnya merupakan bagian penyakit atau patologi yang dapat menciptakan ketidakstabilan dan bahkan memungkinkan kematian sebuah organisasi yang bersangkutan baik itu sebagai organisasi negara maupun sebagai organisasi swasta.untuk mempertahankan kehidupan sebuah organisasi harus senantiasa mencegah terjadinya penularan penyakit atau patologi persekongkolan jabatan.kalau virus persekongkolan jabatan telah tertular dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan,maka perlu dilakukan tindakan terapi,agar umur suatu organisasi dapat dipertahankan dengan baik dan senantiasa dapat mencegah berkembang biaknya virus patologi persekongkolan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.
Pengisian atau rekruitmen jabatan
Batasan kewenangan dan tanggung jawab dalam jabatan
Persyaratan jabatan
Penghasilan jabatan
Persekongkolan Pekerjaan Dan Terapinya
Fenomena pekerjaan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya persekongkolan dalam pekerjaan yang merupakan salah satu jenis penyakit atau patologi administrasi dimana virusnya masih mewabah di berbagai negara dibelahan dunia ini,terutama pada negara yang sedang berkembang.pada negara-negara yang sedang berkembang senantiasa dihadang oleh virus penyakit atau patologi yang berupa persekongkolan dalam rangka pendistribusian pekerjaan,terutama pekerjaan itu melekat pada jabatan dan lebih banyak kontribusi besaran penghasilan bagi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan terutama pada jenjang yang tertinggi.oleh sebab itu disetiap dekade pemilihan pemimpin tertinggi antara lain pemilihan kepala daerah senantiasa terjadi persekongkolan dari berbagai pihak sehingga pengorbanan pun tidak dapat dihindari yang pada akhirnya terpulang pada pemerintah daerah yang terpilih dan pembebanannya kepada warga yang berada pada daerah tersebut.
Persekongkolan Status Dan Terapinya
Dalam usaha untuk mempertahankan dan memperkuat suatu status yang dipunyai oleh manusia tertentu adalah suatu proses untuk melahirkan suatu ide atau dengan kata lain suatu pemikiran baru yang sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran status yang dipertahankan,kebutuhan(needs) dapat mendorong manusia yang bersangkutan untuk dipertahankan.hal semacam ini biasanya muncul untuk mengiringi keinginan manusia dalam rangka mengatasi permasalahan dalam mengarungi kebutuhan kehidupannya.penyakit persekongkolan untuk mempertahankan suatu status yang dimiliki oleh manusia dalam sebuah organisasi baik itu swasta,organisasi negara atau pemerintah maupun pada komunitas masyarakat tertentu,jika dibiarkan tumbuh dan berkembang akan merusak norma-norma sosial,moralitas masyarakat,rasionalitas keilmuan maupun nilai-nilai ketakwaan.
Persekongkolan Kolega Dan Terapinya
Persekongkolan dengan berbagai kolega baik antara anggota organisasi,anggota organisasi dengan masyarakat,maupun antara anggota masyarakat itu sendiri senantiasa memerlukan keterampilan atau skill yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau life yang layak dan sejahtera.karena dengan dukungan keterampilan dalam melakukan daripada berbagai aktivitas baik secara individual maupun dilakukan secara berkelompok pasti dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang memuaskan.tindakan merugikan oranglain karena persengkongkolan dalam kolega ini merupakan suatu tindakan yang dapat menciptakan suatu jenis virus patologi administrasi,bila tidak ditangani dan diarahkan pada yang positif kemungkinan dapat menghambat atau merusak dalam pertumbuhan organisasi maupun perkembangan administrasi baik dalam arti keilmuan maupun dalam arti profesional.
Persekongkolan Keluarga Dan Terapinya
Virus patologi persekongkolan dalam berbagai anggota keluarga terhadap proses aktivitas administrasi dalam sebuah ikatan kerjasama janganlah dianggap bahwa persepsi dan pandangan anggota keluarga merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu,tetapi juga dapat merupakan penyebab utama lahirnya kekhawatiran keberlansungan aktivitas administrasi.kebenaran kekhawatiran yang kita alami itu akan membawa malapetaka dalam melaksanakan aktivitas administrasi secara makro maupun secara mikro.fenomena telah menggambarkan kepada kita semua bahwa dalam dekade ini nampak beberapa indikasi yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya kehampaan dan kebosanan dari setiap anggota keluarga yang terikat dalam bentuk kerja sama dalam rangka aktivitas administrasi.
Persekongkolan Pertemanan Dan Terapinya
Persekongkolan dengan teman merupakan fenomena sosial yang sulit bdihindari dan dicegah dalam perkembangannya karena memang persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik dalam kebutuhan individual,kelompok,birokrasi,organisasi,dan bahkan sampai kepada kebutuhan sosial oleh sebab itu janganlah berfikir dan bertindak untuk menghilangkan tindakan persekongkolan pertemanan,tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana persekongkolan itu senantiasa dilakukan secara positif dalam kehidupan birokrasi yang bersangkutan.memang sangat disadari pula bahwa peranan individu dalam melahirkan kelompok dan organisasi lahir dari kesepakatan yang mungkin diawali dari persekongkolan karena desakan kepentingan maupun pertentangan yang kontemporer.
KEJAHATAN ADMINISTRASI
Interaksi manusia dalam administrasi banyak terjadi hubungan yang bersumber dari tuntutan motif-motif dengan melibatkan suatu kombinasi perasaan dan tuntutan kebutuhan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang terlibat dalam proses kerjasama.interaksi manusia dalam administrasi secara realitas memiliki tujuan yang sama tetapi secara terselubung memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.ketidak tercapaian tujuan yang terselubung setiap manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama kemungkinan akan terdorong dalam tindakan yang tidak sesuai lagi ketentuan yang ada,sehingga tujuan yang terselubung itu dapat dicapai sesuai harapan yang mereka inginkan.pengembangan organisasi dengan merekrut agresif ,memang senang dalam menghabiskan waktunya dilapangan,tetapi apakah dapat menjamin bahwa virus penyakit kejahatan dalam administrasi tidak akan mewabah keseluruh aspek aktivitas kerjasama,dengan adanya seluruh sumber daya manusia memiliki keagresifan yang sangat tinggi.
Perampokan dalam administrasi
Virus penyakit perampokan administrasi merupakan suatu pelanggaran kontrak sosial yang kita telah terima sewaktu menciptakan kesepakatan untuk melaksanakan aktivitas administrasi.salah satu persoalan yang paling rumit adalah menafsirkan struktur sosial yang telah dirumuskan dalam administrasi.penjabaran pemikiran tentang nilai yang terkandung dalam kontrak sosial bukanlah merupakan suatu teka-teki yang harus dipecahkan melainkan merupakan suatu bentuk gambaran yang dituangkan kedalam narasi dengan menggunakan tekhnik dan metode tertentu sehingga virus patologi administrasi tidak perlu ditakuti karena memang tidak pernah ada.kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang senantiasa mengumpulkan persyaratan administrasi secara sembunyi-sembunyi serta tidak legal,tentunya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma akan merugikan semua pihak.perbuatan semacam ini sesungguhnya merupakan atau tergolong pada penyakit atau patologi perampokan aset yang dipunyai oleh administrasi.untuk mencegah atau dengan kata lain menerapi virus penyakit perampokan administrasi,antara lain dapat dilakukan:
Perampokan hak cipta
Perampokan material
Perampokan informasi
Perampokan hak milik
Perampokan terselubung
Perampokan terang-terangan
Perampokan sistem
Perampokan komunikasi.
Pembunuhan karakter dalam administrasi
Pembunuhan karakter manusia dalam proses kerjasama yang dipersyaratkan oleh administrasi selalu menciptakan kebencian terhadap pelaku pembunuh karakter,walaupun mereka juga tahu dalam memerangi hal itu akan mengalami resiko dalam menegakkan keadilan manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama.apabila kondisi seperti ini dibiarkan berkembang dengan aktivitas yang mengarah kepada kejahatan terutama pada mematikan karakter manusia,pastilah akan berakibat negatif terhadap kemajuan atau perkembangan administrasi dalam sebuah organisasi baik dipemerintahan maupun organisasi swasta.seandainya terjadi virus patologi yang dapat mematikan karakter manusia dalam administrasi tentunya kita harus berfikir untuk menerapinya sehingga tidak lebih membesar yang akan berakibat merugikan administrasi.setiap ikatan kerjasama manusia itu senantiasa tidak lepas daripada prinsip-prinsip yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yaitu :
Manusia dalam melakukan aktivitas yang dipersyaratkan administrasi bertindak sesuai dengan kodratinya dan harus dihormati kodrati yang dimiliki oleh manusia yang bersangkutan itu.
Menentukan apa yang baik tindakan manusia dalam aktivitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri,harus dilaksanakan dengan baik pula dan berusaha menghindari tindakan yang berakibat merugikan semua pihak.
Tidak memaksakan jangkauan tindakan dan tanggung jawab karena memang manusia memiliki keterbatasan .hal itu harus disadari sehingga keharmonisan dalam ikatan kerjasama itu senantiasa terlaksana dengan baik
Penjajahan dalam administrasi
Manusia dalam administrasi senantiasa kehilangan hak-hak dasar karena disebabkan oleh penindasan-penindasan penjajahan yang juga sering diistilahkan dengan kolonialisme.oleh sebab itu harus kita perjuangkan dan harus pula dihormati hak-hak dasar manusia.setiap manusia dimana keberadaannya dalam administrasi senantiasa kita dapat memperlihatkan rasa hormat yang tulus ikhlas serta mau mengakui status mereka dalam situasi bagaimanapun kondisinya.perlakuan penjajahan terhadap manusia lainnya tidak ada lagi keramahan dan kebaikan yang harus kita peroleh melainkan sebuah cacian atau ejekan seakan-akan tidak pernah kita melakukan suatu kebaikan terhadapnya dan kebanyakan mendatangkan ancaman,baik yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial.virus penyakit penjajahan yang menjangkiti manusia yang terikat dalam administrasi dapat kita telusuri dari dua sisi pandang :
Sisi pandang penjajah.keunggulan seorang manusia dalam administrasi sangat berpotensi menjadi penjajah,misalnya keunggulan dalam jabatan,pengetahuan,pengalaman dan semacamnya,yang dapat difungsikan untuk digunakan memaksakan kepada oranglain dalam administrasi yang dimiliki dalam kelemahan dan ketidak keberdayaan.
Sisi pandang yang dijajah.kelemahan seorang manusia dalam administrasi sangat berpotensi dijajah (dipaksa) untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan sipenjajah tersebut,karena mereka memiliki kekuatan dalam keunggulan untuk dapat melakukan pemaksaan oranglain yang terikat dalam administrasi.
Pemalsuan dalam administrasi.
Secara realitas dalam perjalanan hidup mulai dari individu,kelompok,keluarga,organisasi bahkan sampai kepada kehidupan bernegara selalu diselimuti wajah-wajah yang cantik dan simpatik namun bukan hakikat yang sesungguhnya tetapi merupakan penampilan yang palsu.dari berbagai pemahaman tentang kepalsuan ini muncul alasan praktis untuk membuat berbagai aturan baik yang berfokus kepada satu jenis fenomena saja,maupun sifatnya berlaku untuk umum pada seluruh manusia yang terlibat dalam proses kerjasama.demikian pula halnya dengan kepalsuan bukan suatu hal yang baru tetapi berkembang seiring dinamika perkembangan manusia yang bersangkutan.kepalsuan adalah
suatu jenis virus patologi yang senantiasa menyerang dalam proses aktivitas administrasi.
jenis virus patologi pemalsuan administrasi yaitu sebagai berikut:
Pemalsuan dokumen
Pemalsuan pemikiran
Pemalsuan tindakan
Pemalsuan informasi
Pemalsuan bentuk
Pemalsuan kualitas
Pemalsuan kuantitas
Pemalsuan merek
Rekayasa dalam administrasi
Pengertian rekayasa dapat dilihat dari dua sisi pandang,pertama bahwa rekayasa itu adalah suatu proses pemikiran untuk merubah sesuatu untuk lebih mudah dilakukan atau lebih memberikan manfaat kepada kehidupan yang lebih layak ,selanjutnya pengertian rekayasa sebagai virus patologi administrasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat merugikan orang lain yang terikat dalam bentuk kerjasama.pandangan yang menganggap bahwa rekayasa disini berarti campur tangan orang-orang yag memiliki kompetensi yang didasari dengan kesadaran yang tinggi dan akan memberikan manfaat,meningkatkan kesejahteraan administrasi.tetapi sebaliknya bila rekayasa bertujuan mendapatkan sesuatu yang sesuia dengan kehendaknya tanpa memerlukan kemampuan kompetensi dan kesadaran yang tinggi,hal inilah yang sesungguhnya menjadi topik pembahasan selanjutnya.
Jenis-jenis rekayasa sebagai berikut :
Rekayasa input
Rekayasa output
Rekayasa pemikiran
Rekayasa penggunaan
Rekayasa informasi
Rekayasa perilaku
Rekayasa bentuk
Rekayasa dokumen
Rekayasa aturan
Rekayasa alat bukti
KEMARJINALAN ADMINISTRASI
Salah satu virus penyakit yang diderita dari berbagai negara didunia ini adalah virus penyakit atau patologi kemarjinalan baik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, pendidikan,kemoralan,keagamaan,penguasaan komunikasi,
Keterbelakangan peradaban dan sebagainya.salah satu hal yang penting dalam penanggulangan kemarjinalan adalah melakukan pembangunan sebagai sebuah sistem yang cukup repsentatif untuk merefleksikan peranan atau posisi negara atau pemerintah yang terimplementasikan dalam materi kajian administrasi pembangunan.penyebab berkembang biaknya virus patologi kemarjinalan adalah kurangnya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan bahkan adanya pengimplementasian kecenderungan longgar dan tidak disertai pemberian sanksi yang berat mengakibatkan fleksibiltas dan ketiadaan formalisasi,sehingga menciptakan gejala-gejala ransangan timbulnya suatu konflik yang berpotensi menyebar luasnya virus patologi kemarjinalan dalam tubuh administrasi itu sendiri.
Jenis jenis kemarjinalan sebagai berikut :
Marjinal Ekonomi
Salah satu dukungan teori untuk kajian ilmu administrasi adalah teori-teori ilmu ekonomi yang memiliki karakteristik permasalahan yang menonjol yang tidak akan terpecahkan tanpa manusia yang mendalami,pertama,wawasan keilmuan yang kecepatan dan ketepatan sinar matahari;kedua,wawasan profesional dengan memiliki daya cipta yang berkualitas dan berkuantitas dan yang ketiga wawasan ketakwaan yang peka terhadap kepedulian sesama manusia,kepedulian kepada mahkluk lainnya dan kepedulian kepada lingkungan alam sekitarnya.ketiga wawasan ini akan terikat dengan rapihya dalam suatu ikatan cinta kasih.salah satu tugas pemerintah adalah bagaimana penanganan yang dilakukan secara serius dan dan dengan penuh perhatian terhadap penanggulangan virus penyakit atau patologi kemarjinalan ekonomi,pemerintah menetapkan kebijakan umum dalam rangka menanggulangan virus penyakit kemarjinalan ekonomi melaksanakan pembangunan dengan menggunakan rumusan universal.
Jenis –jenis virus patologi kemarjinalan yang menyerang masyarakat sebagai berikut :
Kelaparan
Kesehatan
Perumahan
Daya Beli Masyarakat
Penghasilan Yang Rendah
Marjinal Pendidikan
Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecerdasan dan kemahiran bekerja melalui suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu komunitas masyarakat.kecerdasan dan kemahiran bekerja adalah suatu karunia Tuhan Yang maha Esa dengan diperoleh melalui proses pendidikan agar kita menjadi sadar untuk menegakkan kebenaran dalam keilmuan dan kebenaran dalam keagamaan,secara realitas bahwa manusia yang tidak mendapat kesempatan mengikuti proses pendidikan baik secara formal maupun pendidikan informal mengalami keterbelakangan dalam proses berpikir dan bertindak dalam berusaha mencapai apa yang diharapkan,bagi manusia yang tidak pernah memperoleh pendidikan secara formal dan informal itu sudah dipastikan bahwa akan gampang diserang virus patologi atau penyakit kemarjinalan dalam pendidikan.
Jenis-jenis virus patologi kemmarjinalan pendidikan dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut:
Kebodohan
Ketergantungan
Kekalahan
Kegagalan
Kemiskinan
Marjinal Etika Moral
Virus kemarjinalan moralitas adalah bagian integral dengan virus kemarjinalan etika dan peraturan perundang-undangan,maksudnya bahwa informasi empirik merupakan bukti yang dapat digunakan untuk membuat suatu penilaian baik yang berkaitan dengan pertentangan atau yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap aktivitas yang menyebabkan kematian berkembangnya virus ketiga jenis kemarjinalan tersebut.sebenarnya virus patologi kemarjinalan moralitas dalam kaitannya dengan ajaran administrasi.
Marjinal Keagamaan
Salah satu aspek penting kalau tidak dapat dikatakan yang terpenting dalam kehidupan dan penghidupan komunitas manusia tertentu adalah masalah kepercayaan atau keagamaan yang mereka anut. Kepercayaan atau keagamaan yang mereka yakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian,ketenangan,kepdulian keharmonisan dan lain sebagainya.dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangkutan,sebaliknya bahwa kemarjinalan terhadap agama atau keyakinan yang mereka percayai,dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan bagi manusia yang demikian itu senantiasa tidak ada keseimbangan serta untuk memmbangun kepercayaan pada diri sendiri sulit dapat terwujud,termasuk membangun kepercayaan terhadap pandangan oranglain kepada dirinya sehingga sulit melakukan kerjasama.
Penyebab virus patologi kemarjinalan keagamaan yaitu :
Tindakan kebencian
Tindakan kebohongan
Tindakan pengkhianatan
Tindakan kesombongan
Tindakan kedurhakaan
Tindakan penghinaan
Marjinal Komunikasi
Dikatakan manusia sebagai mahluk sosial karena tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa ditunjang atau dibantu manusia lainnya maupu oleh lingkungan dan alam sekitarnya.Salah satu alat komunikasi yang paling efektif yang dapat di yang pergunakan adalah bahasa.Walaupun demikian bahwa bahasa bukanlah semata-mata alat untuk mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu komunikasi,teteapi pada dasarnya bahasa merupakan salah satu alat untuk dapat mengenali dunia,diri kita dan orang lain.Bahasa merupakan alat terpenting untuk mengusai dunia,karena dia merupakan satu-satunya alat media dalam melakukan komunikasi yang sangat efektif.Namun demikian bahasa juga dapat menghambat aktivitas komunikasi apabila antar komunikan dengan komunikator tidak memahami hakikat pengertian makna bahasa yang dipergunakan itu dalam komunikasi tersebut.Reaksi antara pemahaman yang diformulasikan antara komunikator dan komunikan ini akan menentukan keberhasilan pemahaman suatu ideyang di komunikasikan itu.
Marjinal Pekerjaan
Peristiwa terjadinya suatu bentuk pekerjaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara teratur dan terencana serta cukup mencolok dalam kehidupan manusia.usaha pemenuhan kebutuhan manusia senantiasa diawali dengan aktivitas suatu bentuk pekerjaan baik yang menggunakan kemampuan manusia dalam artian pemikiran maupun menggunakan kemampuan dalam artian fisik. Interaksi kemampuan pemikiran yang berkorelasi positif dengan kemampuan fisik seseorang akan menciptakan hasil pekerjaan yang dilakukan itu menjadi berkualitas dan berkauntitas untuk memenuhi tuntutan kehidupan mereka sendiri.dalam melakukan suatu jenis pekerjaan sebenarnya terdapat ketergantungan dengan unsur-unsur sistem dalam kehidupan pekerjaan manusia yang memerlukan analisis dengan keterkaitannya terutama perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jenis virus patologi kemarjinalan pekerjaan ini sungguh sangat banyak jenisnya,tetapi sebagai bahan renungan untuk menciptakan wawasan berpikir dan tindakan secara bijaksana antara lain yang dapat dikemukakan adalah :
Keterbtasan Kemampuan
Keterbatasan Modal Dasar
Keterbatasan Pengalaman Berusaha
Keterbatasan Jaringan
Penjajahan Dan Pembodohan
BAB II
BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
Sebelum lebih jauh membicarakan hal – hal yang diharapkan bersifat semakin positif berkaitan reformasi birokrasi , maka seluruh penyelenggara Negara harus sunguh- sungguh menyadari dan mendukung bahwa nilai – nilai hakiki adanya system birokrasi pemerintah harus tetap tegak , dalam kondisi dan situasi apapun karena merupakan hal yang sangat prinsip dan mendasar , Silahkan mempergunakan pemikiran ataupun logika masing – masing , asal niatnya penegakan nilai – nilai system birokrasi maka tidak akan salah.berikut beberapa contoh diantaranya :
Mengenai sosok birokrasi yang diperlukan dalam era globalisasi, fungsi-fungsi birokrasi menurut Tjokrowinoto (1996), menyebutkan empat fungsi birokrasi, yaitu :
Fungsi Instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dankebijaksanaan publik kedalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu.
Fungsi Politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan
Fungsi Katalis Public Interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dankepentingan publik, dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannyadidalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah
Fungsi Entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiataninovatif dan non rutin, mengakibatkan sumber-sumber potensial yang idle,dan menciptakan resource-mixn byang optimal untuk mendapai tujuan .
Menurut Denhard (1984:Vii) birokrasi public ditandai dengan kinerja dan sarat dengan acuan :
Komitmen terhadap nilai – nilai sosial politik
Implementasi nilai – nilai sosial politik
Realisasi nilai – nilai sosial politik
Penekanan pada pekerjaan kebijakan public
Keterlibatan dalam pelayanan public
Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum.
Birokrasi yang tidak bertanggung jawab dalam hubunganya dengan ketidak becusan mengurus mandate legislative dalam eksekusi ketetapan – ketetapan yang telah digariskan .
Birokrasi cacat dan lemah mengacu pada kehadiran gejala – gejala Kontroversual khususnya dalam kanca prosedur kerja birokrasi serta tuntutan perlunya adaptasi konsep teknokrasi.Birokrasi disfungsional yang berada dibawah standar mengacu kepada pravelensi - pravelensi dari sisi ketidak layakan fungsi distributive dalam konteks efektifitas kinerja instrument pemerintah demokratis dan partisipatif .
Birokrasi patrimonial dan korporatif dibentuk oleh sejarah dan rewalita perpolotikan yang bekerja dalam langgang otoritorial , sangat aktif dalam menggambil peran inisiatif dan paling tahu dalam penyusunan kebijkan public.
Birokrasi yang kinerjanya tidak efektif menuju pada fenomena teknikal , material , SDM , cultural dan alokasi jasa – jasa pemerintah kepada public dengan acuan kapabilitas realisasi nilai- nilai tujuan sosial politik dan budaya .
Birokrasi terbelakang dan ketinggalan jaman yang mengacu kepada entitas keberadaan variable profesionalisasi , spesialisasi dan sumber daya bagi implementasi Sehinggah bila tidak terpenuhi dapat menyebabkan adanya defiasi bagi pencapain tujuan – tujuan public.
Birokrasi yang krisis .kritis dankekurangan responsive arahnya mengacu pada prilaku birokrasi pemerintah yang kurang sempurna terutama dalam hal susunan atau konfigurasi inter sumber daya organisasinya khusunya menyangkut :
Elemen – elemen rasional
Aliran otoritas penanganan pekerjaan
Teknologi organisasi dan manajemen
Kapabilitas dan kecakapan staf
Mobilitas informasi
system komando dan control , dan
Modernisasi proses kerja untuk mengatasi adanya proses kerja yang kaku.
Secara kelembagaan, pemberian pelayanan kepada publik belum sepenuhnya mengembangkan prinsip kompetensi, yakni kemampuan aparat birokrasi untuk memenuhi dan mengetahui proses pelayanan yang dibutuhkan pengguna jasa. Pembedaan atas dasar afiliasi sosial kemasyarakatan juga sering dijumpai dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2002:196-197).
Namun demikian, pemberian layanan tetap saja ditemukan pembedaan dari aparat birokrasi ditingkat bawah, dimana kecenderungan terjadi, terlihat semakin tinggi status sosial ekonomi dan semakin dekat (kekerabatan) seorang pengguna jasa, maka aparat birokrasi semakin ramah dalam melayaninya (Dwiyanto, 2000).
Dalam Dictionari politik tahun 2003h.48 dicantumkan
Birokrat adalah pegawai yang bertindak secara birokratis
Birokrasi adalah :
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegagangan kepada hierarki dan jenjang jabatan
Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dsb)yang banyak liku – likunya
Birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati , karena terlalu mementingkan cara dan bentuk .yang menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat yang menanti , menghilangkan inisiatif , terikat dalam peraturan dan jelimet dan bergantung pada pemerintah atasan , berjiwa statis dank arena itu menghambat kemajuan.
Meskipun banyak agenda reformasi telah diintrodusir,dalam prakteknya perubahan tersebut cukup sulit dilakukan.Beberapa data membuktikan bahwa birokrasi public di Indonesia pada era reformasi belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan.Pertama,laporan dari the world competitivness yearbook tahun 1999 yang menyatakan bahwa birokrasi Indonesia berada pada kelompok Negara Negara yang memiliki indeks competitivness yang paling rendah diantara 100 negara yang diteliti (Cullen& Cushman,2000).kedua,hasil penelitian PSKK UGM tahun 20000 di 3 provinsi yang menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan public masih amat buruk disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto,20003).Ketiga, hasil kajian political and economic risk consultancy di 14 negara tahun 2001,menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin buruk dan korup (Kompas,22 juni 2001) Sementara itu,dalam lokus Negara Negara berkembang, studi Dwight King (1989) mengungkapkan beberapa sisi buram ciri birokrasi di negara berkembang seperti : tidak efisien, jumlah pegawai yang berlebihan, tidak modern atau ketinggalan jaman, seringkali menyalahgunakan wewenang, tidak ada perhatian atau mengabaikan daerah daerah miskin dan tidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat.
Item idealisme pendukung reformasi birokrasi dalam wujud tantangan yang perlu diatasi untuk deapat dilaksanakan sebagai berikut:
Partai politik yang dimotori ol;eh politisi pusat dan daerah , berwawasan kenegarawaan serta berkarya tanpa sedikit pun mengintervensi birtokrasi
Sistem rekrutmren kekuasaan
Sebagai kelanjutanya secara kelembagaaan informasi birokrasi akan mendapat kemudahan apabila didukung oleh lembaga – lembaga tinggi
Menyangkut lembaga yudikatif dan pengawasan yang bekerja dalam system control bertingkat secara konsekuen
Kondisi masyrakat sebagai pilar utama interaksi sosial yang dapat berlangsung secara lebih bermoral
Atensi dari perjuangan dan peran pers.
Kelemahan manajemen kepegawaian antara lain:
Pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi
Struktur organisasi gemuk sehinggah identifikasi kebutuhan pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan menjadi sulit
Kulaifikasi perekrutan belum sersuai dengan formasi serta kulaitasnya
Ketidak tepatan penempatan pegawai dalam jabatan karena mengutamakan persyaratan administrasi pada pangkat dan DUK
Lemahnya penyusunan pola karir yang berakibat sangat menyulitkan identifikasi kebutuhan diklat
Objektifitas system penilaian kerja dipertanyakan.
Kenaikan pangkat belum didasarkan prestasi kerja
Program diklat masih berorierntasi pada peningkatan kompetensi yang bersifat umum
Peraturan disiplin belum dilaksanakan
Data base pegawai belum sesuai dengan harapan.
Masyarakat dalam hubungannya dengan pelayanan aparatur pemerintah selalu menuntut pemberian pelayanan yang cepat, cermat maupun ramah. Untuk mencapai pada pelayanan tersebut, pemahaman perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu sebagai suatu tindakan individu bagi keberhasilan organisasi, karena individu yang dapat membawa tatanan birokrasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini lebih menekankan pada pencarian cara untuk meningkatkan hasil yang efektif, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat dan harus berawal dari aparat birokrasi yang suka bekerja keras.
Menurut Tjokrowinoto (2001:11), relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku birokrasi perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal yaitu: pertama, birokrasi harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan; kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting, dari pendekatan top down yang menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal.
Fungsi pendayagunaan aparatur Negara antara lain:dalam kasus dibidang kelembagaan , kasus dibidang ketatalaksanaan, kasus dibidang SDM aparatur.
MENGEMBANGKAN BUDAYA KEPEMIMPINAN PROFESIONAL BIROKRASI
Kepemimpinan Birokrasi dan Kompleksitas Masyarakat
Menurut Weber, birokrasi merupakan sebuah organisasi legal-rasional yang paling efektif untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih ber-basiskan pada charismatic domination maupun traditional domination. Organisasi yang berbasis pada dominasi karismatik lebih banyak menyandarkan sifat-sifat personality yang dimiliki oleh seorang pe-mimpin. Sedangkan dalam organisasi yang berbasiskan dominasi tradisional, kepemimpinan seseorang hadir dan diakui karena menda-patkan hak-hak tradisional seperti keturunan/warisan dan kasta. Sedangkan birokrasi dalam pengertian sebagai organisasi modern adalah sebuah konsep yang mengacu pada cara pelaksanaan administrasi dan penegakan aturan hukum yang diorganisasikan secara sosial, yang dicirikan dengan 4 konsep pokok berikut ini3:
a well-defined division of administrative labor among persons and
offices,
a personnel system with consistent patterns of recruitment and
stable linear careers,
a hierarchy among offices, such that the authority and status are
differentially distributed among actors, and
formal and informal networks that connect organizational actors
to one another through flows of information and patterns of
cooperation.
Semakin kompleks perkembangan masyarakat, semakin kompleks fungsi dan tugas pokok yang harus dijalankan oleh birokrasi. Dalam sebuah masyarakat yang tradisional, birokrasi melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih sangat sederhana. Fungsi-fungsi pokok birokrasi menyangkut fungsi tradisional seperti digambarkan sebagai berikut: "the earliest bureaucracies consisted of castes of religious clergy, officials and scribes operating various rituals, and armed functionaries specifically delegated to keep order"*. Dari masyarakat yang masih sangat primitif menuju masyarakat yang lebih beradab, birokrasi juga berkem-bang dengan fungsi yang lebih kompleks: merumuskan, menerapkan dan menegakkan hukum serta menarik pajak.
Perkembangan jaman membawa perubahan di mana kebutuhan masyarakat menjadi sangat kompleks. Dalam masyarakat modern setidaknya ada beberapa indikasi perkembangan baru yang harus mampu direspon oleh birokrasi dengan benar:
Interaksi yang semakin global
Pengambilan keputusan yang lebih demokratis
Informasi yang mengalir deras dan memerlukan keputusan yang cepat
Perkembangan teknologi yang semakin canggih
Keburuhan kerjasama dan kompetisi sekaligus
Membangun kepemimpinan dalam birokrasi tidak cukup hanya membangun elit-elit yang ada dalam birokrasi. Bekerjanya birokrasi akan sangat tergantung pada seluruh aparatur yang berada di berbagai tingkatan. Dengan demikian, pola pengembangan kepemimpinan harus berangkat dari asumsi bahwa setiap orang adalah pemimpin. Untuk menciptakan pemimpin yang baik, harus ada proses seleksi SDM yang benar sehingga terpilih yang betul-betul berkualitas. Pola rekrutmen yang selama ini dilakukan hanya akan menghasilkan SDM kelas kedua karena yang terbaik sudah diambil oleh institusi non-pemerintah. Tidak adanya kompetisi yang serius dalam rekrutmen jabatan dalam birokrasi juga membawa dampak rendahnya mutu kepemimpinan seseorang yang menduduki sebuah jabatan.
Dalam pola pelatihan, praktik selama ini juga hanya membekali aspek kognitif dan sempit. Pemahaman terhadap praktik dan sesuatu yang berkembang di luar institusi birokrasi sangat rendah. Padahal diakui bahwa banyak institusi non-pemerintah seperti perusahaan swasta, lembaga donor dan LSM memiliki pola kerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pola kerja institusi pemerintah. Karenanya, transformasi nilai dari non-birokrasi ke dalam institusi birokrasi sangat penting. Wawasan, ketrampilan dan perilaku birokrasi akan semakin baik ketika banyak dari SDM birokrasinya memiliki pengalaman di luar birokrasi.
Membangun budaya kepemimpinan melalui kedua pendekatan tersebut tidaklah mudah. Adopsi gagasan tersebutJke dalam birokrasi menuntut perubahan baik struktural maupun kultural. Merubah aturan yang selama ini sudah dianggap established bukanlah hal yang mudah. Di samping itu, introduksi budaya baru ke dalam birokrasi juga sering menimbulkan resistensi.
BUDAYA BIROKRASI VERSUS BIROKRASI BERBUDAYA
Berbagai praktik birokrasi telah memberikan penyadaran bahwa seringkali birokrasi gagal memberikan kepuasan terkait dengan pela-yanan kepada masyarakat, bahkan inefisiensi justru terjadi pada lingkungan birokrasi itu sendiri. Walaupun didalam birokrasi telah diciptakan berbagai perbaikan regulasi, namun sampai saat ini masih juga ditemui munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan birokrasi seperti aparat yang arogan, prosedur yang berbelit, diskriminasi pelayanan khususnya kepada masyarakat miskin dan masih adanya "pungutan siluman" dan Iain lain.
Kalaupun terjadi berbagai perubahan dan modifikasi, birokrasi tidak cukup mampu menangkap dan menyesuaikan diri dengan segala perkembangan yang terjadi secara cepat di masyarakat. Ini dikarena-kan birokrasi menghadapi kendala kultural, struktural dan bahkan kendala mental birokratis, disamping kendala teknis. Perubahan birokrasi yang menuntut adanya adaptasi, pola generalisasi dan unifikasi seringkali meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup pelik karena pada dasarnya kultur birokrasi selalu menyertai perubahan yang terjadi. Ketika kultur birokrasi tidak cukup mengadaptasi perubahan birokrasi maka yang terjadi adalah "perubahan semu", artinya perubahan birokrasi tetap berjalan ditempat, padahal reformasi birokrasi sebenarnya merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar tawar lagi.
Kultur dan Etika Birokrasi
Kultur Birokrasi seringkali diartikan sebagai budaya kolektif masyarakat dalam menghayati dan memperlakukan birokrasi, jadi tidak terbatas pada perilaku aparat birokrasi. Berdasarkan pengertian terse-but maka bisa dikatakan budaya kolektif secara dominan memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam setiap perubahan yang terjadi pada birokrasi, sedangkan Etika Birokrasi lebih menunjuk pada karakter individu atau kelompok individu dalam hal ini adalah aparatur birokrasi secara individual ataupun kolektif, dalam memahami dan memperlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi. Dengan pengertian tersebut etika birokrasi adalah layaknya aturan main yang disepakati sebagai norma standar kinerja yang berlaku dalam lingkungan birokrasi.
Kedua hal tersebut sebenarnya merupakan karakter yang memiliki sisi positif yang saling menunjang satu dengan yang lainnya. Apabila keduanya berjalan secara positif maka birokrasi akart dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, namun demikian jika salah satu dari keduanya terjadi penyimpangan maka stigma birokrasi langsung terkena dampak negatifnya. Ambil contoh saja dengan munculmya kasus korupsi, sebenamya korupsi bukanlah budaya birokrasi, tetapi lebih merupakan penyimpangan dari pelaksanaart etika birokrasi
Lebih lanjut faktor utama pembentuk kultux dan etika birokrasi adalah terkait dengan moralitas yang secara jelas memberikan kuali-fikasi baik atau buruk terhadap sikap, perilaku, tindakan dan kebijakan yang diambil. Menurut Mas'ud Said (2007) terdapat 4 hierarki moralitas dalam kehidupan sebagai berikut
1. Moralitas personal (peta kehidupan pribadi) yang terbina sejak kecil di lingkungan keluarga, sekolah dan sosial kemasyarakatan yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku seseorang. Selan-jutnya moralitas personal merupakan "personal morality is afimctkm of our past and is dependent upon many factor, including
Moralitas profesi (peta kehidupan profesi) yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang menjadi acuan dalam berpikir, bertindak serta menilai baik dan buruknya suatu perbuatan.
Moralitas organisasi (peta kehidupan organisasi) yang terbentuk dalam wujud aturan formal ataupun informal yang dirumuskan oleh suatu organisasi.
Moralitas sosial (peta kehidupan sosial) yang tercermin dalam karakter-karakter tertentu yang harus dimiliki oleh individu-individu anggotanya agar tercipta keteraturan, ketertiban dan berhasil mencapai tujuan bersama.
Birokrasiyang Berbudaya
Birokrasi pelayanan kepada publik juga telah berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah berkembangnya pelayanan publik yang didasarkan atas persetujuan antara masyarakat dan aparat birokrasi tentang bentuk dan model pelayanan yang disepakati atau yang lebih dikenal dengan Public Service Bargains.
Dalam khasanah kajian birokrasi, juga telah berkembang gagasan tentang birokrasi representatif, yaitu sistem pengorganisasian birokrasi yang responsif dan adil dalam mengakomodasi keanekaragaman ikatan budaya lokal. Karena itu, ada nuansa politis dalam semangat pengorganisasian birokrasi. Rekruitmen, promosi, pendidikan dan latihan dengan demikian menjadi persoalan penting yang perlu mempertimbangkan akses dan keadilan terhadap multikulturalisme lokal. Dengan birokrasi representatif harapannya pemerintahan lebih ikut dimiliki oleh semua golongan, Iebih dipercaya dan diapresiasi, keberadaannya menjadi Iebih bermakna di mata masyarakat, dan kinerja pemerintah sendiri, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam mengiinplementasikannya diharapkan menjadi Iebih sensitif terhadap kekhasan budaya lokal, sehingga dapat dihindarkan benturan-benturan yang tak diperlukan. Birokrasi yang demikian barangkali juga akan lebih mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, termasuk kepatuhan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
STUDI PERILAKU TENTANG RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN PERANAN ICT/E-GOV PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN
Terjadinya resistensi terhadap perubahan dalam mengadopsi penggu-naan ICT/E-Gov pada birokrasi pemerintahan, umumnya dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kemampuan tintuk menggunakan tekno-logi informasi seperti internet. Oleh karenanya timbul persepsi di kalangan birokrat bahwa penggunaan ICT/E-Gov belum saatnya diimplementasikan penggunaanya pada birokrasi pemerintahan. Sebe-narnya resistensi terhadap penggunaan ICT/E-Gov dapat dieliminir melalaui perubahan perilaku serta adanya keinginan atau dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan.
Agar penggunaan ICT/E-Gov dapat terwujud sebagaimana-mestinya diharapkan adanya kepercayaan trust, keterbukaan, dan keyakinan para stakeholder. Melalui penggunaan ICT/E-Gov akan tercipta suatu perubahan yang sangat mendasar dalam organisasi birokrasi. Perubahan ini diharapkan untuk menciptakan transfaransi, agar birokrasi terhindar dari kolusi korupsi dan nepotisme. Penolakan terhadap perubahan khususnya dalam penggunaan ICT/E-Gov pada birokrasi pemerintahan umumya hanya terjadi pada sebagian besar birokrat yang secara langsung bersentuhan dengan pengguna jasa. Sebaliknya birokrat yang tidak memiliki akses pelayanan publik secara langsung umumnya dapat menerima perubahan melalui penggunaan ICT/E-Gov pada birokrasi pemerintahan.
Penyelarasan antara H dan Birokrasi Secara Umum:
Penyesuaian H dengan Strategi (kerja) tidak akan terjadi dengan begitu saja maka perlu adanya perubahan perilaku birokrat dalam mengadopsinya.
Upaya ini memerlukan duknngan penuh dan aktif dari semua pejabat eselon; serta memerlukan suatu manajemen perubahan kreasi dan inovasi.
Upaya ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan memerlukan keahlian dan kepakaran, baik dari dalam lingkungan (birokrat) atau yang datang dari luar lingkungan (konsultan).
Upaya ini juga mempunyai resiko, dan ini memerlukan manajemen resiko yang memadai.
Upaya ini juga memerlukan kepemerintahan yang kuat dan mampu menunjukkan kinerja perubahan (ke arah yang lebih baik).
6 DIMENSI ADMINISTRASI PUBLIK
DIMENSI KEBIJAKAN
Pendahuluan
Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan ini dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh system organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energy atau system penggerak dan kendali atau dimensi manajemen. Dalam kenyataan, untuk memproses sebuah keputusan yang benar dibutuhkan serangkaian prinsip yang secara umum dibedakan atas prinsip rasionalitas dan politis. Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternative terbaik yang siap untuk diimplementasikan.
Akan tetapi, sampai seberapa jauh prinsip-prinsip pilihan terbaik ini digunakan dalam proses pembuatan keputusan, merupakan isu penting yang terkesan kurang diberi perhatian yang memadai selama ini. Dimensi kebijakan ini memang sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Disini pelu dicatat bahwa apa yang hendak dikerjakan harus responsive terhadap masalah, kebutuhan dan aspirasi. Jadi tidak benar kalau kebijakan diputuskan atau dikeluarkan tanpa ada masalah, kebutuhan, dan aspirasi yang ill, dan tentu tidak bias juga didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan karena kebijakan ini adalah kebijakan public maka yang ditekankan di sini adalah ,masalah, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang seharusnya dilayani. Isu penting yang sering muncul adalah sudahkah kebijakan public merespons secara baik aspirasi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat ?
Batasan Dan Ruang Lingkup
Istilah “Kebijakan”
Perlu dibedakan istilah “Kebijakan” dengan “Kebijaksanaan” dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang pertama di atas menunjukkan adanya serangkaian alternative yang siap dipilih bedasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang seharusnya dilarang, atau sebaliknya, berdasarkan alas an-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Disini dapat dilihat bahwa kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alas an tetentu, sedang kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative tebaik. Dengan melihat perbedaan pengertian tersebut maka diharapkan kedua istilah tersebut digunakan secara tepat sesuai konteksnya.
Istilah “Kebijakan Publik”
Dalam berbagai literature terdapat begitu banyak variasi defenisi “kebijakan public” atau ”Public policy” dan tekesan tidak seagam dan mungkin seringkali membingungkan para mahasiswa yang mempelajarinya. Hal ini biasa dalam setiap disiplin, Karena cara pandang atau pesfektif yang dipakai oleh berbagai penulis sering variatif, sebagaimana tedapat dalam defenisi “Policy” diatas. Meski demikian secara umum suatu kebijakan public adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah.
Pergeseran Paradigma
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah public yang segera diatasi, mulai dari masalah yang paling sederhana atau gampang dipecahkan sampai yang paling sulit bahkan harus mencari inspirasi khusus dan memakan waktu yang lama untuk memecahkannya. Ada masalah yang pemecahannya mudah karena factor-faktor yang bepengaruh relative terbatas, mudah diramalkan kapan dapat dipecahkan, dan melibatkan sedikit actor, sementara yang lain bersifat sebaliknya. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kebijakan sebagai salah satu dimensi dari administrasi public, para eksekutif atau administrator dapat menemukan alternative terbaik dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.
Dalam sejumlah literature tentang kebijakan dapat dilihat upaya-upaya para pioneer kebijakan menghasilkan alternative terbaik (Martin, 1989), mulai dari pesoalan kapan kebijakan dianggap baik, bentuk analisis dan proses yang digunakan, elemen-elemen dan langkah-langkah yang harus diperhatikan, krriteria kesuksesan, sampai kepada saran untuk mengembangkan ilmu kebijakan “Policy science” , pengaruh kelompok kepentingan dan model-model yang sebaiknya digunakan.
DIMENSI MANAJEMEN
Manajemen Normatif
Pendekatan manajemen nomatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Effektivitas dari proses tersebut diukur dari apakah kegiatan-kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikordinasikan, dan dikonrrol secara efisien.
Manajajemen Deskriptif
Pendekatan manajemen deskriptif dapat diamati dari karya H. Mintzberg (19973) Mintzberg memberikan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh seorang manajer di tempat kerjanya, menurut Mintzberg, fungsi menajemen yang benar-benar di jalankan terdiri dari atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administrative, dan teknis. Jenis pertama adalah kegiatanpersonal yaitu kegiatan yang dilakukan manager untuk mengukur waktunya sendiri, berbicara dengan boker, mengahdiri pertandingan, dan kegiatan-kegiatan lain yang memuaskan dirinya atau keluarganya, dalam kontek organisasi, kegiatan ini mungkin dianggap penting, tetapi sebagai manusia, seseorang manager pasti memerlukannya, bahkan kadang-kadang menentukan keberhasilan kariernya,
Manajemen Publik
Manajemen public merupakajn suatu spesialisasi yang relative baru, tetapi berakar dari pendekatan normative. Woodrow Wilson-Penulis “The Study of Administration” di tahun 1987. Merupakan pionirnya didalam aliran ini yang dibicarakan benar-benar manajemen public. Didalam tulisannya, Wilson mendesak agar ilmu manajemen public segera mengarahkan pada orientasi yang dianut dunia bisnis (more businesslike), perbaikan kualitas personal dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahan. Pinsip dasar bagi studi administrative public yang mewarnai manajemen public yaitu :
Pemerintah sebagai setting utama organisasi
Fungsi eksekutif sebagai focus utama
Penacarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi.
Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi public.
Dimensi Struktur Organisasi
Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan siapa yang harus mengimplemenatsikan atau mengerjakan apa yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi pertama yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bekerja, baik secara vertical maupun horizontal. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah tepat differensi vertical (jarak dari unit paling bawah ke unit paling atas) dan differensi horinstal (jumlahdan jenis unit ke samping) telah sesuai dengan besarnya beban kerja dan komplesitas pekerjaan yang harus ditangani.
Dimensi Etika
Pembahasan Paradigma
Dalam literature administrasi public dan ilmu politik, selalu diingatkan sisi etika dariu administrasi public (Henry, 1995: 400-401). Memeang dari hari ke hari selalu muncul pelanggaran tika atau minconduct di dalam instansi pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Di Amerika Serikat sekalipun banyak pejabat public yang terlibat dalam perilaku yang tidak terpuji.
Aplikasi etika dam Moral
Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari Kode Etik yang dimiliki oleh administrator public. Kode Etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli huklum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama yang etik moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau betingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut. Pendapat tersebut tidak salah, tetapi harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan pubklik.
Dimensi Lingkungan
Pergeseran Paadigma
Dalam perkembangan administrasi public terdapat dua paadigma umum tebntang hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Paadigma ini dibangun berdasarkan respons organisasi terhadap lingkungannya. Paradigm pertama dikenal dengan anam “system tertutup” (closed system) dan kedua adalah “system terbuka” (open system) “Sistem tertutup” menggambarkan interaksi yang terbatas dari suatu orrganisasi terhadap lingkungannya dan apa yang dikerjakan organisasi tesebut hampi tidak tegantung kepada dinamika lingkungan. Karena itu, perkembangan organisasi tidak tergantung kepada lingkungannya.
Karakter lingkungan
Ada dua karakte penting dari lingkungan yaitu turbulence dan munifucience turbulence berkenan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau, atau tetap stabil , sedangkan munifucience berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumberdaya yang penting. Suatu ogfanisasi apabila ingin bertahan hidup atau bekembang, harus memperhatikan kedua sisi pentingdari lingkungan ini.
Dimensi Kinerja
Batasan “Kinerja”
Istila “Kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai ”penampilan” “Unjuk kerja” atau “prestasi”. Dalam praktek pengukuan kinerja dikembangkan secara ekstensif, intensif dan eksternal. Pengembangan kinerja secara eksentif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja, pengembangan kinerja secara intensif dimaksudkan bahwa lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja; sedangkan pengembangan secara ekstenal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja secara popular lebih diartikan sebagai penilaian hasil kerja individu, dan bukan kelompok, organisasi, atau proses sebagaimana telah disampaikan Swanson dan Holton III (1999) diatas. Padahal, kinerja individu tidak lepas dari kinerja proses dan organisasi. Apa yang dilakukan oleh individu tidak terlepas dari desain proses dan struktur serta perilaku organisasi yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
Governance Reform Indonesia (agus Pramusinto DKK
Enam dimensi strategis administrasi Publik 9 Yeremis T. Keban
Reformasi Birokrasi (faisal Tamin Hal. 63-98)
Reformasi administras (S.Wibawa Hal. 15-110)
Peng.Kinerja Pelayanan Publik (S urjadi
Patologi Dlm adm dan Org., (Makmur
Ilmu Adm.Publik Kontemporer, Miftha Thoha, Hal. 71 – 86)
Enam Dimensi Strgs Adm.Publik (Y.T.Keban hal 244-247)
Administrasi publik,(Harbani Pasolong)
Pengantar Adm.Pembangunan (Afifuddin Hal. 23-39)
Adm Publik kontemporer (Miftah Thoha
http://admneg08029.blogspot.com/2010/10/pengertian-administrasi-publik-menurut.html
Komentar
Posting Komentar